Women Research Institute

Promoting women leadership and inclusive,
gender-based, and sustainable natural resource governance

Hampir lima tahun, advokasi anggaran berkeadilan gender telah dilaksanakan oleh LSM di Indonesia. Advokasi anggaran berkeadilan gender ini mulai diterapkan pada tahun 2001 oleh beberapa LSM anggota forum Gender Budget Analysis yang bekerja di level nasional dengan jaringan di daerah dan anggota forum yang bekerja di level daerah. Di level nasional, forum ini melakukan advokasi gender budget dengan mendesak MPR agar mengalokasikan anggaran untuk sektor pendidikan sebesar 30%, kesehatan 15% dan anggaran pemberdayaan perempuan 5% dari APBN (TAP MPR No. 6/2002). Di level daerah, forum ini mendorong pemerintah lokal untuk menyusun anggaran yang sensitif gender, seperti yang dilakukan di Sumatera Barat, bersama dengan Pemda dan DPRD menganalisa dampak pelaksanaan APBD terhadap laki-laki, perempuan dan anak perempuan.

 

Dari kegiatan advokasi ini pun cukup mendorong pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan pengarusutamaan gender dalam rangka mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Salah satunya adalah dengan menerapkan penyusunan Anggaran Berkeadilan Gender, yang diperkuat dengan Keputusan Menteri dalam Negeri No. 132/2003. Anggaran Berkeadilan Gender merupakan alat untuk membangun kesetaraan, keseimbangan dan keadilan gender. Selain itu, Anggaran Berkeadilan Gender juga merupakan kebutuhan pemerintah pusat dan daerah untuk segera dilaksanakan, seiring dengan keluarnya beberapa kebijakan pengarusutamaan gender.

 

Jika melihat bukti ditetapkannya beberapa kebijakan yang mendorong anggaran berkeadilan gender, advokasi anggaran berkeadilan gender yang dilakukan merupakan program yang strategis untuk mendorong penerapan anggaran berkeadilan gender baik di tingkat nasional maupun lokal. Namun, penerapan regulasi-regulasi pemerintah untuk menerapakan anggaran berkeadilan gender ini jauh dari yang diharapkan bahkan cenderung tidak diterapkan atau melakukan penyimpangan anggaran yang tidak berkeadilan gender. Selain itu, kapasitas pelaku advokasi anggaran berkeadilan gender ini ditemukan rendah dan seringkali bekerja dengan agendanya masing-masing. Dari studi mengenai dampak dan kapasitas para pelaksana advokasi anggaran berkeadilan gender diketahui seberapa jauh kegagalan dan keberhasilan upaya-upaya inclusive local governance and citizen engagement dalam mendorong peningkatan kesejahteraan kalangan marjinal, terutama perempuan.

 

Dari penilaian dampak dan kapasitas para pelaksana advokasi anggaran berkeadilan gender, sangat penting dilaksanakan lokakarya dan FGD Penilaian Kebutuhan Capacity Enhancement. Lokakarya dan Focus group discussion dimaksudkan untuk melakukan penilaian yang partisipatif terhadap para pelaku program di lapangan dan mendapatkan masukan-masukan dari berbagai pihak. Adapun lokakarya dan focus group discussion diperuntukkan guna melihat bersama-sama dampak atau manfaat apa yang sudah mereka peroleh dari hasil program advokasi anggaran berkeadilan gender tersebut.

 

Tujuan:

  1. Melakukan penilaian yang partisipatif terhadap para pelaku program dilapangan dan mendapatkan masukan-masukan dari berbagai pihak.

  2. Melihat bersama-sama dampak atau manfat apa yang sudah mereka peroleh dari hasil program advokasi anggran berkeadilan gender tersebut.

  3. Menyempurnakan model pengembangan strategi dalam peningkatan dan penguatan lembaga pelaku advokasi anggaran berkeadilan gender.

 

Diskusi terfokus mengenai anggaran berperspektif gender ini dilaksanakan di Gunung Kidul, Yogyakarta. Diikuti oleh para pelaku advokasi anggaran di Gunung Kidul yang terdiri dari pihak eksekutif yaitu Pemerintah Kabupaten Gunung Kidul, organisasi perempuan, masyarakat sipil, serta NGO lokal.
FGD ini dihadiri oleh 39 orang, antara lain :

  1. Wakil Bupati (Ibu Badingah)
  2. IDEA (Aan)
  3. Dinas Kependudukan (Sumiyati)
  4. Fatayar NU
  5. Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat (Sobermas)
  6. Dinas Pendidikan
  7. Dinas Ekonomi
  8. Bappeda
  9. IPPNU
  10. Organisasi Pengusaha Wanita
  11. IRE
  12. Masyarakat Sipil
  13. Amorisa Wiratri (Peneliti WRI)
  14. Aris Arif Mundayat (Peneliti WRI)

 

Proses Diskusi:

Diskusi dilakukan dalam suasana yang cukup hangat dan dinamis. Dipandu oleh seorang wakil dari Bappeda dan difasilitasi oleh Sita Aripurnami dan Edriana Noerdin dari Woman Research Institute.

