Women Research Institute

Promoting women leadership and inclusive,
gender-based, and sustainable natural resource governance

Banyak Negara yang tidak bisa mencapai sasaran yang ditetapkan dalam Millenium Development Goals (MDGs).1 Hal ini karena kurangnya pelibatan semua pihak yang berkaitan dengan pembangunan, khususnya pelibatan masyarakat sipil yang merasakan permasalahan yang ada serta mengetahui kebutuhan paling signifikan untuk dipenuhi.2 Berangkat dari semangat untuk menerapkan proses pelibatan semua pengalaman kerja dalam mengatasi permasalahan kesehatan yang dilakukan oleh kelompok atau organisasi masyarakat sipil di beberapa wilayah Indonesia maka dibuatlah usulan untuk permasalahan kesehatan yang perlu diperhatikan. Termasuk membahas yang sudah atau belum dicapai sehubungan dengan target MDGs terkait permasalahan kesehatan, khususnya Angka Kematian Ibu (AKI).

 

AKI adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. AKI diperhitungkan pula pada jangka waktu enam minggu hingga setahun setelah melahirkan.3

 

AKI merupakan salah satu target yang masih sulit dicapai di Indonesia, dimana target MDGs 2015 ialah menurunkan AKI menjadi 102/100.000 kelahiran hidup namun hingga 2007 AKI di Indonesia masih 228/100.000 kelahiran hidup.4 Tulisan ini mencoba mengidentifikasi mengapa penurunan AKI masih sulit dicapai di Indonesia. Berkaca dari pengalaman dan identifikasi kelompok atau organisasi masyarakat sipil mengenai permasalahan kesehatan yang seyogyanya terpenuhi sesuai dengan target MDGs, akan diusulkan apa yang perlu menjadi agenda kerja untuk mengurangi AKI di Indonesia pada Pasca 2015.

 

Perspektif gender secara jelas dapat melihat perbedaan-perbedaan serta mampu menunjukkan hubungan antara konsep gender equity dan gender equality. Gender equity adalah konsep yang menunjukkan adanya proses yang sama bagi perempuan dan laki-laki serta memastikan adanya kesamaan dalam perlakuan (fairness) terhadap perempuan dan laki-laki. Gender equality adalah sebuah konsep yang menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kondisi setara untuk mengaktualisasikan hak-hak dan potensinya sebagai manusia agar dapat menyumbangkan serta mendapatkan manfaat dari program-program yang tersedia serta kebijakan-kebijakan yang ada. Gender equality merupakan bentuk pengakuan terhadap perbedaan perempuan dan laki-laki serta menghargai peran yang mereka lakukan. Dengan demikian, gender equity adalah strategi yang digunakan untuk memperoleh gender equality. Gender equity adalah sebuah cara untuk mencapai hasil dan gender equality adalah hasil yang dicapai.

 

Persoalan kematian ibu ketika melahirkan dilihat dengan kerangka berpikir yang menggunakan perspektif gender agar bisa diperoleh gambaran yang utuh mengenai bagaimana upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi persoalan kematian ibu di Indonesia. Penurunan kematian ibu sangat penting bagi pembangunan karena merupakan prasyarat serta indikator sekaligus hasil sebuah capaian kemajuan dalam pembangunan sebuah negara. Perhatian terhadap masalah kesehatan ibu dengan menghargai dan melindungi hak asasi manusia setiap perempuan, dapat menjadi kekuatan yang berpotensi mendorong kemajuan dalam upaya memenuhi prioritas pembangunan, termasuk di sini penyelesaian permasalahan ketimpangan gender, kesehatan, ketahanan pangan dan ketersediaan air serta anggaran seluruh aspek kesehatan agar dapat mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat.

 

Pembahasan mengenai persoalan kematian ibu ketika melahirkan sangat penting karena sesuai dengan pasal 12.1 International Covenant on Economic, Social & Cultural Rights (1966), yang menyebutkan bahwa kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi dan seksualitas, sangat penting dalam pengembangan potensi manusia serta pembangunan dan diakui sebagai hak asasi yang wajib dipenuhi.

