Representasi Perempuan Indonesia Pasca Judicial Review UU Pemilu No 10/2008

Keterwakilan perempuan di dalam parlemen menjadi sebuah hal yang patut diwujudkan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di dalam parlemen, perlu dilakukan upaya affirmative action dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu). Affirmative action ini telah mulai dilaksanakan Indonesia sejak Pemilu 2004, melalui UU Pemilu-nya yang mengatur kuota pencalonan legislatif perempuan sebanyak 30%. Meski upaya kuota telah dilakukan, namun hasil Pemilu 2004 belum menunjukan angka keberhasilan yang signifikan karena baru mencapai 11,09% keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Selengkapnya ยป

Peluncuran dan Diskusi Buku "Mengapa Target MDGs Menurunkan Angka Kematian Ibu Tahun 2015 Sulit Dicapai", 24 Maret 2010

Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals) dirumuskan untuk mewujudkan delapan tujuan umum, salah satu diantaranya terkait dengan kesehatan ibu. Sehubungan dengan upaya pencapaian target MGDs di Indonesia, dalam hal kesehatan ibu, agaknya Indonesia masih menghadapi kendala cukup berat dalam upaya menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) terlebih lagi data AKI di Indonesia masih menjadi perdebatan.

Sebagai gambaran, pada tahun 2009 secara serentak Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia Pasifik (UNESCAP), Program Pembangunan PBB (UNDP), UNFPA, dan WHO menyatakan bahwa telah terjadi kenaikan AKI melahirkan dari 307/100.000 menjadi 420/100.000. Selengkapnya


Studi atas Pemilu Legislatif 2009 di Indonesia, 18 Maret 2010

Pandangan melemahnya keterwakilan perempuan di parlemen pasca Pemilu dengan suara terbanyak patut diuji kembali. Keterwakilan perempuan di DPR RI secara kuantitas menunjukkan angka tertinggi sepanjang sejarah parlemen di Indonesia, yakni 18% dari seluruh anggota legislatif terpilih adalah perempuan.

Beberapa wilayah penelitian WRI juga menunjukkan angka keterwakilan perempuan di DPRD Kabupaten/Kota meningkat diantaranya di Pontianak, Solo, Mataram dan Minahasa Utara.

Apakah faktor yang menyebabkan keterwakilan perempuan dalam Pemilu 2009 yang menggunakan aturan suara terbanyak meningkat? Selengkapnya


Kunjungan Professor Rhonda Sharp

Rhonda Sharp, seorang Professor dalam bidang ekonomi dari Australia merupakan pioner dalam mengangkat pentingnya isu gender budget bersama Debbie Budlender. Kunjungannya ke WRI terkait penelitiannya mengenai program gender budget yang dilakukan di Indonesia.
 
 
Kunjungan Debbie Budlender

Debbie Budlender bersama Rhonda Sharp merupakan pioner dalam mengangkat pentingnya isu gender budget. Debbie Budlender mengunjungi WRI guna mengetahui sejauh mana pelaksanaan program Gender Budget di Indonesia dan juga mendiskusikan program penelitian yang hendak dilaksanakan oleh WRI.