Women Research Institute

Promoting women leadership and inclusive,
gender-based, and sustainable natural resource governance

Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals) dirumuskan untuk mewujudkan delapan tujuan umum, salah satu diantaranya terkait dengan kesehatan ibu. Sehubungan dengan upaya pencapaian target MGDs di Indonesia, dalam hal kesehatan ibu, agaknya negara kita masih menghadapi kendala yang cukup berat dalam upaya menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) terlebih lagi data AKI di Indonesia masih menjadi perdebatan. Sebagai gambaran, pada tahun 2009 secara serentak Komisi Ekonomi dan Sosial PBB untuk Asia Pasifik (UNESCAP), Program Pembangunan PBB (UNDP), UNFPA, dan WHO1 menyatakan bahwa telah terjadi kenaikan Angka Kematian Ibu melahirkan dari 307/100.000 menjadi 420/100.000. Sementara itu data nasional yang dikeluarkan oleh Bappenas 20092 menunjukkan bahwa AKI di Indonesia justru mengalami penurunan dari 307/100.000 pada tahun 2002-2003, dan menjadi 228/100.000 pada tahun 2009. Meskipun angka perhitungan nasional tersebut menunjukkan tren penurunan, Bappenas mengisyaratkan bahwa Indonesia akan sulit mencapai target MDG untuk menurunkan AKI sampai ke angka 102 pada tahun 2015. Bappenas memperkirakan bahwa pada tahun 2015, AKI di Indonesia masih akan berkisar di angka 163. Indonesia tertinggal jauh dari Malaysia dan Thailand yang angka AKI-nya masing-masing 30 dan 243.


AKI menjadi salah satu indikator guna mengukur sejauh mana keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan perempuan. Mengapa AKI di Indonesia sulit untuk diturunkan? Ada banyak faktor yang ditengarai berkontribusi dalam menghambat upaya penurunan AKI, diantaranya adalah faktor akses dan pemanfaatan pelayanan kesehatan, khususnya kesehatan reproduksi, yang belum merata oleh perempuan. Hasil penelitian WRI yang dilakukan di tujuh wilayah di Indonesia menunjukkan bahwa faktor kemiskinan, budaya, keterbatasan serta tidak meratanya fasilitas pelayanan dan tenaga kesehatan menjadi kendala bagi perempuan saat membutuhkan pelayanan kesehatan reproduksinya, terutama saat hamil dan melahirkan. Sementara hal itu berkontribusi pada angka kematian ibu melahirkan.

 

Di sisi lain, banyak warga masyarakat yang tidak menyadari bahwa pelayanan kesehatan dasar, pendidikan dan akses terhadap kerja adalah hak-hak dasar yang seyogyanya disediakan oleh negara. Dalam hal ini, negara sebagai instrumen publik memiliki kewenangan dan kewajiban untuk memenuhi hak-hak dasar tersebut serta berwenang untuk memformulasikan anggaran bagi publik melalui program pemerintah maupun swasta. Dalam kenyataannya, anggaran dan program-program pemerintah belum mampu memenuhi hak-hak dasar tersebut. Sekalipun, Undang-Undang Kesehatan sudah mengatur besaran minimal pembiayaan Kesehatan, namun belum cukup mampu mendorong daerah untuk mengalokasikan anggaran kesehatan, terutama kesehatan ibu, yang memadai agar pasti dapat menyelamatkan nyawa perempuan di Indonesia. Temuan penelitian WRI memperlihatkan masih ada daerah yang mengalokasikan pembiayaan kesehatan perempuan kurang dari 1%. Begitu pula halnya dengan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang bertujuan untuk memberikan kemudahan pada masyarakat miskin guna mengakses fasilitas pelayanan kesehatan secara gratis, dalam pelaksanaannya ternyata masih menyisakan berbagai persoalan mendasar yang terkait dengan sistem pendataan, kualitas pelayanan maupun yang terkait dengan ketersediaan fasilitas layanan kesehatan serta pembiayaan. Hal tersebut menjadi kendala tersendiri bagi upaya penyediaan layanan kesehatan yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat khususnya kelompok miskin.

 

Secara cukup terperinci, hasil penelitian WRI ini menggambarkan permasalahan-permasalahan mengenai akses dan pemanfaatan fasilitas kesehatan reproduksi bagi perempuan miskin di tujuh wilayah penelitian tersebut. Gambaran yang masih jauh dari situasi yang diharapkan ini diajukan untuk dapat menjadi bahan pemikiran kita bersama untuk mencari jalan keluar agar dapat menghadirkan kondisi fasilitas pelayanan kesehatan reproduksi yang lebih menjawab kebutuhan perempuan miskin. Mampukah Indonesia mencapai target pembangunannya, yang salah satu indikatornya adalah Angka Kematian Ibu ketika melahirkan sebesar 102/100,000 pada tahun 2015?

