Women Research Institute

Promoting women leadership and inclusive,
gender-based, and sustainable natural resource governance

Dalam rangka merumuskan masukan bagi Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) yang sedang dibahas di Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu, perwakilan Women Research Institute (Edriana Noerdin dan Nur Aini) berpartisipasi pada acara diskusi dengan tema Perempuan dalam RUU Pemilu yang dikoordinasi oleh Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia.

 

Rumusan yang dihasilkan dari diskusi ini, akan dijadikan rekomendasi bagi Pansus RUU Pemilu melalui RDPU (Rapat Dengar Pendapat Umum). Topik diskusi mengenai isu awal mengenai parlementary treshold, jumlah daerah pemilihan (dapil) dan jumlah kursi per dapil berubah menjadi penempatan perempuan selang-seling (satu diantara dua). Keterwakilan perempuan 30% di setiap dapil dan penetapan sangsi jika ada partai politik (parpol) yang melanggar.

 

 

Pembahasan tentang topik/masalah:

  1. Mencari siasat supaya perempuan mempunyai kepercayaan diri untuk meramaikan peta perpolitikan.
  2. Membahas pasal 53 dan 50 RUU Pemilu; Jumlah keterwakilan perempuan yang masih kurang, belum ada sangsi yang diberikan kepada parpol yang tidak memenuhi quota perempuan 30%. Pasal 36 ayat (1) agar perempuan ada di setiap dapil.
  3. Fokus mempromosikan satu atau dua pasal tapi advokasinya dilakukan secara terus-menerus.
  4. Penyebab suara terbanyak bermasalah karena perempuan terbatas dalam hal pendanaan, jadi agak sulit menerobos kursi.
  5. Rekomendasi awal yang diinginkan harus 50% dengan syarat nomor 1, 2 perempuan dan selebihnya laki-laki.
  6. Persyaratan jumlah minimum suara: perempuan harus di nomor jadi 1 jika 3 kursi isinya laki-laki (dari 77 dapil harus ada 1 dapil).
  7. Insentif penambahan suara politik untuk menambah suara perempuan dari suara partai (bagi rata antara perempuan dan laki-laki di dapil).
  8. Sebaiknya suara didistribusi ke caleg sebagai bonus, perempuan harus ada di dapil sesuai quota dan perempuan harus di nomor 1 dan 2.
  9. Pada pasal yang akan dikritisi harus dimasukkan kata wajib sehingga sangsinya melekat.
  10. Misi affirmasi harus dibahas juga parlementary treshold, begitupun implikasi pemekaran juga harus dibahas.

 

Informasi Tambahan mengenai Kebijakan yang sedang dibahas di Parlemen

  1. Siasat apa yang digunakan jika sistem pemilu bersifat terbuka dan menggunakan suara terbanyak bagi representasi perempuan di parlemen.
  2. Siasat apa yang digunakan jika terjadi pemekaran dapil.
  3. Parlementary Treshold sampai saat ini belum ada kesepakatan, begitu pula dengan jumlah kursi.

 

Ringkasan Pembelajaran dari Diskusi:

  1. Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) harus menampilkan data, sehingga pansus tidak menganggap mengada-ada.
  2. Pansus bisa dipakai sebagai alley dari RDPU.
  3. Harus ada penguatan pada dua pasal yang dirubah, yaitu pasal 53 ayat (1) dan (2), 55 ayat (2).
  4. Dari hasil diskusi:
    • Jika sistem pemilu 36 kursi maka yang relevan quota perempuan harus 50% di setiap dapil;
    • Perubahan pasal 53 pada ayat (1) dan (2) dimana daftar bakal calon dari parpol wajib memuat sekurang-kurangnya 30% perempuan, keterwakilan pada ayat (1) berlaku di daerah pemilihan di tingkat DPR, DPRD, Provinsi dan DPRD kabupaten kota, parpol yang tidak melakukan ketentuan akan diberi sangsi tidak bisa mengikuti pemilu;
    • Pasal 55 di dalam daftar calon, diisi dengan perempuan selang-seling dengan jenis kelamin berbeda, pas foto diri terbaru bagi bakal calon.

 

Persiapan, Peningkatan Kapasitas dan Jaringan:

  1. Affirmasi tidak hanya akan dilakukan di UU namun akan di follow up ke partai politik dengan mengadakan road show ke parpol dengan sasaran ketua umum.
  2. Meminta KPPA untuk memfasilitasi hasil RDPU ke pansus.
  3. Bekerjasama dengan CSO yang hadir agar memasukkan agenda kerja.
  4. Membuat policy review untuk sosialisasi dan advokasi.***

Publikasi Terbaru

  • Panduan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan

    Panduan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan ditulis berdasarkan serangkaian pelatihan peningkatan kapasitas kepemimpinan perempuan yang dilakukan oleh Women Research Institute (WRI) di lima wilayah terpilih, yaitu Padang, Deli Serdang, Mataram, Pekanbaru, dan Jakarta. Hal ini merupakan tindak lanjut dari penelitian yang dilakukan oleh WRI pada 2012 dengan tajuk "Feminist Leaderships Paska Negara Otoritarian Indonesia dalam Mempengaruhi Gerakan Sosial dan Korelasinya dengan Peningkatan...

Lembar Informasi

Press Release

Informasi Terkini