Women Research Institute

Promoting women leadership and inclusive,
gender-based, and sustainable natural resource governance
Latar Belakang

 

Selama lima tahun terakhir ini, NGO di Indonesia telah melaksanakan berbagai upaya meningkatkan peranan pemerintah daerah (inclusive local governance) serta keterlibatan warga (citizen engagement), dalam rangka mendorong peningkatan kesejahteraan kalangan marjinal, terutama perempuan. Dengan tujuan untuk mengurangi dan menyelesaikan berbagai masalah ketidakadilan sosial di Indonesia. Adapun salah satu upaya yang dipandang strategis adalah pilihan untuk melakukan advokasi anggaran berkeadilan gender guna mendorong penerapan anggaran berkeadilan gender baik di tingkat nasional maupun lokal.

 

Sepanjang Februari hingga Juli 2006, Women Research Institute (WRI) melaksanakan program "Penilaian Dampak dan Kapasitas Program Advokasi Anggaran Berkeadilan Gender" di enam wilayah, yakni Yogyakarta, Surakarta, Surabaya, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan, bekerjasama dengan Partnership dengan dukungan EU. Program tersebut meliputi beberapa kegiatan seperti kajian, lokakarya dan FGD, serta "Lokakarya Nasional Peningkatan Kapasitas" bagi pihak eksekutif, legislatif dan NGO pelaksana advokasi anggaran berkeadilan gender dari 6 wilayah, yang telah mendapatkan peningkatan kapasitas sebelumnya. Dari hasil program dan kegiatan tersebut diperoleh gambaran, sekalipun telah ditetapkan regulasi-regulasi yang lebih berkeadilan gender, namun penerapannya belum memberikan dampak pada membaiknya kesejahteraan kalangan marjinal, terutama perempuan.

 

Keberagaman pemahaman anggaran berkeadilan gender antar stakeholder disertai lambatnya peningkatan kapasitas para pemangku kepentingan di daerah, menyebabkan hanya segelintir daerah saja yang mampu melakukan pengawalan proses penerapan regulasi-regulasi tersebut. Salah satunya adalah regulasi yang membuka partisipasi publik, dalam hal perencanaan dan penganggaran, yang dikenal dengan proses Musrenbang. Proses pengawalan tersebut, misalnya pada proses Musrembang, sangat sulit karena harus dilakukan dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, sampai ke tingkat kabupaten/kota. Adanya kendala dan rintangan yang sulit dalam melakukan pendampingan dalam proses seperti yang telah disebutkan di atas, mengakibatkan perencanaan dan penganggaran yang berkeadilan gender tetap belum dapat terwujud untuk meningkatkan kesejahteraan kalangan marjinal dan perempuan. Kendala lain dalam penerapan anggaran berkeadilan gender tidak hanya bersifat struktural namun juga kultural. Resistensi budaya masyarkat terhadap istilah gender juga memberi pengaruh terhadap keberhasilan penerapan anggaran berkeadilan gender.

 

Dari hasil kajian serta kegiatan "Penilaian Dampak dan Kapasitas Program Advokasi Gender Budgeting" di enam wilayah ini, dirasakan sangat penting untuk menerbitkan hasil kajian tersebut serta diseminasi ke berbagai pihak yang terlibat dalam advokasi anggaran berkeadilan Gender. Selain itu, kegiatan ini diharapkan dapat menjadi ajang berbagi pengalaman dan mendatangkan proses pembelajaran berbagai pihak yang terlibat menuju anggaran berkeadilan gender serta memberikan kontribusi dalam pelaksanaan advokasi anggaran yang berkeadilan gender yang lebih efektif.

 

Tujuan

  1. Diseminasi hasil kajian "Penilaian Dampak Advokasi Anggaran Berkeadilan Gender"
  2. Melakukan proses pembelajaran berbagai pihak yang terlibat menuju anggaran berkeadilan gender
  3. Memberikan kontribusi dalam pelaksanaan advokasi anggaran yang berkeadilan gender yang lebih efektif. 

 

PROSES ACARA

 

Pembukaan:

Pada hari ini, Rabu 30 Agustus 2006, WRI menyelenggarakan acara ”Peluncuran dan Diskusi Buku Studi Dampak Advokasi Anggaran Berkeadilan Gender”. Buku ini merupakan hasil penelitian WRI di enam wilayah di Indonesia yaitu Solo, Yogyakarta, Mataram, Makassar, Surabaya, dan Kupang.