 

Dengan melihat hasil penelitian ini, menjadi penting bagi WRI sebagai lembaga penelitian yang peduli dengan upaya penegakan hak-hak perempuan, khususnya hak-hak dasar perempuan sebagai warga negara untuk menyelenggarakan Peluncuran dan Diskusi Buku hasil penelitian WRI dengan tema Akses dan Pemanfaatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Reproduksi Bagi Perempuan Miskin di Tujuh Kabupaten/Kota di Indonesia yaitu Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Lebak, Kabupaten Indramayu, Kota Surakarta, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Sumba Barat.

 

Tujuan

  1. Menyebarluaskan hasil penelitian WRI di tujuh wilayah di Indonesia yang memberikan gambaran akses dan pemanfaatan terhadap fasilitas dan pelayanan kesehatan oleh perempuan miskin, serta berbagai faktor yang mempengaruhi akses dan pemanfaatan perempuan miskin terhadap fasilitas dan pelayanan kesehatan yang tersedia.

  2. Mendorong berbagai pihak untuk bersama-sama memikirkan upaya-upaya apa yang strategis untuk dilakukan guna mewujudkan target MGDs dalam hal penurunan angka kematian ibu (AKI) yang saat ini masih cukup tinggi.

 

Sambutan

  • Ibu Sita Aripurnami (Direktur Eksekutif WRI)
  • Bapak David Hulse (Country Representative Ford Foundation Indonesia)
  • Bapak Zahidul Huque (Direktur UNFPA)
  • Ibu Setiawati Arifin (Deputi II Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)

 

Pembahas

  1. Ibu Edriana Noerdin (Direktur Penelitian WRI)

    "Target MDGs Menurunkan Angka Kematian Ibu Tahun 2015 Sulit Dicapai"

  2. Bapak Wilson T.P. Siahaan (MDG Campaign and Advocacy Analyst, UNDP)

    "Target MDGs dalam Bidang Kesehatan khususnya dalam Menurunkan Angka Kematian Ibu"

  3. Ibu Setiawati Arifin (Deputi II Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)

    "Berbagai Upaya Pemerintah dalam Pencapaian Penurunan Angka Kematian Ibu"

  4. Bapak Roy Tjiong (Ketua Panah Medik Kesehatan Reproduksi PKBI/Helen Keller International)

    "Berbagai Upaya yang Seharusnya Dilakukan dalam Pencapaian Penurunan Angka Kematian Ibu"

 

Proses Diskusi

Aris Arif Mundayat (Moderator)

Pada kesempatan ini, WRI akan menghadirkan sejumlah pembahas. Yang pertama adalah Ibu Edriana Noerdin yang akan menjelaskan isi buku itu sendiri. Kemudian disusul oleh Bapak Wilson Siahaan. Kemudian, sedianya kita mengundang Ibu Erna Herawati, namun beliau tidak bisa hadir dan saya kira kita sudah memiliki pembicara yang berkualifikasi cukup tinggi. Untuk menyingkat waktu saya persilahkan Ibu Edriana Noerdin untuk mempresentasikan isi buku dari WRI.

 

Edriana Noerdin (Direktur Penelitian WRI)

Buku ini merupakan hasil penelitiaan WRI yang dilakukan selama satu tahun, yakni 2007-2008. Saya mengutip kata-kata Ibu Saparinah Sadli lima tahun yang lalu, bahwa sudah lebih dari 30 tahun kejahatan terbesar yang dilakukan negara yakni membiarkan AKI tetap di atas 300 per 100.000 kelahiran. Sementara itu AKI di Indonesia saat ini masih menunjukkan angka 307 per 100.000 kelahiran, walaupun angka ini masih diperdebatkan sampai sekarang. Beragam data angka mengenai AKI menunjukkan banyak angka berbeda, Depkes menyatakan AKI berjumlah 228 per 100.000 kelahiran, sementara World Bank dan juga beberapa lembaga penelitian asing menyatakan 420/100.000 AKI. Hal ini memperlihatkan bahwa penelitian dan metode penelitian masih penting untuk didiskusikan agar angka-angka yang dihasilkan mendekati kebenaran. Angka itu penting untuk intervensi kegiatan. Intervensi kebijakan dan intervensi anggaran agar bisa memadai dan sesuai. Penelitian WRI, mengkombinasikan metode kuantitatif dan kualitatif. WRI lebih banyak mengangkat hasil studi kualitatif berdasarkan pada sejarah, cerita dan pengalaman perempuan.