 

Peserta dari Dinas Pemerintahan secara umum telah memiliki pemahaman gender yang cukup baik. Mereka memahami masalah konstruksi gender yang selama ini telah banyak menempatkan perempuan pada posisi yang tidak menguntungkan. Sempat ada kekhawatiran dari peserta perempuan (Dinas Pemerintahan) yang mempertanyakan apakah nilai-nilai feminis yang ada akan membuat perempuan berusaha untuk menyamai laki-laki dalam segala hal, juga dalam jenis-jens pekerjaan yang tergolong kasar.

 

Dari sisi pemahaman anggaran yang berkeadilan gender, peserta memahami adanya kebutuhan anggaran yang khusus bagi kebutuhan perempuan, misalnya untuk masalah kesehatan reproduksinya juga subsidi pendidikan agar para perempuan dapat mengenyam pendidikan yang tinggi. Perlu diketahui bahwa lama waktu sekolah perempuan di Gunung Kidul rata-rata masih tergolong kurang.

 

Dari diskusi terfokus ini muncul masukan-masukan dari berbagai pihak pelaku advokasi anggaran berkeadilan gender. Dari masukan ini dapat dilihat dan dinilai sejauh mana pemahaman dan upaya yang sudah dilakukan masing-masing pihak. Selanjutnya menjadi bahan untuk penyempurnaan model pengembangan strategi dalam peningkatan dan penguatan lembaga pelaku advokasi anggaran berkeadilan gender.

 

Hal yang menarik adalah hadirnya wakil Bupati, yaitu ibu Badingah di tengah-tengah peserta. Hal ini memberi dampak positif, memotivasi peserta lebih bersemangat mengikuti diskusi dan mengutarakan berbagai masalah yang ditemui di lapangan sehubungan dengan upaya mengadvokasikan anggaran yang lebih adil gender. Ibu Badingah ternyata juga memiliki pemahaman yang cukup baik tentang perlunya pembuatan anggaran yang adil gender. Beliau juga secara langsung merespon keluhan peserta yang kesulitan mengakses bantuan pendanaan bagi kepentingan pendidikan di daerahnya. Ibu Wabup secara tegas akan menjawab keluhan yang ada dengan memasukkannya dalam agenda program dan juga mengupayakan alokasi anggaran secara kongkrit unruk menjawab permasalahan yang ada.

 

Capaian:

  1. Terlaksananya kegiatan diskusi terfokus

  2. Adanya hasil-hasil masukan dari berbagai pihak pelaku advokasi anggaran berkeadilan gender

  3. Perlu adanya pemahaman dan kesadaran perempuan dari semua unsur masyarakat tentang pentingnya perencanaan dan anggaran bagi perempuan

  4. Perlu adanya akses dan keterlibatan perempuan dalam proses kebijakan

  5. Perlu adanya pemahaman terhadap ABG

  6. Perlu adanya pemahaman dan kesadaran perempuan untuk kesadaran gender

  7. Peserta belum semua lapisan/level masyarakat, sehingga untuk penyelenggaraan ke depannya perlu ditambah lagi.

  8. Perlu adanya komunikasi dan jaringan diantara CSO untuk advokasi anggaran yang berkeadilan gender.***

 

Artikel terkait:

Studi Dampak Advokasi Anggaran Berkeadilan Gender

Publikasi Terbaru

  • Panduan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan

    Panduan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan ditulis berdasarkan serangkaian pelatihan peningkatan kapasitas kepemimpinan perempuan yang dilakukan oleh Women Research Institute (WRI) di lima wilayah terpilih, yaitu Padang, Deli Serdang, Mataram, Pekanbaru, dan Jakarta. Hal ini merupakan tindak lanjut dari penelitian yang dilakukan oleh WRI pada 2012 dengan tajuk "Feminist Leaderships Paska Negara Otoritarian Indonesia dalam Mempengaruhi Gerakan Sosial dan Korelasinya dengan Peningkatan...

Lembar Informasi

Press Release

Informasi Terkini