Sambutan:

Sita Aripurnami (Direktur Eksekutif)

Pada hari ini WRI menyelenggarakan diskusi dan peluncuran buku WRI tentang Anggaran Berkeadilan Gender (ABG). Dengan dukungan partnership dan EU untuk studi yang diadakan di enam wilayah penelitian. Studi dilakukan sekitar tiga bulan. Studi ini telah mendapat masukan dari daerah-daerah yang diteliti untuk konfirmasi. 

  

Hasil Pembahasan Buku ABG:


Pembahas 1: Drs. Abdul Kadir, MA
Pentingnya Advokasi Anggaran Berkeadilan Gender

 

Visi Departemen Keuangan yang penting adalah Departemen Keuangan sebagai instrumen bagi proses transformasi bagi bangsa yang berperadaban tinggi, antara lain ada kesetaraan gender.

 

Misi Depkeu ada lima bidang, salah satunya adalah ingin mengembangkan kebijakan fiskal yang transparan. Di ekonomi: peran wanita harus diangkat di tataran yang memadai. Di kelembagaan: Kelembagaan di bidang keuangan dimana Ibu-Ibu sebagai pelaku ekonomi. Depkeu bertugas dalam pembiayaan alokasi APBN membantu presiden, karena salah satu fungsi Depkeu yaitu perumusan kebijakan nasional dan teknis, anggaran tidak dilaksanakan kalau tidak sesuai dengan tahap-tahapan yang kita kenal dengan budget cycles. Anggaran itu harus direncanakan, dilaksanakan, dipantau, dievaluasi apakah tepat guna dan sasaran.

 

Saat menyusun anggaran tentang gender tidak lepas dari reformasi Anggaran Pendapatan Belanja. Mulai dari UUD terdapat kesetaraan laki dan perempuan, UU No 17, UU sistem perencanaan pembangunan, perpres, menunjukkan komitmen pemerintah sudah cukup banyak. Alur perencanaan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan UU SPPN dan UU KN. Perencanaan disesuaikan RPJ Panjang dan menengah lima tahunan, sementara RPJ Panjang kita belum ada. RPJM dibreak down tahunan menjadi RKP dan di daerah RKPD.

 

Di dokumen Renja Departemen atau Renja SKPD, rencana kegiatan departemen, lembaga harus sudah memasukkan kegiatan masing-masing lembaga. Kalau tidak jangan harap ada alokasi anggaran. Di samping rencana kerja ada anggarannya, menjadi Rencana kerja dan anggaran. Setelah dibicarakan oleh DPR/DPRD lahirlah DIPA pusat atau daerah. Ini menunjukkan step kita menyusun rencana kerja dan anggaran dari waktu ke waktu: Januari-Desember.

 

Berdasarkan UU No. 25 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ada yang 20 tahun, lima tahun dan satu tahun. Dalam RPJMN 2004-2009 terdapat masalah, antara lain rendahnya kualitas hidup perempuan, kekerasan itu adalah antara lain masalah gender. Rendahnya GDI dan sebagainya. Kemudian arah kebijakan utamanya salah satu diantaranya adalah arus utama gender. Dalam RAPBN 2007 juga diharapkan masing-masing lembaga sudah memasukkan kegiatannya. Ada empat pengarusutamaan salah satunya PUG. Dari tataran kebijakan dan peraturan sudah cukup memadai tinggal memasukkan kegiatan.

 

Mulai 2005, ada pembaharuan tata kelola penyusunan anggaran: pertama, unified budget: tidak membedakan anggaran rutin dengan pembangunan. Kedua, sudah harus memperkirakan anggaran 2008 dan 2009 saat menyusun 2007. Ketiga, anggaran berbasis kinerja. ABG juga harus mampu evaluasi PUG, apakah betul-betul mencapai sasaran yaitu perlu adanya indikator kinerja.

 

Buku WRI, studi sangat menarik karena komitmen pemerintah sudah cukup banyak mengenai peraturan perundangan, namun kenyataaan lapangan masih terjadi kesenjangan atau ketidaksetaraan gender. Masih ada berbagai permasalahan gender, angka buta huruf perempuan lebih banyak, anggaran pemerintah masih bias, buta gender, kurang memperhatikan perspektif gender, aparat pemerintah juga masih belum paham arti gender. Desentralisasi: anggaran tidak hanya di pusat tetapi juga di daerah, keikutsertaan ibu dan bapak yang tertarik berkeadilan gender hanya dilibatkan di musrenbang penyusunan daftar skala prioritas, dokumen anggaran masih rahasia. Dalam rangka transparansi penyusunan anggaran tidak boleh demikian, karena UU mengamanatkan transparansi agar kontrol dan partisipasi dari masyarakat.