 

Presentasi ini dibagi menjadi tiga bagian yakni permasalahan kesehatan perempuan terkait dengan revisi Undang-Undang (UU) Kesehatan No. 36 Tahun 2009, dua persoalan besar perempuan miskin pada pilihan tempat dan bantuan persalinan, dan anggaran. Di dalam UU Kesehatan yang baru masih memiliki pro dan kontra dari berbagai kalangan, karena persoalan utama masih ditemukan diantaranya aborsi, persoalan kesehatan reproduksi perempuan yang hubungannya dengan alat kontrasepsi dan definisi dari pengguna alat kontrasepsi. Perihal aborsi dan kontrasepsi ini memberikan kontribusi juga terhadap AKI.

 

Kesehatan yang paling serius adalah Angka Kematian Ibu Melahirkan. Ada berbagai angka yang disebutkan sebagai AKI, namun WRI melihat bahwa angka 307 per 100.000 kelahiran merupakan angka yang cukup relevan digunakan. Meskipun, AKI dari Departemen Kesehatan menyatakan angka sebanyak 228 AKI. Salah satu penyebab AKI dari sisi kesehatan yang terbesar adalah pendarahan, eklamsia, infeksi dan juga aborsi. Dari empat indikator tersebut, hampir 70% disebabkan oleh hal yang sangat mungkin untuk dicegah. Hal tersebut dapat dicegah apabila ada fasilitas dan tenaga kesehatan yang terjangkau dan aman. Di Indonesia terdapat 2,3 juta aborsi tidak aman setiap tahun dimana 15% angkanya dilakukan oleh perempuan berusia di bawah 20 tahun. Sementara, UU Kesehatan kita menyatakan bahwa pelayanan kesehatan reproduksi itu hanya diberikan kepada sebuah pasangan yang diasumsikan sudah menikah. Data WRI ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan reproduksi dan alat-alat kontrasepsi tidak hanya dibutuhkan oleh pasangan menikah tetapi juga pada kelompok anak usia muda.

 

Pokok permasalahan tingginya AKI karena jauhnya pelayanan kesehatan yang berkualitas bagi penduduk miskin karena status mereka yang tertinggal dari kalangan masyarakat yang lebih mampu, sulitnya ketersediaan dan kemampuan mendapatkan pelayanan dan fasilitas kesehatan yang berkualitas bagi perempuan miskin, serta motivasi bidan untuk tinggal di desa rendah karena insentif yang rendah untuk di daerah terpencil atau miskin. Oleh karena itu, bidan yang tinggal di desa sangat sedikit sementara penduduk berjumlah besar, sehinga tidak seimbang. Muncul juga permasalahan dimana hanya ada satu bidan yang harus mengcover beberapa desa, sementara saranan transportasinya belum memadai. Permasalahan kemudian adalah keterbatasan dari peraturan dan anggaran khususnya anggaran reproduksi perempuan, sehingga biaya melahirkan yang aman dan sehat menjadi mahal dan tidak terjangkau bagi perempuan miskin. Ketersediaan bidan menjadi penting karena pilihan masyarakat desa untuk melahirkan masih tergantung kepada bidan sebesar 55,3% dan dukun sebesar 31,5%.

 

Permasalahan penolong persalinan atau bidan diantaranya mengenai sarana dan prasarana (ketersediaan polindes, ketersediaan listrik dan air, ketersediaan kamar dan tempat tidur sementara ada lebih dari satu ibu melahirkan. Keberadaan polindes pada tempat-tempat sepi dan tidak strategis, peralatan belum memadai dan alat transportasi yang belum memadai), kuantitas dan kualitas bidan yang tingkat pendidikannya masih rendah karena tidak semua bidan melanjutkan tingkat pendidikan mereka yang umumnya hanya Diploma1. Selain itu kondisi sosial dan geografi yang sulit, serta kebijakan yang tidak sensitif seperti kebijakan penempatan bidan, tunjangan dan kesejahteraan bidan yang rendah, kebijakan askeskin yang sulit untuk diklaim, kebijakan pembayaran bidan yang tidak dilakukan rutin setiap bulannya.