 

Banyak yang menyebutkan bahwa target MDGs untuk kesehatan masih belum selesai, dan masih sangat relevan, misalnya target penurunan angka kematian ibu menjadi 102/100,000 pada tahun 2015 yang tampaknya masih belum bisa tercapai.5 Selain itu kesehatan reproduksi dan seksualitas baru masuk menjadi bagian dari target MDGs (goal 5b) lima tahun yang lalu. Oleh karenanya masih diperlukan lebih banyak waktu untuk mengimplementasikan dan melakukan monitoring atas capaian ini. Oleh karena itu, kesehatan ibu, termasuk penyelesaian persoalan kematian ibu ketika melahirkan, perlu tetap menjadi prioritas dalam agenda Pasca 2015. Untuk mengkaji persoalan kematian ibu ketika melahirkan di Indonesia dan bagaimana upaya untuk mengurangi tingginya angka kematian ibu, perlu dilihat:

  1. Pelayanan kesehatan reproduksi;
  2. Anggaran yang tersedia untuk kesehatan ibu baru kemudian kita bisa melihat poin selanjutnya;
  3. Angka Kematian Ibu di Indonesia.

 

Pelayananan Kesehatan Reproduksi

Pelayanan kesehatan merupakan hak setiap warga Negara yang wajib dipenuhi oleh Negara. Amanah Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 171 ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa pemerintah pusat harus mengalokasikan 5% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/APBN (di luar gaji) dan pemerintah daerah harus mengalokasikan 10% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/APBD (di luar gaji) untuk kesehatan. Pasal 171 Ayat (3) mempertegas bahwa 2/3 dari anggaran tersebut harus digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Untuk menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang memadai, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan RI mengeluarkan kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM merupakan salah satu cara yang ditempuh untuk mendorong pemerintah daerah melakukan pelayanan publik yang tepat bagi masyarakat, dan sekaligus mendorong masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah di bidang pelayanan publik.6

 

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 741/Menkes/Per/VII/2008 menjelaskan SPM untuk wilayah kabupaten/kota. Tujuannya agar standar yang dibuat daerah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan serta prioritas daerah masing-masing. Secara umum indikator SPM mecakup Pelayanan kesehatan dasar, Pelayanan kesehatan rujukan, Penyelidikan Epidemiologi dan penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB), serta Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat. Sayangnya indikator yang dibangun hanya merupakan ukuran kuantitatif dengan membandingkan target tahunan atas kondisi capaian di lapangan. Selain itu, indikator yang dibuat belum memuat kebutuhan masyarakat secara umum. Dalam Pelayanan kesehatan dasar misalnya, pemerintah hanya memasukkan kunjungan pemeriksaan kehamilan, persalinan, bayi, siswa SD dan setingkat serta pelayanan untuk beberapa penyakit. Pelayanan kesehatan reproduksi yang menjadi kebutuhan masyarakat belum masuk ke dalam SPM sehingga pelaksanaan di fasilitas kesehatan belum dianggap sebagai prioritas.

 

Dalam satu dekade ini kebutuhan akan informasi kesehatan reproduksi semakin menjadi kebutuhan bagi masyarakat dan mendesak untuk segara diberikan. Karena ada begitu banyak kerugian yang dapat ditimbulkan dengan minimnya pengetahuan akan kesehatan reproduksi. Dalam Pelayanan kesehatan dasar di SPM, pemerintah hanya memasukkan satu unsur kesehatan reproduksi, itu pun hanya sebatas penggunaan KB aktif.7 Kebutuhan untuk mendapatkan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi tidak hanya pada pelayanan alat kontrasepsi semata, tetapi bagaimana masyarakat mengetahui beberapa penyakit atau infeksi menular seksual yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi mereka. Tidak heran jika angka penyakit yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi semakin meningkat, mengingat budaya di masyarakat masih menganggap tabu apabila membicarakan masalah kesehatan reproduksi.

