Women Research Institute

Promoting women leadership and inclusive,
gender-based, and sustainable natural resource governance

Hampir lima tahun, advokasi anggaran berkeadilan gender dilaksanakan oleh LSM di Indonesia. Advokasi anggaran berkeadilan gender mulai diterapkan pada tahun 2001 oleh beberapa LSM anggota forum Gender Budget Analysis yang bekerja di level nasional dengan jaringan di daerah dan anggota forum yang bekerja di level daerah. Di level nasional, forum ini melakukan advokasi gender budget dengan mendesak MPR agar mengalokasikan anggaran untuk sektor pendidikan sebesar 30%, kesehatan 15% dan anggaran pemberdayaan perempuan 5% dari APBN (TAP MPR No. 6/2002). Di level daerah, forum ini mendorong pemerintah lokal untuk menyusun anggaran yang sensitif gender, seperti yang dilakukan di Sumatera Barat, bersama dengan Pemda dan DPRD menganalisa dampak pelaksanaan APBD terhadap laki-laki, perempuan dan anak perempuan.

 

Dari kegiatan advokasi ini cukup mendorong pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan pengarusutamaan gender dalam rangka mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Salah satunya adalah dengan menerapkan penyusunan Anggaran Berkeadilan Gender, yang diperkuat dengan Keputusan Menteri dalam Negeri No. 132 Tahun 2003. Anggaran Berkeadilan Gender merupakan alat untuk membangun kesetaraan, keseimbangan dan keadilan Gender. Selain itu, Anggaran Berkeadilan Gender juga merupakan kebutuhan pemerintah pusat dan daerah untuk segera dilaksanakan, seiring dengan keluarnya beberapa kebijakan pengarusutamaan gender.

 

Jika melihat bukti ditetapkannya beberapa kebijakan yang mendorong anggaran berkeadilan gender, advokasi anggaran berkeadilan gender yang dilakukan merupakan program yang strategis untuk mendorong penerapan anggaran berkeadilan gender baik di tingkat nasional maupun lokal. Namun, penerapan regulasi-regulasi pemerintah untuk menerapakan anggaran berkeadilan gender ini jauh dari yang diharapkan bahkan cenderung tidak diterapkan atau melakukan penyimpangan anggaran yang tidak berkeadilan gender. Selain itu, kapasitas pelaku advokasi anggaran berkeadilan gender ini ditemukan rendah dan seringkali bekerja dengan agendanya masing-masing. Dari studi mengenai dampak dan kapasitas para pelaksana advokasi anggaran berkeadilan gender diketahui seberapa jauh kegagalan dan keberhasilan upaya-upaya inclusive local governance and citizen engagement dalam mendorong peningkatan kesejahteraan kalangan marjinal, terutama perempuan.

 

Dari penilaian dampak dan kapasitas para pelaksana advokasi anggaran berkeadilan gender, sangat penting dilaksanakan lokakarya dan FGD Penilaian Kebutuhan Capacity Enhancement. Lokakarya dan Focus group discussion dimaksudkan untuk melakukan penilaian yang partisipatif terhadap para pelaku program di lapangan dan mendapatkan masukan-masukan dari berbagai pihak. Adapun lokakarya dan focus group discussion diperuntukkan guna melihat bersama-sama dampak atau manfaat apa yang sudah mereka peroleh dari hasil program advokasi anggaran berkeadilan gender tersebut.

 

Ringkasan Kegiatan:

Tujuan diskusi terfokus ini untuk melakukan penilaian yang partisipasif terhadap para pelaku program di lapangan dan mendapatkan masukan-masukan dari berbagai pihak untuk pengembangan model strategi dalam peningkatan dan penguatan lembaga pelaku advokasi anggaran berkeadilan gender.

Sedangkan hasil yang diharapkan dapat dicapai dari kegiatan ini antara lain adanya masukan-masukan dari berbagai pihak pelaku advokasi anggaran berkeadilan gender untuk pengembangan model strategi dalam peningkatan dan penguatan lembaga pelaku advokasi anggaran berkeadilan gender.

 

Pelaksanaan Kegiatan:

Diskusi terfokus mengenai anggaran berperspektif gender ini dilaksanakan di Surabaya. Diikuti oleh para pelaku advokasi anggaran di Surabaya yang terdiri dari pihak eksekutif yaitu Pemerintah Kota Surabaya, pihak legislatif yaitu Anggota Komisi B DPRD Tingkat II Kota Surabaya serta NGO lokal.