 

Data berikutnya adalah mengenai tempat persalinan, data WRI menunjukkan bahwa 57% perempuan memilih melahirkan di rumah. Tempat persalinan di rumah memiliki kemungkinan terlambat mendapatkan pertolongan persalinan, karena jarak dari rumah ke tempat persalinan. Hal ini menunjukkan bahwa masih terbatasnya perempuan mendapatkan fasilitas kesehatan. Perempuan tidak memilih melahirkan di polindes, puskesmas dan tempat kesehatan dimana bidan berada. Hambatan lain adalah puskesmas memiliki keterbasan jam dan waktu operasional, yakni umumnya hanya buka dari pukul 08.00-12.00 WIB. Padahal, perempuan melahirkan sangat dimungkinkan berada tidak pada waktu tersebut, sehingga pada akhirnya banyak perempuan mengakses dukun untuk melahirkan. 

 

Mengenai kebijakan, di Sumatera Selatan terdapat kebijakan menjalin kerjasama persalinan antara bidan dan dukun, yang selanjutnya berdampak positif untuk menurunkan AKI. Namun sayangnya kemitraan dukun dan bidan belum terjadi di seluruh daerah di Indonesia dan hanya di beberapa daerah saja. Berikutnya mengenai pengaturan jaminan kesehatan, dimana untuk kesehatan reproduksi tidak terdapat jaminan kesehatannya. Banyak perempuan miskin tidak mampu mengakses KB secara gratis dan harus membayar bidan dengan tarif cukup tinggi.

 

Persoalan berikutnya adalah persoalan anggaran. Mengacu pada UU No. 36, 2009 diatur bahwa anggaran pemerintah harus mengalokasikan minimal 5% dari APBN, diluar gaji dan hanya untuk pelayanan kesehatan. Untuk pemerintah daerah, APBN digabungkan dengan APBD yang mengalokasikan 10% untuk kesehatan yang juga di luar gaji. Anggaran tersebut ditujukan untuk pelayanan publik kesehatan. Sehingga kita mengasumsikan apabila kita ingin menurunkan AKI maka isu anggaran ini menjadi isu yang sangat krusial. Jika mengacu pada anggaran yang ada di tingkat daerah, maka terlihat hubungan antara alokasi anggaran kesehatan dengan Angka Kematian Ibu (AKI).

 

Hasil penelitian WRI menunjukkan bahwa dari tujuh daerah penelitian, Indramayu memiliki anggaran kesehatan terbesar yaitu satu triliun, sementara Jembrana yang terendah sebesar Rp. 4,2 juta. Namun, AKI menunjukkan lebih rendah di Jembrana daripada di Indramayu. Jika melihat dari belanja per kapita, maka Jembrana memiliki anggaran yang tertinggi yakni Rp. 15 juta per orang, dan Indramayu itu terendah hanya Rp. 500.000 per orang. Kemudian kalau kita lihat anggaran daerah, terlihat bahwa alokasi terbesar ada di Lebak dan Indramayu dengan jumlah per kapita terbesar ada di Jembrana, dimana jumlah penduduknya lebih kecil. Alokasi anggaran dengan persentase menunjukkan bahwa alokasi anggaran di Jembrana adalah 10% dan di Lebak 10,7%. Tetapi, AKI di Jembrana menunjukkan jumlah yang lebih kecil daripada AKI di Lebak. AKI terbesar terdapat di wilayah Sumba Barat dan Indramayu.

 

Kemudian mengenai sumber pembiayaan untuk pelayanan kesehatan, dimana kontribusi masyarakat adalah yang tertinggi. Sumber pembiayaan kesehatan yang berasal dari masyarakat tertinggi adalah di Indramayu dan Lebak, sementara yang terendah adalah di Lampung Utara dan Lombok Tengah. Dalam hal ini, daya penggunaan Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin (Askeskin) di Lampung Utara dan Lombok Tengah memang paling tinggi digunakan oleh masyarakat daripada di Indramayu dan Lebak. Terdapat juga pembiayaan yang berasal dari DAK atau APBN yang tertinggi berada di Sumba Barat, sehingga mereka lebih menggantungkan pendapatannya dari pemerintah. Untuk daerah yang kontribusi APBD-nya tertinggi terdapat di daerah Lampung Utara dan Surakarta. Secara nasional total pengeluaran kesehatan atau rumah tangga itu adalah 55%, dimana masyarakat membelanjakan biaya tersebut untuk kesehatan, dengan persentase kontribusi dari pemerintah daerah terdapat 22%, pemerintah provinsi 8% dan pemerintah pusat 15%. Secara nasional, kondisi saat ini belanja kesehatan berada pada angka lebih dari 40 ribu per kapita, sementara untuk mencapai angka MDGs harus mencapai 120 ribu per kapita. Oleh karena itulah kita berpikir bahwa perihal anggaran menjadi hal yang penting. Sementara itu, untuk di Daerah Jembrana sudah teralokasi biaya 151.000 per kapita, artinya Jembrana sudah mengalokasikan anggaran di atas nilai minimum untuk pencapaian target MDGs. Untuk daerah-daerah yang lain memang anggarannya masih rendah yakni sekitar 41.000 per kapita. Secara umum, alokasi anggaran untuk kesehatan masih di antara 4-7% total angka APBD dan di bawah 5% untuk APBN.