 

Rekomendasi dari penelitian ini mengenai pendidikan yang berperspektif gender perencanaan dan penganggaran, betul sekali karena tidak semua tahu tentang gender. Oleh karena itu di departemen keuangan setahun sekali ada training gender.

 

Penyusunan anggaran bukan hanya ditingkat pusat, tapi juga di kantor wilayah di daerah bersama dengan bupati, gubernur, dan Bappeda. Perlu ada instrumen yang menjabarkan indikator dan instrumen ABG. Selanjutnya perlu didukung agar anggarannya berkeadilan gender.

 

Pembahas 2 : Emi Rachmawati
Pentingnya Advokasi Anggaran Berkeadilan Gender, Salah Satu Bentuk Gender Mainstreaming

 

Keadilan dan kesetaraan artinya setara dan adil dalam hak, kesempatan, kontribusi, partnership dan tanggung jawab. Mengapa diperlukan ABG? Dengan tidak adanya kesetaraan kualitas, SDM jadi rendah, utamanya perempuan. Perempuan tertinggal dalam berbagai bidang. Tahun 2003, HDI ada kenaikan, untuk GDI menurun, GEM nilainya 58.

 

Diperlukan mengintegrasikan perencanaan gender ke dalam perencanaan dan penganggaran sesuai dengan Inpres 9/2000 melalui strategi PUG dalam rencana tahunan, dan lima tahunan, analisis gender, RPJMN 2004-2009.

 

Ada empat pengarusutamaan, salah satunya PUG, partisipasi masyarakat sangat mempengaruhi PUG, karena akan mengahasilkan tata pemerintahan yang baik. PUG dapat masuk ke semua sektor yang ada, bagaimana masing-masing sektor dapat mengenai masalah gender dan dapat memasukkan program dan kegiatan juga kebijakan yang telah ditetapkan. Program dan kegiatan dapat melenceng dari kebijakan, kebijakan telah responsif gender tetapi program dan kegiatannya tidak responsif gender, sehingga anggarannya tidak responsif gender atau tidak berkeadilan gender.

 

Kebijakan akan diikuti oleh anggaran, kebijakan, program, kegiatan merupakan proses yang terintegrasi. Kebijakan mungkin sudah paham yang responsif gender, tetapi sudah masuk kegiatan tidak mengarah ke setara dan adil, sehingga muncul kesenjangan gender di sektor yang bersangkutan.

 

Skema PUG dalam perencanaan kebijakan dan program di tingkat nasional. Mulai dari GBHN 99-2004 sudah masuk KKG, propenas, repeta 2003 terdapat 32 program, repeta 2004 38 program dan semoga lebih banyak lagi program yang responsif gender. Dalam skema ini diharapkan RKP 2006-2007 dan seterusnya PUG dilaksanakan secara optimal. Sehingga kesenjangan gender dapat diminimalisir.

 

UU 25/2004, musrenbang sangat berperan dalam RKP satu tahun pun semua harus berperan. Masing-masing propinsi Pemda harus mengawal apakah perencanaan dan penganggaran sudah responsif gender. Perencanaan sudah bagus, tetapi proses penganggaran sulit. DPRD harus sudah paham responsif gender. RPJMN 2004-2009 bab 12 dan 13 bab lainnya masuk ke masing-masing bidang. Kelemahannya adalah keterkaitan perencanaan dan penganggaran. Perencanaan sudah terstruktur tetapi perencanaan dan penganggaran belum kuat keterkaitannya. Kelemahan lain indikator kinerja kurang fokus, sehingga tugas kita bersama untuk memperkuat implementasi PUG dalam perencanaan dan penganggaran.

 

Dana PUG dalam bentuk rupiah terbatas, dan kita tidak bergantung dari pinjaman luar negeri tetapi diharapkan hibah. Tidak dapat pula dilupakan peranserta masyarakat sangat penting dan dana pengembangan komunitas perusahaan. Dalam RKP 2007 diupayakan keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran. Keterkaitan RKP pemerintah dengan Renja KL di lembaga atau kementerian. Dalam RKP pemerintah jelas memperhatikan kepentingan laki dan perempuan, tapi apakah lembaga atau kementerian sudah memperhatikan tersebut. Kita harus jeli melihat rencana dari sektor, siapa yang akan menerima manfaat. Kemudian keterkaitan RAPBN dengan RKA KL.

 

Kemudian, upaya yang harus dilakukan yaitu penajaman identifikasi permasalahan melalui tools analisis gender, kemudian kebijakan dan indikator kinerja. Isu gender juga masuk di berbagai bidang pendidikan, hukum, ketenagakerjaan dan ekonomi. Tetapi harus kita ikuti, apakah program sudah berkeadilan gender. Tugas kita bersama untuk mengawal, bagaimana membangun masyakarat kita agar adil dan setara.

