Women Research Institute

Promoting women leadership and inclusive,
gender-based, and sustainable natural resource governance

Keterwakilan perempuan di dalam parlemen menjadi sebuah hal yang patut diwujudkan. Oleh karena itu, untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di dalam parlemen, perlu dilakukan upaya affirmative action dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu). Affirmative action ini telah mulai dilaksanakan Indonesia sejak Pemilu 2004, melalui UU Pemilu-nya yang mengatur kuota pencalonan legislatif perempuan sebanyak 30%. Meski upaya kuota telah dilakukan, namun hasil Pemilu 2004 belum menunjukan angka keberhasilan yang signifikan karena baru mencapai 11,09% keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

 

Sebuah titik terang atas isu keterwakilan perempuan, ketika disahkannya UU Nomor 10 Tahun 2008 yang mengkombinasikan penerapan sistem kuota, zipper system dan aturan nomor urut. Melalui sistem kuota yang diterapkan, maka telah terjamin setidak-tidaknya 30% calon legislatif perempuan. Penerapan zipper system yang mengharuskan sekurang-kurangnya satu caleg perempuan diletakan di antara tiga orang caleg (di dalam nomor urut) menjadi aksi yang strategis mencegah caleg perempuan diletakan pada nomor urut besar. Sesuai dengan aturan nomor urut, maka kesempatan menjadi anggota legislatif akan lebih besar bagi caleg bernomor urut kecil, seperti halnya dibuktikan oleh hasil Pemilu di tahun 2004.

 

Dalam perkembangannya, kesempatan besar yang diperoleh caleg perempuan melalui kombinasi affirmative action di dalam UU Pemilu 2008 menjadi pupus, manakala sebagian partai politik memutuskan untuk menerapkan aturan suara terbanyak di dalam kebijakan internal partai. Lebih jauh lagi, ketika aturan tersebut disahkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui hasil keputusan Judicial Review atas UU Nomor 10 Tahun 2008 Pasal 214.

 

Penerapan suara terbanyak tentunya tidak sejalan dengan upaya affirmative action yang hanya sesuai apabila digunakan aturan nomor urut dalam Pemilu. Penetapan zipper system menjadi tidak efektif kembali dengan dibatalkannya aturan nomor urut oleh MK. Padahal, jika kita merujuk pada negara-negara yang memiliki keterwakilan perempuan yang baik, maka zipper system dan kuota terbukti sangat efektif dan berhasil meningkatkan angka representasi perempuan.

 

Selain gagalnya zipper system tersebut, aturan suara terbanyak juga akan mempersulit caleg perempuan untuk masuk dalam parlemen. Suara terbanyak mengharuskan para caleg terjun dan dekat dengan para konstituennya secara langsung. Aktivitas caleg untuk terjun ke masyarakat pemilihnya tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Dengan kondisi status ekonomi yang terbatas dimiliki oleh perempuan, maka tentunya akan sulit bagi perempuan untuk terjun langsung kepada konstituen. Di samping itu, pendidikan politik terhadap perempuan yang lebih terbatas dibanding laki-laki, tentunya menyulitkan upaya politik caleg perempuan untuk berkampanye di dalam Pemilu. Hambatan lain juga muncul dari masyarakat yang nilai patriarkinya masih kuat akan sulit menerima perempuan sebagai bagian di dalam dunia politik, sehingga tentunya akan sulit menjaring kepercayaan masyarakat terhadap caleg perempuan. Situasi tersebut tentunya menjadikan perempuan bekerja jauh lebih keras dibandingkan dengan laki-laki, jika di dalam Pemilu diberlakukan aturan suara terbanyak.

 

Melihat permasalahan atas isu keterwakilan perempuan menjelang Pemilu 2009, maka Women Research Institute (WRI) sebagai sebuah lembaga yang fokus terhadap isu gender dan perempuan menilai bahwa adanya penetapan pengganti atas aturan nomor urut menjadi suara terbanyak, mampu mempengaruhi upaya peningkatan keterwakilan perempuan legislatif sebagai hasil Pemilu 2009. Oleh karenanya, WRI mendukung dikeluarkannya segera Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dan Peraturan KPU yang mengakomodir tindak afirmasi melalui diterapkannya sistem kompetisi terbagi antara laki-laki dan perempuan, dengan penetapan hasil Pemilu memasukan sekurang-kurangnya satu perempuan diantara tiga calon terpilih oleh satu Partai dalam satu Dapil.

 

Upaya meningkatan keterwakilan perempuan menjadi begitu penting dalam memberikan keadilan buat perempuan atas hak politiknya, dengan cara menghasilkan kebijakan yang melindungi hak politik perempuan. ***

Publikasi Terbaru

  • Panduan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan

    Panduan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan ditulis berdasarkan serangkaian pelatihan peningkatan kapasitas kepemimpinan perempuan yang dilakukan oleh Women Research Institute (WRI) di lima wilayah terpilih, yaitu Padang, Deli Serdang, Mataram, Pekanbaru, dan Jakarta. Hal ini merupakan tindak lanjut dari penelitian yang dilakukan oleh WRI pada 2012 dengan tajuk "Feminist Leaderships Paska Negara Otoritarian Indonesia dalam Mempengaruhi Gerakan Sosial dan Korelasinya dengan Peningkatan...

Lembar Informasi

Press Release

Informasi Terkini