 


Wilson Siahaan (MDG Advocacy Analyst, UNDP)

Tantangan terbesar dari MDGs di Indonesia adalah isu kesehatan khususnya mengenai kematian ibu. Berdasarkan report dari pencapaian MDGs di Asia Pasifik, kematian ibu memang merupakan fenomena di banyak negara seperti di India dan Cina. Hal yang harus kita upayakan adalah rencana lima tahun ke depan untuk pencapaian MDGs dalam putaran terakhirnya ini. Seharusnya Pemerintah melakukan perencanaan yang komprehensif, yang tidak hanya dilakukan oleh Departemen Kesehatan tapi juga instansi lain. Sebagai contoh, Departemen PU dan juga Departemen Perhubungan harus terlibat untuk meningkatkan kualitas penghubung fasilitas dengan masyarakat.

 

Hal yang berikutnya juga penting adalah ketersediaan data, dimana diperlukan data dengan sample yang kecil dengan ekstrapolasi. Pada tahun 2009 yang lalu, pemerintah menolak hasil AKI yang berjumlah 400 dan menunjukkan data sejumlah 200. Hal ini menunjukkan bahwa angka statistik masih diperdebatkan. Padahal angka statistik penting untuk bahan perencanaan pemerintah. Terkait dengan kondisi politik dimana sudah terjadi desentralisasi daerah, namun ternyata pelayanan publik khususnya dalam sektor pelayanan dasar masih rendah komitmen pemerintah daerah. Salah satu contoh adalah rendahnya perhatian pemerintah daerah terhadap Keluarga Berencana (KB), sehingga akhirnya AKI masih menjadi masalah. Sebagai contoh lain, jarang sekali calon legislatif (caleg) atau calon pejabat dari pemilihan kepala daerah (pilkada) menyebutkan isu AKI sebagai janji politik mereka. AKI tidak menjadi perhatian dan komitmen politik di tingkat daerah. Dampak dari hal tersebut adalah ketiadaan anggaran untuk masalah AKI, bahkan secara institusi bidang yang mengatasi masalah ini hanya pada tingkatan sub-dinas saja. Pada tingkat nasional, Revisi UU kesehatan sudah menyebutkan angka 5% untuk mencegah AKI, namun ini adalah hal yang terlambat datang. Saya melihat pentingnya komitmen dan kepemimpinan dari pejabat daerah untuk meningkatkan anggaran pencegahan AKI, karena hal ini mampu memberi dampak pada menurunnya AKI, seperti di daerah Jembrana. Hal yang perlu kita lakukan adalah mendorong Departemen Kesehatan, agar pemenuhan angka minimal 5% di dalam anggaran benar-benar dilakukan.

 

Upaya yang harus dilakukan saat mengetahui permasalahan terkait tingginya AKI salah satunya adalah dengan mengadvokasi Departemen Kesehatan RI, dimana pencapaian anggaran kesehatan sebesar 5% di APBN dan 10% di APBD harus tercapai. Workshop yang diadakan oleh Menkokesra mengenai upaya organisasi profesi seperti IDI, IBI, IDAI dan lainnya untuk mempercepat pencapaian MDGs, organisasi-organisasi tersebut berhasil membuat berbagai rencana yang mendukung percepatan pencapaian MDGs yang diterapkan dalam kegiatan mereka selanjutnya. Salah satu bentuk rencana yang baik adalah menciptakan bidan-bidan baru yang akan ditempatkan di daerah-daerah terpencil dan marginal. Upaya-upaya ini perlu diperkuat dengan melihat dan menentukan daerah-daerah mana yang memerlukan bidan dan dokter anak. Selain itu, Menkokesra juga akan melakukan rakor MDGs untuk mengkompilasi pencapaian-pencapaian MDGs yang telah dilakukan oleh Indonesia dalam 10 tahun terakhir dan kemudian memberikan rekomendasi untuk program pembangunan kepada presiden. Dan hal ini perlu ditambahkan dari hasil penelitian WRI. Yang terakhir, Kami dari PBB juga berupaya untuk memfasilitasi terbentukanya Panitia Kerja (Panja) MDGs di DPR agar lebih sensitif terhadap isu-isu MDGs secara lintas komisi (di DPR), dan mendukung implementasi dari UU Kesehatan. Dengan begitu, terdapat peningkatan anggaran terkait dengan kebijakan yang efektif untuk menurunkan AKI di Indonesia.