 

Peserta FGD :

N. Yohanna (Kasub Bidang Pengkajian - Dinas Pendidikan), Anna (Bapemas), Sri Supadmi (Dinas Sosial), Dian (Peneliti- PusHam Ubaya), Farida (YPSDI), Delly (Dinas Kesehatan), Antok (Bappeko), R. Sucipto (YLWD), Titiek M (Jarpuk), Vida An Dani (Savy Amira), Agustin. P (Anggota Komisi B), Yulyani (DPRD), Irmia F (Dewan Kota), Aris Arif Mundayat (WR), Erni Agustini (WRI), Faiq (LBH), Nadia (Cakrawala Timur), Erma S (Samitra Abhaya KPPD)


Dibuka oleh Sylvia Kurnia Dewi dari Samitra Abhaya KPPD selaku panitia lokal Surabaya yang menjelaskan secara ringkas maksud dan tujuan diadakannya kegiatan ini. Selanjutnya Ibu Sita Aripurnami melanjutkan acara dengan metode brainstorming untuk melihat sejauh mana pemahaman peserta tentang konsep gender dan kaitannya dengan anggaran berkeadilan gender.

 

Sesi Ibu Sita dimulai dengan brainstorming konsep pembedaan seks dan gender serta dampaknya yang menimbulkan ketidakadilan bagi perempuan di segala bidang kehidupan. Dilanjutkan dengan anggaran berkeadilan gender. Pada sesi ini, Bapak Aris memberi sedikit ringkasan mengenai yang dimaksud anggran berkeadilan gender. Sesi selanjutnya membahas lebih lanjut mengenai kegiatan yang dilakukan masing-masing peserta dan capaian serta kendalanya dalam upayanya melakukan advokasi anggaran berkeadilan gender.

 

Selanjutnya sesi dilakukan oleh Ibu Erni untuk memaparkan temuan-temuan dalam penelitian yang dilakukan sebelumnya. Setelah itu peserta dibagi dalam 3 kelompok sesuai dengan kesamaan unsur. Kelompok pertama dari pihak legislatif, kelompok kedua dari pihak eksekutif dan kelompok ketiga dari pihak NGO. Namun sayang peserta dari legislatif, yaitu Ibu Yulyani tidak dapat meneruskan acara sampai selesai dan diskusi kelompok pihak legislatif diikuti hanya Ibu Agustin Poliana. Selanjutnya setelah menyampaikan masukannya mengenai perencanaan anggaran berkeadilan gender baik secara langsung maupun dituliskan dalam meta-plan. Diskusi kelompok pihak eksekutif dipandu oleh Ibu Sita dan kelompok NGO dipandu oleh Ibu Erni.

 

Sesuai dengan tujuannya, dari diskusi terfokus ini muncul masukan-masukan dari berbagai pihak pelaku advokasi anggaran berkeadilan gender. Dari masukan ini dapat dilihat dan dinilai sejauh mana pemahaman dan upaya yang sudah dilakukan masing-masing pihak. Selanjutnya menjadi bahan untuk penyempurnaan model pengembangan strategi dalam peningkatan dan penguatan lembaga pelaku advokasi anggaran berkeadilan gender.

 

Capaian terlaksananya kegiatan diskusi terfokus

Adanya hasil-hasil masukan dari berbagai pihak pelaku advokasi anggaran berkeadilan gender, antara lain:

  1. Dalam mekanisme penyusunan anggaran yang ada harus diperkuat dengan tim ahli yang paham pada substansi dan teknis penyusunan anggaran

  2. Perlu adanya SK Walikota tentang PUG

  3. Perlu kebijakan perencanaan partisipatif yang gender perempuan

  4. Draft rencanan anggaran RABPD pemerintah kota yang sudah disetujui dewan perlu analisa dan konsultasi

  5. Perlu ada anggota perempuan di komisi D agar dapat menyuarakan aspirasi dan kebutuhan perempuan dalam proses penyusunan anggaran.

  6. Perlu adanya pemahaman dan kesadaran perempuan dari semua unsur masyarakat tentang pentingnya perencanaan dan anggaran bagi perempuan

  7. Perlu adanya akses dan keterlibatan perempuan dalam proses kebijakan

  8. Perlu adanya pemahaman terhadap ABG

  9. Perlu adanya pemahaman dan kesadaran perempuan untuk kesadaran gender

  10. Perlu adanya pemahaman HAM secara lebih mendalam

  11. Peserta training belum semua lapisan/level masyarakat, sehingga untuk penyelenggaraan ke depannya perlu ditambah lagi.

  12. Perlu diberikan pemahaman wawasan bagi perempuan dan laki-laki terkait dengan pemenuhan dan penegakan HAM

  13. Perlu adanya komunikasi dan jaringan diantara CSO untuk advokasi anggaran yang berkeadilan gender.***

 

Artikel terkait:

Studi Dampak Advokasi Anggaran Berkeadilan Gender

Publikasi Terbaru

  • Panduan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan

    Panduan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan ditulis berdasarkan serangkaian pelatihan peningkatan kapasitas kepemimpinan perempuan yang dilakukan oleh Women Research Institute (WRI) di lima wilayah terpilih, yaitu Padang, Deli Serdang, Mataram, Pekanbaru, dan Jakarta. Hal ini merupakan tindak lanjut dari penelitian yang dilakukan oleh WRI pada 2012 dengan tajuk "Feminist Leaderships Paska Negara Otoritarian Indonesia dalam Mempengaruhi Gerakan Sosial dan Korelasinya dengan Peningkatan...

Lembar Informasi

Press Release

Informasi Terkini