Women Research Institute

Promoting women leadership and inclusive,
gender-based, and sustainable natural resource governance

Latar Belakang

 

Sistem kuota 30 persen perempuan pada hakikatnya memberi kesempatan khusus kepada perempuan untuk memasuki dunia politik, merujuk pada konsep ketimpangan sosial budaya antara perempuan dan laki-laki sebagai subyek politik, yang terbukti nyata oleh rendahnya representasi atau keterwakilan kepentingan dalam kehidupan politik.

 

Tingkat keterwakilan perempuan dalam lembaga politik formal baik di tingkat nasional maupun lokal masih terlalu rendah sehingga sulit bagi perempuan untuk bisa mempengaruhi kebijakan dan mengawal keefektifan implementasinya.


Kuota 30 persen sebagai ketentuan struktural untuk mekanisme peningkatan keberadaan perempuan di arena politik hanya akan bekerja efektif apabila diikuti dengan penggarapan sosial budayanya mempersiapkan perempuan untuk dapat mengisi peluang yang telah dibuka.

 

Presentasi dan Diskusi


Pembukaan oleh Edriana Noerdin, Direktur Program WRI

Women Research Institute (WRI) mengadakan Seminar tentang Representasi Politik Perempuan Menyongsong Pemilu 2014, juga melaunching jurnal edisi pertama Jurnal Afirmasi. Jurnal Afirmasi terbit setiap enam bulan sekali.


Prakata oleh Sita Aripurnami, Direktur Eksekutif WRI

Afirmasi adalah sebuah kata yang mempunyai pengertian sebagai dukungan atau dorongan, dapat menjadi dorongan upaya-upaya perbaikan bagi masyarakat terutama kaum perempuan. Jurnal Afirmasi dimaksudkan menjadi tempat pengembangan pemikiran feminis dimana nantinya sebagai tempat untuk mempublikasikan pemikiran dari hasil penelitian yang menggunakan perspektif feminis.


Nomor perdana Jurnal Afirmasi mengenai Representasi Politik Perempuan merupakan hasil penelitian WRI pada Pemilu 2008-2010. Acara peluncuran Jurnal Afirmasi ini diharapkan menjadi titik awal untuk mengingat bahwa tinggal tiga tahun menuju 2014 akan ada pemilu dan bagaimana representasi politik perempuan bisa menjadi lebih baik.

 

WRI ingin menjadi teman dan bagaimana bisa mengawal untuk mencapai apa yang dicita-citakan afirmasi aksi dari teman-teman perempuan, sehingga tidak menjadi 18% seperti saat ini, tapi bisa 30% atau mungkin melebihi dari 30%.


Myra Diarsi, Moderator

Seminar dan Peluncuran Jurnal ini dimaksudkan untuk memberi pemikiran segar dan menyiapkan partai politik atau internal parlemen sendiri, agar representasi perempuan di politik bisa menuju kesetaraan, sehingga suara kepentingan politik perempuan sampai dan terdengar.

 

Pembicara pertama adalah doktor Chusnul Mar’iyah, anggota senat Universitas Indonesia, sudah 20 tahun sebagai dosen pengajar politik FISIP Universitas Indonesia. Dan Bapak Taufik Hidayat anggota Komisi II yang juga Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu yang mengawal kita membuat regulasi yang baik untuk melakukan pemilu nanti.


Taufik Hidayat, Anggota Komisi II dan Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu
“Urgensi RUU Politik Bagi Perempuan”

Perlunya representasi dari Pansus DPR-RI yang sedang membicarakan masalah pemilu ini. Pansus ini masih dalam proses awal menyerap pendapat masyarakat dengan mengundang Ibu Chusnul, kunjungan ke daerah, ke kampus-kampus menguji publikan draft yang sudah dibuat DPR.

 

Sebagai wakil ketua pansus juga diundang oleh sayap perempuan partai untuk menjelaskan dan membicarakan hal-hal yang seperti ini. Apa yang dicapai pemilu 2009 yang melahirkan keterpilihan perempuan sebanyak 18% itu masih dianggap kurang memenuhi harapan yang memang secara numerik kurang dari 30%. Lalu bentuk afirmasi untuk memompa itu, Afirmasi juga berkaitan dengan pilihan sistem pemilu. Selama sistem pemilu belum berubah, walaupun memberikan suatu nilai yang positif dengan keterpilihan sebesar 18% karena ini adalah capaian yang terus meningkat dari pemilu, namum untuk mencapai 30% juga perlu dipikirkan satu sistem pemilu yang lain.