 


Pembahas 3 : Edriana Noerdin
Studi Dampak Advokasi Anggaran Berkeadilan Gender

 

Penjelasan WRI mengenai hasil Studi Dampak Advokasi Anggaran Berkeadilan Gender yang dilakukan oleh WRI di 6 wilayah penelitian WRI. Dirangkum berdasarkan buku yang akan diluncurkan. Pertama mengenai istilah ABG, istilah yang digunakan sangat beragam, misalnya yang digunakan oleh eksekutif maupun legislatif. Seperti KPP menggunakan istilah Anggaran yang Responsif Gender atau Anggaran Berperspektif Gender.

 

Sementara WRI sedikit menunjukkan keberpihakannya dengan menggunakan istilah Anggaran Berkeadilan Gender. Artinya Anggaran Berkeadilan Gender menurut WRI adalah penganggaran untuk mencapai kesetaraan dan pemenuhan hak-hak dasar dan penguasaan aset. Penguasaan aset adalah faktor penting, karena merupakan bargaining position terhadap situasi yang ada. Jika tidak ada aset kehidupan, perempuan sebagai kaum marginal menjadi sangat rentan. Pemenuhan hak dasar melalui penyediaan kesempatan kerja, pendidikan dan kesehatan yang terjangkau dan berkualitas serta pengorganisasian sosial. Peningkatan aset sangat penting untuk membuka akses terhadap penguasaan sumberdaya produktif yang meliputi: modal tidak bergerak, ekonomi, sumberdaya manusia, alam dan sosial yang bisa diperoleh, dikembangkan, diperbarui dan diwariskan antar generasi.

 

Pertanyaan penelitian yang dirumuskan WRI dan sudah melalui diskusi dengan beberapa pihak yang terlibat dalam Gender Budget (GB), mengenai Partisipasi Perempuan dan GB, yaitu:
- Sejauhmana hasil advokasi anggaran berkeadilan gender
- Seberapa efektif, walaupun ABG baru mulai setelah Inpres PUG
- Pembelajaran yang dapat diambil
- Kapasitas yang dibutuhkan dan strategi apa yang sebaiknya dilakukan?

 

Lokasi Penelitian

Dalam pemilihan lokasi penelitian ada keterbatasan, karena berdasarkan lokasi yang menjadi daerah yang didanai oleh Partnership. Jadi mungkin ada teman-teman yang melakukan advokasi di daerah lain, tetapi tidak dilihat WRI. Tetapi saat WRI melakukan lokakarya nasional ada daerah-daerah lain.

 

Metode Penelitian

Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu wawancara mendalam sebanyak 10-17 informan, yang terdiri dari eksekutif, legislatif dan masyarakat sipil. Selain itu juga dilakukan FGD untuk mendapatkan feed back terhadap para pelaku di tingkat lokal. Penelitian dilakukan di Surakarta, Gunung Kidul, Mataram, Surabaya, Makassar dan Kupang.

 

Temuan Lapangan

Pelaku lokal masih banyak di tingkat wacana. Jadi belum banyak yang terjadi realokasi anggaran, hal ini diterima sejalan dengan KPP yang mensosialisasikan Inpres No. 9/2000. Dalam sosialisasi ABG tersebut pelaku lokal telah memiliki pengetahuan dan kesadaran, apakah anggaran ada untuk perempuan atau tidak (baru melihat poin dari anggaran kesehatan dan pendidikan), meski itu membawa pengaruh yang positif. Pada tingkat birokrasi PUG telah menjadi dasar pengetahuan dan strategi, meskipun belum sepenuhnya dilakukan.

 

Advokasi ABG dalam derajat tertentu bisa mempengaruhi realokasi anggaran. Misalnya di Surakarta mengenai imunisasi untuk bayi, karena anggaran posyandu di potong. Tetapi ada beberapa daerah yang dapat memasukkan anggaran posyandu.

