Women Research Institute

Promoting women leadership and inclusive,
gender-based, and sustainable natural resource governance

Banyak warga masyarakat yang tidak menyadari bahwa pelayanan kesehatan, pendidikan dan akses terhadap kerja adalah hak dasar yang seyogyanya disediakan oleh negara. Berkaitan dengan hal ini, negara sebagai instrumen publik memiliki kewenangan dan kewajiban untuk memenuhi hak dasar tersebut. Negara berwenang memformulasikan anggaran bagi publik melalui program pemerintah maupun swasta.

 

Dalam kenyataannya, anggaran dan program-program pemerintah belumlah mampu memenuhi hak-hak dasar tersebut. Masalah yang dihadapi dalam hal ini adalah bias gender dalam kebijakan publik. Kebijakan publik mengenai pemenuhan hak-hak dasar akan memberi pengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin, yang seringkali perempuan merupakan kelompok masyarakat yang paling rentan.

 

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan oleh WRI, pendidikan, kesehatan dan akses terhadap kerja adalah hak-hak dasar yang paling dianggap penting, karena kesalingterkaitan antar ke tiga hak dasar tersebut dapat mempengaruhi kemampuan masyarakat miskin, khususnya perempuan untuk mentransformasikan aset produktif mereka agar dapat meningkatkan kesejahteraannya. Kajian mengenai pelayanan kesehatan, penting dilakukan, mengingat kebijakan otonomi daerah cenderung tidak pro warga miskin (pro poor).

 

Misalnya, kebijakan menaikkan biaya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di puskesmas, kebijakan tersebut justru memberi dampak negatif terhadap perempuan dari keluarga miskin yang merupakan kelompok yang rentan secara ekonomi. Karena hal ini akan mempengaruhi akses mereka pada pelayanan kesehatan dan pemanfaatannya. Akses mereka menjadi rendah, baik akses kesehatan umum maupun kesehatan reproduksi secara khusus.

 

Kajian mengenai pelayanan kesehatan dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai masalah yang dihadapi oleh perempuan miskin ketika mengakses dan memanfaatkan fasilitas kesehatan. Masalah tersebut memiliki kaitan erat dengan fasilitas dan pelayanan kesehatan itu sendiri, keluarga, dan masalah sosial budaya lainnya. Agar tercapai upaya perbaikan dari fasilitas kesehatan, dengan demikian perempuan memiliki akses, pemanfaatan, dan kualitas pelayanan dengan baik. Kebijakan publik mengenai pemenuhan hak-hak dasar akan memberi pengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin, yang seringkali perempuan merupakan kelompok masyarakat yang paling rentan. ***

Publikasi Terbaru

  • Panduan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan

    Panduan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan ditulis berdasarkan serangkaian pelatihan peningkatan kapasitas kepemimpinan perempuan yang dilakukan oleh Women Research Institute (WRI) di lima wilayah terpilih, yaitu Padang, Deli Serdang, Mataram, Pekanbaru, dan Jakarta. Hal ini merupakan tindak lanjut dari penelitian yang dilakukan oleh WRI pada 2012 dengan tajuk "Feminist Leaderships Paska Negara Otoritarian Indonesia dalam Mempengaruhi Gerakan Sosial dan Korelasinya dengan Peningkatan...

Lembar Informasi

Press Release

Informasi Terkini