 

Roy Tjiong (Ketua Panah Medik Kesehatan Reproduksi PKBI)

Dari segi laju pertumbuhan penduduk, kita mengalami kondisi melandai, dimana Total Fertility Rate (TFR) menjadi 2,4 di tahun 2002-2003 dan 2,3 untuk 2007. Angka Kematian Bayi (AKB) dibandingkan dengan AKI mengalami penurunan yang cenderung tajam walaupun mulai dari 2003 mengalami stagnansi, sementara AKI mengalami penurunan dari 307 menjadi 228. Hal yang perlu diingat adalah ketika kita melihat hasil penelitian mengenai AKI adalah perlu dilihat juga disclaimernya, karena ada hal seperti di UN yang mengatakan bahwa data terbaru mereka merupakan adjustment dari data 2005 yang methode adjusmentnya tidak ada sehingga hal ini bisa juga digugat.

 

Melihat Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Target 2010-2014 dalam meningkatkan derajat kesehatan publik melalui peningkatan akses pada upaya kesehatan, tercermin pada indikator berikut: 1) Meningkatnya harapan hidup dari 70,5 tahun menjadi 72,0 tahun; 2) Menurunkan angka kematian bayi dari 34 menjadi 24 per 1000 kelahiran hidup; 3) Menurunkan ratio kematian ibu dari 228 menjadi 117,7 per 100.000 kelahiran hidup; 4) Menurunkan angka malnutrisi pada balita dari 18,5% menjadi 11% dan 5) Meningkatkan cakupan jaminan pelayanan kesehatan bagi seluruh penduduk.

 

Kita sudah memiliki empat poin dari program 100 hari bidang kesehatan dan national summit. Yaitu 1) Pemenuhan hak setiap individu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan program jaminan kesehatan masyarakat; 2) Peningkatan kesehatan masyarakat melalui percepatan dan pencapaian target Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs), yakni mengurangi angka kematian bayi, kematian ibu melahirkan, dsb.nya; 3) Pencegahan penularan penyakit dan akibat bencana; dan 4) Pemerataan distribusi tenaga kesehatan di daerah terpencil, kepulauan, perbatasan dan daerah tertinggal. Jadi apabila ada poin dari program 100 hari tersebut tidak tercapai, maka bisa kita tuntut bersama.

 

Dari data BPS 2007 mengenai pertolongan medis terlatih menunjukkan total pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh dokter (13,6%) dan bidan (58,9%) sudah mencapai 70%, namun ada kesenjangan di tingkat kota (88%) dan desa (60%), begitupun di tingkat provinsi. Angka terburuk pengguna pelayanan media terdapat di Maluku Utara hanya 38% dan terbaik ada di Jakarta sebesar 98%. Jika dilihat dari derajat perubahan, maka tingkat perubahan antara tahun 2000-2007 yang tertinggi ada di NTB, sementara yang terburuk ada di Nusa Tenggara Timur (NTT). Kalau dilihat berdasarkan quintile, maka angka memperlihatkan perbedaan yang lebih tajam diantara desa dan kota. Data menunjukkan quintile termiskin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih ada 57% dan quintile terkaya 85-90%. Kelompok terkaya sampai 2002 adalah 68% sementara yang miskin hanya 33%. Kalau dilihat dari trend maternal mortality ratio (MMR), jika kita menggunakan angka 228 maka MDGs diproyeksikan baru tercapai tahun 2025. Contracepty Prevalence Rate (CPR) secara nasional mencapai 61,4% untuk semua metode KB yang digunakan. Sementara menurut provinsi, yang tertinggi di Bengkulu (74%) dan terendah di Maluku (34,1%). Kalau kita melihat Unmet-need yakni yang sudah mau ber-KB tetapi tidak bisa mendapatkan pelayanan KB, dimana yang tertinggi di Maluku (22,4%), terendah di Bangka Belitung (3,2%) dan angka nasional 9,2%. Jadi kalau CPR ditambah dengan Unmet-need maka angka nasional adalah 70%. Jadi ada 30% pasangan usia subur yang tidak peduli dengan KB. Kemudian, hasil analisis menunjukkan bahwa semakin banyak angka pelayanan kesehatan terlatih semakin rendah AKI.