 

Ada peningkatan partisipasi perempuan, yaitu terbentuknya forum-forum perempuan yang dapat menyuarakan aspirasinya untuk terlibat dalam musrenbang. Lebih banyak kelompok berpartisipasi dalam musrenbang, meskipun antara musrenbang dengan alokasi anggaran ada terpotong. Ada kalangan tertentu dalam politik anggaran tidak terlalu memperhitungkan hasil murenbang. Sekalipun akses terbatas dalam musrenbang, perempuan dapat berpartisipasi, meskipun kehadiran sebatas fisik, partisipasi fisik pengaruh dari kuota 30%. Kehadiran perempuan dalam panita anggaran legislatif memunculkan kesadaran untuk mepertimbangkan program guna menjawab persoalan perempuan. Jadi yang terpenting adalah kehadiran musrenbang dan legislatif, karena eksekutif masih belum jelas. Mudah-mudahan dengan kehadiran Depkeu kita bisa menerobos batas dan kewenangan.

 

Ada pula program partisipasi publik dalam pengambilan kebijakan, karena LSM banyak masuk ke level ini, banyak masuk ke pelibatan partisipasi publik dalam kebijakan. Hal ini efektif, karena dari situ lahir SKB, ini merupakan kontribusi LSM dalam menyusun kebijakan publik yang harus melibatkan perempuan.

 

Perumusan RPJM ada salah satu bab khusus PUG dan gender juga di-PUG-kan di 13 lainnya. Forum kepentingan yang didorong pembentukannya memberi peluang koordinasi dan sinergi dalam perencanaan dan penganggaran. Contohnya ASPPUK punya kelompok yang cukup efektif dalam mempengaruhi kebijakan Pemda. Forum multistakeholder cukup pula memberi pengaruh yang efektif.

 

Realokasi ABG. Hasil pendampingan dan lobi dengan para pengambil kebijakan efektif walaupun belum terinstitusionalkan. Lobi personal lebih di kedepankan, meski sulit secara institusional. Ada kelemahan dan kelebihannya. Kekuatannya: hanya terjadi realokasi anggaran pada tahun tersebut, tahun depan belum tentu. Kedua, realokasi anggaran kesehatan titik awal masuk ke anggaran untuk perempuan, baru masuk ke konstruksi gender dalam penganggaran. Ketiga realokasi anggaran di pendidikan, dan kredit usaha kecil.

 

Tantangan advokasi anggaran yang berkeadilan gender adalah nilai budaya yang membatasi partisipasi perempuan di ruang publik, contohnya di Sulawesi Selatan dan Mataram. Struktur hierarkis dari lembaga pemerintahan, pada level yang bukan pengambil kebijakan sulit ditembus karena ada ketakutan bahwa ada kaitan dengan rahasia negara. Prinsip transparansi anggaran belum diterapkan pemerintah. Misalnya eksekutif menerima masukan dari hasil musrenbang, mereka bisa memotong jika ada titipan misalnya dari departemen A. Sementara anggaran berbasis kinerja belum efektif dijalankan, saat ini baru pada tahap sosialisasi.

 

Inilah politik anggaran, rimba belantara dari proses penganggaran. Arena masih sangat steril, hal ini masih menjadi wewenang dari eksekutif. Masyarakat dari musrenbang hanya memberikan masukan, tidak tahu apakah masukan tersebut diterima atau tidak. Ini yang perlu dipikirkan bagaimana menembus arena ini. Harapannya kalau anggaran kinerja diterapkan, kita bisa menembus. Kita butuh kebijakan lebih lanjut, panitia anggaran harus bisa menerima. Ini paparannya, detilnya bisa membaca buku.

  

Pertanyaan dan Tanggapan Peserta

 