 

Lebih jauh lagi, pemerintah juga kurang memperhatikan kebutuhan remaja untuk mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi. Dalam Pelayanan Promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, dikatakan target pemenuhannya hanyalah cakupan desa siaga aktif, padahal banyak kebutuhan promosi kesehatan yang menjadi kebutuhan masyarakat, khususnya remaja dalam mendapatkan pendidikan kesehatan. Promosi kesehatan yang menjadi salah satu pelayanan, misalnya Puskesmas belum memiliki kewajiban untuk menyediakan pelayanan kesehatan reproduksi remaja. Padahal remaja sangat membutuhkan informasi sebanyak-banyaknya dalam menentukan pilihan hidup mereka masing-masing, termasuk kebutuhan informasi kesehatan reproduksi.

 

Kurangnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi berkait terhadap tingginya kasus Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD), baik oleh remaja maupun perempuan yang telah menikah.8 Ketidaktahuan ini berlanjut dengan proses pemulihan haid dengan cara yang tidak aman. Sebagai contoh mereka mengkonsumsi jamu, obat, atau minuman tradisional untuk pemulihan haid. Tidak sedikit yang menggunakan cara fisik seperti melompat dan sejenisnya untuk menggugurkan kandungan, sebagian bahkan memilih melakukan aborsi yang tidak aman untuk mengakhiri KTD. Belum adanya layanan aborsi yang aman dari pemerintah memunculkan banyak praktik aborsi tidak aman, disamping tidak adanya fasilitas bagi remaja atau ibu yang mengalami KTD yang ingin mendapatkan konseling. Stigma masyarakat, bahkan petugas kesehatan, justru memojokkan posisi dan kondisi perempuan yang mengalami KTD. Jika diteliti lebih dalam, praktik pemulihan haid dan aborsi yang tidak aman akan menimbulkan kerugian bagi kesehatan reproduksi perempuan, bahkan mereka bisa sampai mengalami kematian. Itulah sebabnya di Indonesia AKI masih cukup tinggi karena minimnya fasilitas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan reproduksi bagi perempuan.

 

Anggaran Responsif Gender dalam Kesehatan

Pemerintah sebenarnya sudah memiliki dasar hukum yang jelas yaitu Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Pasal 3 tentang kewajiban memberikan pelayanan untuk masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Selain itu ketetapan tentang anggaran kesehatan juga sudah di atur baik untuk pemerintah pusat, yaitu sebesar 5% dari total APBN untuk kesehatan diluar gaji dan 10% untuk pemerintah daerah diluar gaji.9 Penetapan anggaran kesehatan ini ternyata tidak serta merta membuat kondisi kesehatan di Indonesia membaik.

 

Alokasi anggaran kesehatan reproduksi perempuan dapat dilihat melalui identifikasi program dan kegiatan yang berhubungan dengan penurunan AKI. Hasil penelitian Women Research Institute (WRI) mengenai Akses dan Pemanfaatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Reproduksi bagi Perempuan Miskin, 2007-2008 yang dilakukan di tujuh wilayah (Jembrana, Lebak, Lombok Tengah, Sumba Barat, Lampung Utara, Surakarta dan Indramayu) menunjukkan bahwa hanya Kabupaten Jembrana (10%) dan Kabupaten Lebak (10,7%) yang menjalankan mandat Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Daerah lainnya menjadikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Bagi Hasil (DBH) serta Dana Alokasi Umum (DAU) untuk memenuhi kebutuhan daerah. Hal ini dijadikan alasan daerah tidak dapat menjalankan amanah UU tersebut. Hal ini menjadi ironi sebab Lombok Tengah, Sumba Barat, dan Lampung Utara memiliki kemampuan fiscal yang sama dengan Jembrana dan Lebak. Lebih ironis lagi, Surakarta dan Indramayu yang kemampuannya dua kali lipat dari Jembrana dan Lebak, mengaku tidak mampu menjalankan amanah Undang-Undang tersebut.10 Jadi dapat diketahui bahwa yang dapat menyelamatkan hidup perempuan miskin adalah kemampuan politik pemerintah dalam memenuhi mandat Undang-Undang Kesehatan, bukan DAU atau PAD.