 

Kondisi Susenas tahun 2004 jika diplot dengan cakupan pertolongan persalinan, di Papua lebih dari 500/100.000 kelahiran hidupnya, begitu pun dengan Maluku. Dari segi utilisasi pelayanan kesehatan angka Susenas 1993-2005, bahwa semakin banyak yang self treatment only dan kunjungan ke pelayanan kesehatan menurun, padahal seharusnya kunjungan pada pelayanan kesehatan meningkat dengan adanya Askeskin. Sejak 1997 ada penurunan jumlah penduduk miskin meskipun landai, artinya pembangunan saat ini belum mampu menurunkan angka kemiskinan. Penyebab utama AKI di Indonesia ada pendarahan dan infeksi, sementara dibaliknya ada aborsi. Sayangnya, tidak ada angka yang jelas mengenai pelaku aborsi itu, namun diduga terjadi setiap tahunnya sebanyak 2,3 juta di Indonesia. Penyebab aborsi diantaranya satu juta orang akibat keguguran spontan yang biasanya tidak terlapor, 700.000 karena tidak menggunakan alat kontrasepsi atau kehamilan yang tidak diinginkan, dan 600.000 karena kegagalan KB yang seharusnya menjadi tanggung jawab negara. 15% aborsi dilakukan remaja di bawah usia 20 tahun yang ditandai dengan adanya kasus kehamilan yang tidak diinginkan dan ketiadaan akses terhadap alat kontrasepsi. Hal ini menjadi catatan bahwa alat kontrasepsi perlu diberikan kepada perempuan usia subur bukan hanya pasangan usia subur, artinya bisa diberikan kepada remaja. Data juga menunjukkan bahwa resiko kehamilan remaja adalah dua kali lebih tinggi dibandingkan perempuan dewasa. Pokok permasalahan adalah rendahnya askes penduduk miskin terhadap pelayanan kesehatan sehingga status kesehatan mereka tertinggal dari kelompok masyarakat ekonomi mampu, selain itu motivasi yaang rendah sumberdaya kesehatan khususnya untuk daerah terpencil dan miskin, serta kebijakan insentif lemah bahkan disinsentif terhadap pengguna KB, dwi fungsi pelayanan kesehatan yakni petugas puskesmas yang membuka praktek di luar jam kerja puskesmas. 

 

Program PTT dan insentif belum berhasil menyelesaikan kesenjangan demografis. Desentralisasi yang semakin memperburuk skema insentif dan melemahkan sistem informasi kesehatan. Kendala penurunan AKI adalah desentralisasi yang pada dasarnya bisa menjadi peluang ketika bupati dan walikota menjanjikan penurunan AKI. Berkurangnya tenaga lapangan dan bidan karena berlakunya PTT hanya untuk masa satu tahun. Rendahnya alokasi kesehatan reproduksi karena lebih mementingkan politik pencitraan yang pro-poor, puskemas pelayanan obsetry, emergency dan neo-natal dasar (PONED) belum memadai yakni hanya 2,2 per 500.000 penduduk. Rumah Sakit Umum pelayanan obsetry, emergency dan neo-natal komprehensif (RSU PONEK) masih terbatas yakni hanya 1,1 per 500.000 penduduk, tinggi unmet-need berKB (9,1% menurut SDKI) dan masih banyak pasangan usia subur yang tidak mau ber-KB. Kalau kita melihat kondisi kesehatan yang buruk terdapat tiga penyebab diantaranya perilaku yang buruk, kondisi pelayanan dan fasilitas kesehatan yang buruk dan ada penyakit kronis. Masalah mendasar dari perilaku kesehatan yang buruk adalah female genital mutilation, perokok pasif, pernikahan usia remaja. Dari segi kondisi pelayanan dan fasilitas kesehatan yang buruk ada beberapa hal mendasar juga diantaranya tenaga pelayanan kesehatan terlatih terbatas karena sedikitnya kesempatan training dan rendahnya motivasi, rendahnya kemampuan untuk merekrut sumber daya baru karena salah alokasi dan terbatasnya anggaran, dan organization of services yakni karena insentif institusi yang kurang serta design institusi yang keliru.