  • Salah cukup besar, ketika berpartisipasi dalam musrenbang Jawa Tengah. Patokan pagu biro keuangan belum ada, setelah berjalan, baru masuk sehingga banyak yang dicoretin, implikasinya program yang berperspektif gender dicoret dengan alasan macam-macam. Yang kedua, misalnya soal kekerasan, banyak anggaran yang belum masuk dari komponen anggaran, misalnya pemulangan buruh migran, korban yang harus dilindungi. Ada beberapa kawan yang menyiasati dengan pakai anggaran tertentu tetapi itu menyalahi, misalnya menggunakan surat perjalanan dinas padahal anggarannya untuk korban kekerasan. Anggaran untuk shelter dalam memenuhi hak ekonomi dan hak hidup, karena anggaran untuk itu tidak ada sama sekali.
  • Apa peran Depkeu pada konteks pasca musrenbangnas, selain mensinergikan usul musrenbang, karena ini belantara yang harus dibongkar. Di tingkat Bappenas clear, di Depkeu sumber persoalan di negara ini. Pada politik anggaran di daerah yang abu-abu bisa ditembus pada tatib DPR saat ini, tatibnya tidak mengatakan harus ada konsultasi publik, kita menghadapi komunitas yang pikirannya serba negara, jadi kita harus serba negara juga, artinya negara juga merubah tatibnya agar mereka membuka ruang bagi masyarakat.
  • Untuk WRI apa indikator yang menjadi ukuran APBD berkeadilan gender, misalnya pada struktur budget. Mungkin hasil riset ini bisa membuka tabir kebingungan. Jadi harus ada patokan yang jelas.
  • Studi Advokasi berkaitan dengan musrenbang sudah jadi rahasia umum hanya 5% saja dari studi yang diakomodir oleh dinas atau badan. Ini semakin menyulitkan advokasi ABG, kita berharap jalur adalah salah satunya pintu musrenbang, sementara hasil musrenbang yang diadop hanya 5% saja. Diusulkan KPP kalau bisa diadvokasi di dinas-dinas di daerah, sehingga mereka punya political will yang kuat menyelenggarakan ABG.
  • Presentasi hal 8, salah satu contoh matriks analisis, apakah memungkinkan untuk memilahkan format anggaran disusun unsur kinerja, apakah lebih baik kita melihat pada impactnya apakah terhadap laki-laki dan perempuan. Daerah biasanya berdasarkan pada aturan yang telah ada akan menjadi barrier menerapkan ABG. ABG tidak memisahkan laki-laki dan perempuan. Terkait UU, memang pada wilayah panggar eksekutif, legislatif pun tidak berwewenang menetapkan pagu anggaran. CIBa bersama teman-teman sedang menyusun RUU perencanaan anggaran untuk membuka ruang partisipasi, karena kita dikaburkan dengan perencanaan pembangunan. 
  • Apakah ini studi advokasi yang dilakukan oleh lembaga lain? Dan WRI melihat hasil advokasi itu? Kalau benar, apakah definisi ABG para pelaku lokal itu sama, atau hampir sama, karena kalau tidak kita melihat dampaknya akan berbeda. Pertanyaan saya di enam wilayah penelitian itu saya mengutip dari CIBa program dan anggaran, budget itu terjemahan dari program, kita ada program kegiatannya dari suatu institusi dan kemudian budget. Jadi tidak bisa terpisah, misalnya saya ada budget segini kemudian programnya apa. Jadi misalnya hanya cukup membiayai 5 program, dan pilihlah program yang paling banyak memberi manfaat bagi laki-laki dan perempuan. Ketika menyusun program frame budget apakah ada persoalan tersebut. Apakah ada advokasi beragam, di wilayah yang advance di suatu wilayah akan berbeda.
  • Definisi ABG, apa pun yang kita lakukan melalui program, budget harusnya memberikan manfaat yang sama antara laki-laki dan perempuan. Tetapi di bidang pendidikan partisipasi perempuan lebih tinggi, apakah anggaran harus ke sana?
  • Dalam presentasinya di halaman tujuan pembentukan tim PUG, sebagai upaya mengoptimalkan peran serta perempuan, justru kebalik peran serta policy maker yang terutama laki-laki. Sebenarnya sangat sederhana, yaitu merobah cara berpikir sistemnya, yaitu diisi dengan paradigma yang peka gender. Seolah-olah perempuan mau bela perempuan itu harus diubah, karena kita mau membela keadilan bagi semua. Apa maksudnya mengoptimalkan peran serta perempuan yang kuncinya paradigm shift.
  • Masalah gender jangan hanya diarahkan pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan, karena yang lebih banyak juga Depdagri, karena dalam proyek, bukan hanya pemerintah saja. Mengenai strategi PUG yang paling menentukan kunci keadilan DPR/DPRD yang selama ini belum banyak diangkat, bagaimana mendengarkan orang-orang DPR, karena memang ini setengah mati, dalam proses perencanaan akan sia-sia kalau dicoretin di DPR. Sehingga jangan lupa ini harus menjadi sasaran kita. Yang pada pokoknya indikator program yang responsif gender tidak bisa diidentifikasi ada sekian program, tetapi harus menyeluruh, bisa saja tidak ada kata pemerintah tapi sudah responsif gender.
  • Ada sosialisasi, partisipasi dan realokasi. Pertanyaannya adalah realokasi ABG temuan di lapangan apakah semua LSM sudah memasukkan anggaran berkeadilan gender atau tidak? Apakah LSM yang dijadikan informan telah mengalokasikan anggaran tersebut? Semua informan sudah mengimplementasikan ABG tersebut atau hanya beberapa saja.
  • Peningkatan partisipasi politik perempuan apakah indikator dari ada menjadi tidak ada. Misalnya terbentuknya forum-forum secara kuantitatif, kemudian keterlibatan perempuan dalam panggar, sebelumnya tidak melibatkan perempuan dan sekarang melibatkan.