 

Hasil penelitian FITRA tentang APBD di 41 Kabupaten/Kota menunjukan bahwa alokasi anggaran untuk kesehatan dalam anggaran daerah sangat minim. Hanya 12 dari 41 kabupaten/kota yang diteliti mengalokasikan 10-16% anggaran APBD untuk kesehatan, sementara sisanya hanya mengalokasikan kurang dari 10%.11 Di Indonesia, tingginya AKI masih menjadi persoalan di beberapa daerah. Lebih jauh lagi, dari penelitian yang dilakukan FITRA perhatian dari pemerintah daerah terhadap anggaran Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) seringkali kurang memadai. Dari 34 kabupaten/kota yang dianalisis, 32 diantaranya memiliki belanja program KIA per kapita kurang dari Rp.46.000,- sementara hasil penelitian lain menetapkan standar kelayakan program KIA setidaknya sebesar Rp.65.000,- per kapita. Di Kendal misalnya, belanja program KIA per kapita hanya sebesar Rp.2.000,- per tahun. Anggaran sebesar ini tentu kurang memadai, apalagi jika daerah mengalami masalah kesehatan ibu dan anak yang berat.12 Selama periode 2006–2012 rata-rata pertumbuhan anggaran kesehatan Indonesia adalah 14%. Anggaran kesehatan yang didistribusikan ke daerah berkontribusi terbesar untuk peningkatan pertumbuhan anggaran kesehatan selama periode 2010–2011. Terjadi peningkatan DAK Kesehatan sebesar Rp.913,3 milyar dari Rp.2,7 triliun pada 2010 menjadi Rp.3,6 triliun di tahun 2011.13 Namun demikian, anggaran kesehatan masih saja di bawah 5% dari belanja APBN.

 

Dalam Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, tertuang jelas amanat untuk mengalokasikan dana 5% APBN dan 10% APBD di luar gaji untuk anggaran kesehatan. Meskipun secara nominal, sejak tahun 2005–2012 anggaran kesehatan mengalami kenaikan sebesar 167% tetapi proporsi anggaran kesehatan tidak pernah lebih dari 3% total belanja APBN.14

 

Angka Kematian Ibu (Maternal Mortality Rate)

Dari semua target MDGs, kinerja penurunan angka kematian ibu secara global masih rendah. Di Indonesia, Angka Kematian Ibu (AKI/MMR (Maternal Mortality Rate) menurun dari 390 pada tahun 1991 menjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007. Target pencapaian MDG pada tahun 2015 adalah sebesar 102 per 100.000 kelahiran hidup, sehingga diperlukan kerja keras untuk mencapai target tersebut. Walaupun pelayanan antenatal dan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan telah cukup tinggi, beberapa faktor seperti risiko tinggi pada saat kehamilan dan aborsi perlu mendapat perhatian.15 Berdasarkan angka di atas diketahui bahwa target penurunan AKI di Indonesia bahkan belum mencapai setengah angka yang diharapkan.

 

Pertolongan persalinan dengan bantuan tenaga kesehatan terlatih merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk menurunkan AKI di Indonesia. Persentase persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih meningkat dari 66,7% pada tahun 2002 menjadi 77,34% pada tahun 2009 (Susenas). Angka tersebut terus meningkat menjadi 82,3% pada tahun 2010 (Riskesdas, 2010). Disparitas pertolongan persalinan oleh tenaga terlatih antarwilayah masih merupakan masalah. Data Susenas tahun 2009 menunjukkan capaian tertinggi sebesar 98,14% di DKI Jakarta sedangkan terendah sebesar 42,48% di Maluku.16

 

Untuk memastikan kesehatan ibu selama kehamilan, diperlukan pelayanan antenatal (antenatal care/ANC), hal ini juga dilakukan untuk menjamin ibu untuk melakukan persalinan di fasiltas kesehatan. Sekitar 93% ibu hamil memperoleh pelayanan antenatal dari tenaga kesehatan profesional selama masa kehamilan. Terdapat 81,5% ibu hamil yang melakukan paling sedikit empat kali kunjungan pemeriksaan selama masa kehamilan, namun baru 65,5% yang melakukan empat kali kunjungan sesuai jadwal yang dianjurkan.