 

Partai golkar menghandle gagasan tentang mix member proportional (MMP). MMP akses terhadap tindakan afirmasi, akan lebih terukur dan lebih nyata untuk bisa ditetapkan mendekati atau sama persis sebesar 30% karena dalam MMP ada sejumlah anggota DPR yang dipilih, ada juga yang diusulkan oleh partai politik (parpol). Pada posisi diusulkan parpol, sebenarnya afirmasi bisa dilancarkan dan juga beriringan dengan kelemahan dari sistem sekarang ini. Dimana sistem yang memberikan persaingan secara bebas tidak memberikan insentif pada para pekerja politik di parpol. Para pekerja politik di parpol dari segi waktu kalah dari caleg yang hanya fungsionaris partai. Tapi mempunyai sumber daya yang melebihi dari kalangan pekerja politik yang pada umumnya berasal dari aktivis kampus atau aktivis anggota pemuda. Sehingga di DPR-RI yang punya latar belakang aktivis menjadi sangat minim.

 

Maka masalah legislasi yang sebenarnya fungsi penting dari parlemen menunjukkan minat keanggotaan di DPR yang kurang tinggi. Orang berpikir lebih seksi menjadi anggota Banggar daripada angota badan legislasi, karena di badan legislasi urusannya membuat undang-undang (UU), berpikir, berdebat dengan tensi waktu yang juga memang sangat padat, hampir setiap minggu minimal dua UU harus diselesaikan. Dan itu satu akibat dari pilihan sistem politik, tetapi jika pilihannya harus tetap seperti yang sekarang ini yang faktanya menunjukkan trend yang meningkat, maka patut disyukuri juga tetapi perlu adanya penekanan penting agar capaian 18% bisa dijaga dan ditingkatkan.

 

Keterpilihan perempuan di Golkar lebih banyak karena manuver individual dari perempuan. Ada sayap perempuan KPPG (Kesatuan Perempuan Partai Golongan Karya), tetapi belum cukup kuat melakukan bargaining pada struktur Dewan Pimpinan Pusat (DPP) dalam rangka mewujudkan kuota ini. Usulan yang pernah muncul bagaimana kalau di dapil-dapil yang ada 30% perempuan ditaruh di nomor satu. Sebenarnya sah-sah saja, tapi kalau masuk regulasi seakan-akan tidak sejalan dengan suara terbanyak, suara terbanyak adalah rezim yang meninggalkan nomor urut. Tetapi jika dibunyikan sebuah UU, maka menjadi kesan mix and match dengan rezim tadi. Tapi bila menjadi pilihan kebijakan internal partai lalu diwujudkan dalam pemasangan caleg-caleg legislatif, tidak bisa dihindari dan bisa dilaksanakan.

 

Myra Diarsi

Apa perdebatan krusial atau yang sangat menarik dalam pansus untuk RUU Pemilu maupun UU Parpol tentang resistensi 30%, sistem terbuka dan nomor urut. Sebenarnya resistensi atau penolakannya dimana?


Taufik Hidayat

Tidak ada resistensi dari partai politik, affirmative action dan 30% sudah jadi akal sehat parpol. Hanya ketika UU Parpol yang sudah disahkan, pernah dikomplain oleh Koalisi Perempuan yang mentargetkan 30% perempuan masuk ke semua jenjang kepengurusan termasuk di kabupaten. Ini tidak bisa dipenuhi karena dalam pertimbangannya melihat dari keutuhan dari sistem politik itu. Akan sulit oleh partai-partai Islam misalnya untuk merekrut 30% perempuan di Bali. Ketika tidak bisa dilakukan lalu hilang partai-partai yang berakar Islam, maka Islam yang jumlahnya mayoritas tidak ada saluran demokratis di dalam sistem politik yang akan memunculkan gerakan-gerakan di luar sistem.

 

Dalam perspektif sistem disamping struktur-struktur yang ada dan ideologi yang hidup penting diberikan ruang demokratis sehingga sistem seimbang dan bisa bekerja dengan baik. UU Pemilu masih dalam taraf memulai pekerjaan ini, perdebatan itu sendiri belum terjadi, jadi pas sekali kalau kita mulai mendiskusikan untuk mengawal hal tersebut. Jadi bisa match dengan proses pembahasan di DPR nanti.


Chusnul Mar’iyah, Ph.D, Pengajar Politik, FISIP Universitas Indonesia
"Peluang Regulasi untuk Mengoptimalkan Keterwakilan Perempuan"
Lesson Learn 2004, 2009 dan Persiapan Pemilu 2014

Bagaimana tahapan perempuan bisa masuk dalam regulasi. Terkadang regulasi terlihat gender neutral, tapi sebetulnya melalui peraturan-peraturan yang sangat tricky itu kadang-kadang kita tidak bisa masuk, sehingga kehilangan kesempatan-kesempatan yang kelihatan sudah ada afirmasi 30%, sudah bagus dalam aturan tapi berbeda eksekusinya.