 

Jawaban dan Tanggapan Pembahas

 

Abdul Kadir:

Anggaran adalah suatu proses dan harus direncanakan dan dilaksanakan dan dipantau evaluasi, harus dipertanggjung-jawabkan. Kalau tidak, tidak ada biaya pemulangan, perjalanan dinas akan digunakan yang lain, kita akan berhadapan dengan aparat auditor. Jadi anggaran harus direncanakan, ada visi misi, permasalahan dipecahkan melalui kebijkan, program kegiatan dan anggaran. Dari program dan bagaimana kita membiayai. Kalau program ada 10 dan anggaran hanya 5, ada penajaman prioritas, yang paling banyak menerima manfaat. Anggaran harus diproses, tidak mungkin lahir anggaran kalau tidak diusulkan oleh departemen. Departemen keuangan tidak akan menyediakan kalau tidak diusulkan. Kalau ternyata list dari program nasional tidak terdanai, pencoretan akan berlaku, tapi tidak akan asal mencoret karena ada mekanisme. Apabila musrenbang tingkat nasional diselenggarakan ada pagu sementara, kalau hanya mampu sekian, dikembalikan pada departemen silahkan penajaman prioritas. Jadi penganggaran bottom up dan top down. Pemotongan dilakukan bukan hanya Depkeu, di daerah ada panggar dan ada forum, jika anggaran hanya sekian apa yang kira-kira dilakukan.

 

Program ada di Bappenas, kalau menyangkut indeks, satuan biaya Depkeu yang menentukan berapa satuan biaya untuk suatu kegiatan. Untuk mendidik seorang dokter berapa biaya yang harus dilakukan, karena Depkeu bertugas menentukan indeks satuan biaya. Di daerah ada dinas, sebagaimana dikatakan ibu Emi, pengawalan tetap ada. Renja akan dimasukkan unsur biaya, itu tercantum dalam rencana anggaran biaya. Tahap pertama ada pagu indikatif, sementara, definitif, dan pagu definitif akan menjadi anggaran. Dokumen harus dikawal, harus kita ikuti sampai kita tahu apakah dalam DIPA, apa yang kita usulkan ada dalam DIPA.

 

Perlu adanya perbaikan tata tertib agar supaya kebutuhan perempuan ada dalam penganggaran. Ini baik, tidak harus menyampaikan RUU perencanaan penganggaran, telah ada 4 UU. Jadi dari segi UU sudah cukup, tetapi dalam PP-nya apakah ada ruang yang cukup pemberdayaan perempuan ada anggaran yang cukup bagi pemberdayaan perempuan.

 

Dalam rangka implementasi PUG akan dimonitor pada Ibu menteri dan ibu menteri dilaporkan pada presiden dan kalau tidak dilaksanakan menteri akan ditegur presiden. Saya setuju perubahan paradigma yang penting care terhadap perempuan. Di departmen keuangan penentu kebijkan yang menduduki jabatan struktur eselon satu tidak ada, eselon dua beberapa dan eselon tiga dan empat dibawah 10%. Paling tidak kalau ada perempuannya banyak ada perubahan.

 

Emi Rachmawati:

Kita hanya di eksekutif, tidak menjangkau legislatif, ada advokasi pada legislatif. Hanya mungkin adanya perputaran, kita tidak bisa melacak kembali mereka yang telah disosialisasikan, dengan adanya reorganisasi maupun mutasi. Salah satunya di Departemen PU sudah sangat maju, tetapi mereka pensiun, dan kita mulai lagi dari awal. Bagaimana keberlangsungan tim PUG tetap ada. Bagaimana kita akan berusaha, apakah diperlukan SKB KPP, Depdagri, Depkeu, kita tahu persis yang ampuh di daerah adalah Depdagri. Sudah ada percepatan PUG, kita lobi pihak Mendagri dalam bentuk Kepmen.

 

Edriana Noerdin:

Dalam perumusan anggaran program untuk PP, misalnya tidak ada spesifik anggaran untuk penurunan angka kekerasan, mungkin ada di daerah yang bukan daerah penelitian kita. Di Mataram pemerintah daerah ada perda tenaga kerja perempuan, tetapi isinya adalah retribusi untuk tenaga kerja wanita, banyak sekali angka kekerasan dari Lombok Barat, tidak ada sama sekali dari pemerintahnya. Padahal ada retribusi buruh perempuan ada PAD.