 

Pembiayaan kesehatan reproduksi global lebih banyak dibiayai oleh private. Saat ini, yang bisa digalang dari donor global adalah jauh api dari panggang. Donor untuk KB dan basic reproductive health services saat ini turun, yang naik adalah HIV Aids dan dana untuk policy analysis relatif stabil. Pada 2015, funding gapnya adalah 210 juta dollar. Kalau kita bandingkan antara negara pendapatan rendah dan menengah pada tahun 1996, maka ada disparitas cukup terlihat. Indonesia menjadi negara yang paling pelit untuk pelayanan kesehatan karena 0,4 $ per orang pun tidak tercapai. Meskipun, Indonesia merupakan negara yang cukup tidak tergantung pada bantuan internasional. Terkait dengan ICPD +15, sudah dilakukan agenda kegiatan untuk kesehatan, namun angka kematian tetap muncul. Dalam kondisi yang ada, maka keluarga yang makin miskin akan menjadi semakin miskin. AKI tidak hanya dapat diperbaiki dengan perbaikan PONED, PONEK dan emergency opsentrik, mungkin angkanya turun tapi tidak akan drastis turun.

 

Ibu Setiawati Arifin (Deputi II Bidang Kualitas Hidup Perempuan, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)

Terkait dengan upaya-upaya yang dilakukan oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPP-PA) sudah dijelaskan pada pembukaan Ibu Menteri KPP-PA. Sejauh ini Depkes sudah melakukan program making preganancy saver (MPS) dengan empat strateginya yakni meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan, kemitraan lintas sektor, pemberdaaan perempuan dan keluarga serta pemberdayaan masyarakat. Depkes dan KPP-PA juga selalu berupaya meningkatkan program desa siaga yakni desa yang penduduknya memiliki kesiapan dan kemauan untuk mencegah dan menangani masalah-masalah kesehatan gawat darurat secara mandiri untuk mewujudkan desa mandiri, meningkatkan P4K (Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi) yang dicanangkan pada tahun 2008 sasarannya untuk sementara di daerah yang angka pertolongan persalinannya masih di bawah 70% diantaranya Papua, Gorontalo, Jawa Barat, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Riau, Maluku, Banten, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Ada tujuh hal yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah berdasar catatan diskusi ini untuk secara bersama-sama ditindaklanjuti oleh pemerintah dan teman-teman diantaranya mengenai keterbatasan fasilitas dan pelayanan kesehatan. Sebaran pelayanan kesehatan yang juga menjadi masalah, sarana dan pra-sarana kesehatan seperti Polindes tidak ada listrik dan air harus kita tindak lanjuti, sulitnya klaim jamkesmas, praktek puskesmas yang terbatas pada jam operasional, terkait dengan terbatasnya kebijakan mitra dukun dan bidan dan permasalahan alokasi anggaran untuk kesehatan.

 

Kesimpulan:

  • Penelitian yang dilakukan oleh WRI berguna sebagai dasar fasilitas dan pelayanan kesehatan di Indonesia, seperti yang disebutkan oleh Dr Roy Tjiong bahwa data yang didapat penting untuk membuat perbaikan.

  • Besar kecilnya alokasi anggaran untuk kesehatan reproduksi akan memberi kontribusi pada akses perempuan miskin terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas baik. Oleh karena itu, alokasi anggaran harus ditingkatkan.

  • Hanya ada beberapa nomor peraturan tentang pelayanan kesehatan reproduksi terhadap perempuan. Sudah saatnya untuk menyusun peraturan kesehatan yang mengatur pelayanan kesehatan reproduksi sebagai upaya mengurangi angka kematian ibu.

  • Membentuk kerjasama dengan berbagai pihak dalam memantau dan meningkatkan peraturan dan alokasi anggaran untuk fasilitas dan pelayanan kesehatan bagi perempuan miskin dalam mengurangi angka kematian ibu. Dengan harapan upaya ini akan dapat meningkatkan pencapaian target MDGs.

 

-----------------------------------

  1.  Data juga dikonfirmasi oleh ADB dan Bank Dunia.
  2.  Direktoral Evaluasi Pembangunan Sektoral, Bappenas, Status Ringkas: Millennium Development Goals, Indonesia 2009.
  3.  www.unicef.org: Info by Country: Statistics: Women

     

     

 

Publikasi Terbaru

  • Panduan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan

    Panduan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan ditulis berdasarkan serangkaian pelatihan peningkatan kapasitas kepemimpinan perempuan yang dilakukan oleh Women Research Institute (WRI) di lima wilayah terpilih, yaitu Padang, Deli Serdang, Mataram, Pekanbaru, dan Jakarta. Hal ini merupakan tindak lanjut dari penelitian yang dilakukan oleh WRI pada 2012 dengan tajuk "Feminist Leaderships Paska Negara Otoritarian Indonesia dalam Mempengaruhi Gerakan Sosial dan Korelasinya dengan Peningkatan...

Lembar Informasi

Press Release

Informasi Terkini