 

Angka pemakaian kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate-CPR) menunjukkan peningkatan dalam lima tahun terakhir. Capaian CPR semua cara secara nasional meningkat dari 49,7% pada tahun 1991 menjadi 61,4% pada tahun 2007. Sementara itu, untuk CPR cara modern meningkat dari 47,1% pada tahun 1991 menjadi 57,4% pada tahun 2007 (SDKI). Selanjutnya, di antara CPR cara modern, KB suntik merupakan cara yang paling banyak digunakan (32%), diikuti pil KB sebesar 13% (SDKI, 2007).17

 

Angka unmet need cenderung bervariasi antar-provinsi, antar-daerah dan antar-status sosial-ekonomi. Unmet need terendah terdapat di Bangka Belitung (3,2%) dan tertinggi di Maluku (22,4%). Unmet need di perdesaan (9,2%) lebih tinggi dibandingkan di perkotaan (8,7%). Unmet need pada perempuan dengan tingkat pendidikan rendah lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan dengan tingkat pendidikan tinggi (11% berbanding 8%). Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan dan kesejahteraan, maka akan semakin tinggi pula akses akan informasi dan layanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Tingginya unmet need disebabkan oleh ketakutan terhadap efek samping dan ketidaknyamanan dalam penggunaan kontrasepsi. Sebesar 12,3% perempuan usia 15-19 tahun tidak ingin menggunakan alat atau obat kontrasepsi karena takut efek samping, 10,1% karena masalah kesehatan dan 3,1% karena dilarang oleh suami.18

 

Dari data yang dijelaskan di atas, ternyata masih banyak ditemukan tantangan dan kendala selama proses penurunan AKI di Indonesia.

  1.     Terbatasnya akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas, terutama bagi penduduk miskin di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan kepulauan (DTPK).
  2.     Terbatasnya ketersediaan tenaga kesehatan baik dari segi jumlah, kualitas dan persebarannya, terutama bidan.
  3.     Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan dan keselamatan ibu.
  4.     Masih rendahnya status gizi dan kesehatan ibu hamil.
  5.     Masih rendahnya angka pemakaian kontrasepsi dan tingginya unmet need.
  6.     Pengukuran AKI masih belum tepat, karena sistem pencatatan penyebab kematian ibu masih belum adekuat.

 

Upaya peningkatan kesehatan ibu ke depannya perlu diprioritaskan pada perluasan pelayanan kesehatan berkualitas, pelayanan obstetrik yang komprehensif, peningkatan pelayanan keluarga berencana dan penyebarluasan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat. Penyediaan fasilitas pelayanan obstetrik neonatal emergensi komprehensif (PONEK), pelayanan obstetrik neonatal emergensi dasar (PONED), posyandu dan unit transfusi darah yang belum merata dan belum seluruhnya terjangkau oleh seluruh penduduk harus menjadi prioritas pemerintah sebagai upaya penurunan AKI di Indonesia. Sistem rujukan dari rumah ke puskesmas dan ke rumah sakit juga belum berjalan optimal. Ditambah lagi, dengan kendala geografis, hambatan transportasi, dan faktor budaya. Selain itu pemerintah juga harus merapikan sistem pencatatan terkait upaya penurunan AKI di Indonesia sehingga data yang ditampilkan benar-benar menggambarkan kondisi kesehatan perempuan Indonesia saat ini.

 

Mengingat pentingnya AKI sebagai salah satu indikator pembangunan Negara, maka sudah sewajarnya pemerintah membuat sebuah kebijakan mengenai anggaran untuk meningkatkan kesehatan perempuan. Tidak hanya menggunakan indikator angka sebagai target tetapi juga indikator input dan proses seperti penetapan anggaran kesehatan perempuan, pemerataan jumlah tenaga kesehatan yang terjangkau, serta pendidikan kesehatan reproduksi untuk perempuan.