 

Mengenai pertanyaan dalam matriks kita memisahkan laki-laki dan perempuan, program dan anggaran melihat kesejahteraan laki-laki dan perempuan, sehingga address untuk kesejahteraan itu terlihat. Tidak semua pemda memilih angka yang segregatif, baik angka demografis maupun kesejahteraan sosialnya. Misalnya tingkat pendidikan di Tanah Datar ada budaya merantau jadi tidak ada laki-laki yang sekolah. Ini hanya stimulasi bagaimana kita melihat capaian dari program, kalau tidak anggaran basisnya dari mana. Karena kalau kita tanya tidak berdasarkan program yang baru, tidak tahu program yang lalu efektif atau tidak. Anggaran ditentukan dengan cara menghitung inflasi yang dinaikkan 5-10%. Anggaran lebih ditujukan pada anggaran aparatur negara dibandingkan anggaran untuk penyelesaian masalah. Kita memperebutkan anggaran yang 20%. Misalnya ada program imunisasi, ternyata hanya pencetakan leaflet. Program dipikirkan lebih dahulu baru anggarannya, jadi seringkali tidak ketemu antara anggaran dengan program. Di Surakarta ada yang menghitung, itu kemajuan karena sebelumnya sama sekali tidak diperhitungkan.

 

Kita tidak berangkat dari definisi, ada beragam definisi, kita melihat advokasi yang paling rendah yang mereka lakukan, seperti sosialisasi, termasuk kita memaparkan model-model advokasi yang mereka lakukan.

 

Ini tidak terjadi di beberapa daerah ini hanya menarik isu-isu utama yang muncul, memang sebetulnya ini semuanya apa yang mereka katakan kepada kita tentang keberhasilan peningkatan partisipasi perempuan, dinamikanya di buku yang sedang launching.

 

Matriks di sini hanya contoh, dan setiap persoalan dikembalikan di tingkat lokal. Matriks ini hanya berlaku kalau ada basis informasi. Ini kita bisa melihat tingkat kemiskinan dan tingkat kesejahteraan di tingkat lokal. Di Pemda angka belum menjadi pertimbangan penting dalam menyusunan program. Penyusunan rencana tidak berkoordinasi dengan bagian lain. Dalam politik anggaran, mereka hanya memikirkan apa yang terjadi di institusinya. Sinergi terdapat di pagu Depkeu. Mereka merebut pagu di masing-masing instansinya. Semoga anggaran yang berbasis kinerja tidak begitu. Kalau tidak ada rumusan program, Depkeu tidak akan memberikan uangnya.

 

Abdul Kadir:

Prosentasi anggaran untuk pemberdayaan perempuan APBD minimal 5% dari APBD, tetapi dari segi sangsi, ketentuan tersebut belum memiliki kekuatan hukum positif yang kuat, sehingga kita mengusulkan SKB sebagai bandingan. Kita pernah dihadiahi untuk mengikuti studi banding di Filipina. Di Filipina memungkinkan bahwa anggaran di lembaga minimal 5% bukan hanya APBD, tetapi APBN dan sangsinya keras dan nyata. Anggaran bukan hanya besarannya, tetapi bagaimana kita menggunakan anggaran tersebut. Anggaran untuk pemberdayaan kalau kita teliti adalah anggaran panitia, anggaran untuk recipien hanya sedikit mungkin harusnya 75%.

 

Untuk tenaga kerja perempuan, anggaran dibagi habis ke dalam sektor sekarang ke dalam fungsi, ada klasifikasi ekonomi dan organisasi. Anggaran di bagi habis ke dalam institusi ke dalam dinas-dinas, dan anggaran dibagi habis, anggaran untuk tenaga kerja untuk kasus buruh migran kita harus cari di tupoksi apa, dinas itulah yang harus mengusulkan. Harus ada pengusulan, bukan tugas Depkeu.

 

Penutupan:

Hasil studi sebagai upaya untuk mewujudkan ABG secara lebih efektif. Peran serta bukan hanya dari LSM, tetapi juga dari eksekutif dan legislatif. Sekali lagi, terima kasih.

Publikasi Terbaru

  • Panduan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan

    Panduan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan ditulis berdasarkan serangkaian pelatihan peningkatan kapasitas kepemimpinan perempuan yang dilakukan oleh Women Research Institute (WRI) di lima wilayah terpilih, yaitu Padang, Deli Serdang, Mataram, Pekanbaru, dan Jakarta. Hal ini merupakan tindak lanjut dari penelitian yang dilakukan oleh WRI pada 2012 dengan tajuk "Feminist Leaderships Paska Negara Otoritarian Indonesia dalam Mempengaruhi Gerakan Sosial dan Korelasinya dengan Peningkatan...

Lembar Informasi

Press Release

Informasi Terkini