Women Research Institute

Promoting women leadership and inclusive,
gender-based, and sustainable natural resource governance

Diskusi Kamisan kali ini bertema Seks dan Moralitas. Rocky Gerung, Dosen Filsafat Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia menjadi pembicara pada diskusi 24 Maret 2011. Diskusi Kamisan dikuti oleh peserta reguler yang terlibat sejak awal diselenggarakannya Diskusi Kamisan serta peserta baru lainnya yang terdiri dari pemerhati masalah perempuan dan gender, LSM Hak Asasi Manusia dan hak-hak perempuan, media, akademisi dan aktifis perempuan lainnya dan publik secara umum.

Seksualitas merupakan sejarah perjuangan atas hak otonomi tubuh, sekaligus merupakan cerminan pranata-pranata sosial yang juga mempunyai kepentingan memaknainya. Setiap orang mempunyai proses keterlibatan dengan seks sebagai tempatan biologis maupun sebagai hasil bentukan sosial, sedemikian rupa sehingga orang tersebut sampai pada pengenalan tubuh seksnya, identitas maupun seksualitasnya secara menyeluruh. Sistem seksualitas yang terbangun itu akan merangsang hasrat-hasrat seksual – untuk menjadi seksual, untuk mengungkapkan, dan mencapai kenikmatannya. Menjadi seksual semestinya merupakan gairah yang menyenangkan pun membebaskan seseorang untuk menentukan ungkapan, sikap maupun tindakan seksualnya. Termasuk capaian serta tujuan kegunaannya, entah kenikmatan, entah reproduksi ataupun simboliknya.

Keterlibatan perempuan dalam politik formal di Indonesia mulai memperoleh ruang sejak dikeluarkannya undang-undang pemilu No. 12/2003, yang menyebutkan pentingnya aksi afirmasi bagi partisipasi politik perempuan dengan menetapkan jumlah 30% dari seluruh calon partai politik pada parlemen di tingkat nasional maupun lokal. Aksi afirmasi seringkali didefinisikan sebagai upaya strategis untuk mempromosikan kesamaan dan kesempatan bagi kelompok tertentu dalam masyarakat seperti perempuan atau kelompok minoritas yang kurang terwakili dalam proses pengambilan keputusan. Pentingnya keterwakilan perempuan dalam politik, terutama di lembaga perwakilan rakyat sendiri, bukannya tanpa alasan yang mendasar, melihat bahwa pemenuhan keterwakilan perempuan pada pemilu 2004 tergolong rendah, hanya mencapai 11.3%. Angka ini mengalami kenaikan 2% jika dibandingkan dengan pencapaian pada pemilu 1999 sebesar 9% di tingkat nasional

Bersama Ayu Utami (Novelis dan Aktifis Perempuan) dan Aquino Hayunta (Aliansi Laki-laki Baru) diskusi Kamisan kali ini akan membahas mengenai Pendidikan Seks. Diskusi ini diadakan pada tanggal 19 Mei 2011 bertempat di kantor WRI Jakarta. 

 

Penegasan hak atas seks (sexual rights) sesungguhnya berimplikasi pada perlunya pengetahuan dan pemahaman tentang seks dan seksualitas yang benar dan utuh. Di tengah derasnya arus pola pikir masyarakat yang 1) menghadap-hadapkan seksualitas dengan moralitas dan cenderung membekuk seksualitas untuk kedigdayaan moral, 2) menjauhkan seksualitas dari keterkaitannya dengan hak-hak manusia yang azasiah serta 3) menabukan seksualitas sebagai ajaran dan pengetahuan sehingga menumbuhkan sikap hipokrit (masyarakat) tentang seksualitas. Bagaimana semestinya pengetahuan tentang seksualitas dibangun dan disebarluaskan? Apa saja yang merupakan pokok pikiran dan isian pengetahuan tentang seksualitas? Siapa saja sasaran pendidikan seks? Apa dan bagaimana medium yang paling mungkin memfasilitasi terbangunnya pemahaman yang utuh tentang seksualitas?

Salah satu upaya untuk peningkatan keterwakilan perempuan adalah adanya peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan jaminan terhadap proses politik yang memastikan peningkatan keterwakilan perempuan pada tingkat yang diharapkan. Undang-Undang Partai Politik dan Pemilu adalah salah satu indikator yang sangat penting untuk menjamin peningkatan keterwakilan perempuan yang duduk di DPR. Undang-Undang (UU) Partai Politik dan Pemilu menjadi ukuran untuk melihat bagaimana respon negara terhadap indikator kesetaraan gender. Undang-Undang Pemilu dapat memberikan jaminan bagi perempuan untuk dapat mengikuti proses pencalonan sampai terpilihnya dalam pemilu.

Publikasi Terbaru

  • Panduan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan

    Panduan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan ditulis berdasarkan serangkaian pelatihan peningkatan kapasitas kepemimpinan perempuan yang dilakukan oleh Women Research Institute (WRI) di lima wilayah terpilih, yaitu Padang, Deli Serdang, Mataram, Pekanbaru, dan Jakarta. Hal ini merupakan tindak lanjut dari penelitian yang dilakukan oleh WRI pada 2012 dengan tajuk "Feminist Leaderships Paska Negara Otoritarian Indonesia dalam Mempengaruhi Gerakan Sosial dan Korelasinya dengan Peningkatan...

Lembar Informasi

Press Release

Informasi Terkini