 

Analisis

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa AKI masih merupakan masalah serius yang terjadi di Indonesia. Dubutuhkan upaya lebih keras untuk memastikan pemenuhan target penurunan AKI di Indonesia menjadi 102/100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015. Beberapa kesimpulan terkait tantangan dan kendala untuk penurunan AKI antara lain:

 

  • Belum adanya kesamaan persepsi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan stakeholder yang menangani permasalahan AKI di Indonesia

  • Belum adanya komitmen dari pemerintah pusat dan daerah untuk menjalankan amanah Undang-Undang No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan untuk mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar 5% APBN dan 10% APBD di luar gaji

  • Dari anggaran kesehatan yang ada, hampir semua daerah tidak memiliki alokasi khusus untuk penanganan masalah kematian ibu

  • Belum ada semangat memberikan pelayanan kesehatan reproduksi sebagai upaya mencegah terjadinya kematian ibu

  • Beberapa kebijakan untuk mengurangi AKI memang sudah dibuat oleh pemerintah namun implementasi dan monitoring terhadap pelaksanaan masih sangat kurang maksimal dijalankan

  • Kebutuhan akan alat kontrasepsi masih belum dapat dipenuhi serta angka unmet need masih cukup tinggi

  • Kurangnya sosialisasi dan pelibatan masyarakat terhadap upaya penurunan AKI, khususnya di daerah terpencil

  • Belum meratanya fasilitas kesehatan di daerah terpencil, sekalipun ada fasilitas kesehatan tidak selalu memiliki tenaga kesehatan yang memadai untuk melakukan pemeriksaan kehamilan dan bantuan persalinan kepada ibu melahirkan

  • Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pencegahan AKI di Indonesia, ditambah sebagian besar daerah terpencil Indonesia masih mengalami masalah kelaparan dan kurang gizi yang juga menimpa ibu hamil yang membutuhkan banyak asupan makanan sehat

 

Strategi

Pemerintah harus mengambil tindakan untuk segera meningkatkan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan. Kebijakan untuk memberikan fasilitas pelayanan kesehatan reproduksi bagi perempuan dan remaja harus segera diberikan. Selain itu, kebijakan anggaran kesehatan, khususnya kesehatan perempuan pun harus menjadi komitmen pemerintah untuk menjalankan amanah Undang-Undang Kesehatan. Semakin lambat kebijakan tersebut diberikan dapat dipastikan angka KTD dan AKI di Indonesia akan terus meningkat. Rekomendasi untuk pelayanan kesehatan pasca 2015 di Indonesia antara lain:

 

  1. Memiliki persepsi bahwa kesehatan merupakan hak asasi setiap warga negara

  2. Pemerintah berkomitmen mengalokasikan dana kesehatan 5% APBN 2013 serta memastikan daerah-daerah untuk menganggarkan 10% APBD untuk kesehatan diluar gaji

  3. Memastikan bahwa 2/3 dari total anggaran kesehatan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan bukan untuk insfrastruktur seperti yang selama ini banyak dilakukan pemerintah daerah

  4. Pemerintah membuat kebijakan mengenai anggaran untuk meningkatkan kesehatan perempuan, misalnya dengan mengharuskan 20% anggaran kesehatan untuk kegiatan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) dan memastikan anggaran tersebut tepat sasaran

  5. Penyediaan fasilitas pelayanan obstetrik neonatal emergensi komprehensif (PONEK), pelayanan obstetrik neonatal emergensi dasar (PONED), posyandu dan unit transfusi darah yang belum merata dan belum seluruhnya terjangkau oleh seluruh penduduk

  6. Menjamin kebutuhan tenaga kesehatan di daerah terpencil, untuk mendukung kinerja mereka sebagai ujung tombak pemberi pelayanan kesehatan untuk ibu hamil dan melahirkan

  7. Memastikan sistem rujukan dari rumah ke puskesmas dan ke rumah sakit berjalan optimal

  8. Memperbaiki infrastruktur jalan dan fasilitas kesehatan sebagai upaya multisektor

  9. Memperbaiki sistem pencatatan terkait upaya penurunan AKI di Indonesia sehingga data yang ditampilkan menggambarkan kondisi kesehatan perempuan Indonesia saat ini.

  10. Memasukkan fasilitas pelayanan kesehatan reproduksi (melalui pendidikan kesehatan reproduksi) untuk remaja dan perempuan ke dalam indikator SPM serta mengupayakan tersedianya layanan kesehatan reproduksi remaja di Puskesmas yang secara aktif juga memberikan pendidikan kesehatan reproduksi di sekolah-sekolah sesuai jenjang pendidikan

  11. Membentuk peer conseling untuk remaja terkait kesehatan reproduksi

  12. Menyediakan fasilitas konsultasi KTD hingga pelayanan aman untuk pemulihan haid

  13. Menghapus praktik aborsi tidak aman yang berpotensi menyebabkan AKI di Indonesia

  14. Melakukan pendekatan budaya kepada masyarakat untuk mengubah pola pikir agar permasalahan kesehatan reproduksi, khususnya kesehatan reproduksi remaja, merupakan masalah bersama dan tidak lagi menganggapnya sebagai hal yang tabu untuk dibicarakan

  15. Pemerintah tidak hanya menggunakan indikator angka sebagai target tetapi juga indikator input dan proses seperti penetapan anggaran kesehatan perempuan, pemerataan jumlah tenaga kesehatan yang terjangkau, serta pendidikan kesehatan reproduksi untuk perempuan.

 

 


 

  1. http://www.presidensby.info/index.php/fokus/2012/06/23/8054.html, MDGs akan Diganti SDGs dengan Evaluasi Obyektif (diakses pada 18 Januari 2013 Pkl. 10.12 WIB)
  2. Heru Prasetyo, Deputi I Pengawasan Pengendalian Inisiatif Perubahan Iklim dan Pembangunan Berkelanjutan UKP4, disampaikan pada Seminar dan Pemutaran Film WRI, Desember 2012
  3. http://mdgs-dev.bps.go.id (diakses pada 18 januari 2013 Pkl.10.58 WIB)
  4. SDKI 2007
  5. Lihat “Meeting the MDGs in South East Asia: Lessons & Challenges from the MDG Acceleration Framework”, Biplove Choudhary, Programme Specialist UNDP Asia Pacific Regional Centre, paper presented in Escap/ADB/UNDP sub-regional accelerated achievement of MDGs & the Post 2015 Development Agenda in South East Asia, 21-23 November 2012, UNCC Bangkok, Thailand.
  6. Kushandajani, Standar Pelayananan Minimal (SPM) dan peningkatan Pelayanan di Era Otonimi Daerah,
  7. Tabel Indokator SPM Nasional tahun 2012, http://www.spm.depkes.go.id/tabelindikator_18indikator.php (diakses pada 11 Januari 2013 Pkl. 14.42 WIB)
  8. Hasil Penelitian PKBI Pusat, Fakta Kebutuhan Perempuan Terhadap Layanan Pemulihan Haid di 13 Kota tahun 2008 – 2011. Dipresentasikan saat Diseminasi hasil penelitian PKBI tanggal 18 Desember 2012
  9. Pasal 171 ayat (1) dan (2) UU NO.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
  10. Mencari Ujung Tombak Penurunan Angka Kematian Ibu di Indonesia, Women Research Institute, 2011
  11. FITRA, Analisis Anggaran Daerah di Indonesia: Kajian Pengelolaan APBD di 41 Kabupaten/kota, 2010, hlm.32
  12. Yuna Farhan, Kebijakan Publik Berbasis HAM dalam Fungsi Anggaran, dalam Buku Panduan Pembuatan Kebijakan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (HAM) untuk Anggota Legislatif, Demos, 2011
  13. Arah Kebijakan Belanja Negara APBN Alternatif TA.2013, FITRA
  14. Ibid
  15. Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Milenium Indonesia 2010. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2010, hal. 66
  16. Ibid, hal. 67
  17. Ibid, hal. 68
  18. Ibid, hal. 69

Publikasi Terbaru

  • Panduan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan

    Panduan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan ditulis berdasarkan serangkaian pelatihan peningkatan kapasitas kepemimpinan perempuan yang dilakukan oleh Women Research Institute (WRI) di lima wilayah terpilih, yaitu Padang, Deli Serdang, Mataram, Pekanbaru, dan Jakarta. Hal ini merupakan tindak lanjut dari penelitian yang dilakukan oleh WRI pada 2012 dengan tajuk "Feminist Leaderships Paska Negara Otoritarian Indonesia dalam Mempengaruhi Gerakan Sosial dan Korelasinya dengan Peningkatan...

Lembar Informasi

Press Release

Informasi Terkini