Peraturan perundang-undangan setiap lima tahun selalu saja punya peraturan perundangan tentang pemilu dan parpol yang baru. Pansus jangan mengubah total karena kalau total kita tidak pernah mencapai satu keseimbangan. Poin-poin yang penting untuk diubah, misalnya sistem pemilu yang hanya bicara soal proporsional atau kita campur distrik dengan proporsional berapa persen mixed member system: 20:80, 50:50, tapi ingat kapan akan diketuk palu peraturan perundang-undangannya.


Persoalan-persoalan yang penting dilihat dan harus dimasukkan, di KPU harus ada perempuan, karena yang akan mengawal semua peraturan-peraturan itu adalah juga perempuan. Siapkan ibu-ibu atau teman-temannya sampai tingkat kabupaten/kota kalau dia pantas atau mampu mengeksekusi sehingga peraturan-peraturan apapun tetap saja menguntungkan perempuan harus disiapkan.


Mulai dari sistem, bisa diterjemahkan bukan hanya sekedar sistem proporsional, mix member, distrik atau apa, tapi diterjemahkan setiap daerah pemilihan berapa porsinya. UU kita mengamanatkan sistem proporsional, di dalam ilmu politik semakin banyak kursi dalam sistem proporsional maka semakin mewakili. Tapi kalau untuk urusan perempuan, kalau dengan sistem distrik maka hancurlah caleg-caleg perempuan karena harus head to head dengan laki-laki di dalam pertarungan di daerah pemilihan. Akhirnya di KPU, kita memutuskan 6,12 sehingga kita punya 2057 daerah pemilihan di 2004. Di 2009 ingin melanjutkan pembuatan daerah pemilihan KPU 2004, banyak anggota KPU yang tidak mengerti apa itu daerah pemilihan. Daerah pemilihan mempunyai konsekuensi terhadap bagaimana kita berkonflik, bagaimana kita fighting untuk bisa menang. Head to head biasanya sulit, di seluruh dunia sistem pemilu yang lebih banyak gender friendly yang perempuan lebih bisa nyaman yaitu sistem proporsional, karena kita berantem di dalam partai, bukan berantem di daerah distrik.


Negara-negara yang proporsional representatif dengan sistem proporsional jauh lebih baik representasi perempuannya. Sekarang yang paling tinggi adalah Rwanda 57% anggota parlemennya adalah perempuan. Kemudian sistem bagaimana meletakkan perempuan? Kalau di 2004 belum ada. Kita diletakkan antara nomor 1 sampai nomor 3 di tahun 2009. Harus ada perempuan yang diletakkan di sana. Sebenarnya kita minta 50% di nomor 1 dan nomor 2. Mungkin itu bisa merupakan alternatif yang dilakukan. Di 2009, kelihatannya suara terbanyak dianggap terbaik, tetapi di 2014 hati-hati kalau kemudian tidak ada peraturan atau tetap seperti di 2009 ada calonnya 1, 2, 3 suara terbanyak menjadi berat karena hasil Pemilu 2009 tetap saja yang terbesar adalah nomor 1, 2, 3. Pemilih menghafalkan nomor 6, 7, 8 susah dan psikologi pemilih masuk ke bilik suara, cara pandangnya seperti apa, ini juga penting. Kalau tidak ada calon perempuan di nomor 1, 2, 3 nanti berat juga di 2014 karena perjuangan internal partai pada saat membicarakan nama-nama caleg di nomor berapa? Masih berpengaruh untuk perempuan maupun laki-laki, nomor 1, 2, 3. Jadi di daerah pemilihan, posisi perempuan sangat penting.


Urutan dalam caleg adalah penting, pada 2004 tidak terlalu setuju dengan suara terbanyak. Sebetulnya masih ada internal partai. Akan lebih tepat kalau DPP 30% jadi agak sedikit signifikan. Kalau suaranya hanya 11.000 DPP 230.000 agak sedikit. Harus ada perjuangan, jangan instan sehingga perempuan dihargai.


Pentingnya punya caleg perempuan di parpol yang handal. Kita harus siapkan pelatihan-pelatihan bahkan untuk angkat tangan saja selama lima tahun ada yang tidak pernah. Untuk angkat tangan saja dianjurkan latihan angkat tangan di komisi II. Sudah empowerment mereka dalam konteks performancenya setelah terpilih. Ini merupakan PR yang luarbiasa.


Kalau perempuan tidak masuk dalam tim rekrutmen caleg, maka yang terjadi bisa lupa dengan perempuan dan yang diingat hanya laki-laki. Oleh karena itu, perempuan harus masuk dalam tim. Kalau tidak ada di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) atau sekretaris di dalam struktur organisasi, perempuan kalau konggres tidak diajak. Bagaimana teriak-teriak calon perempuan, tidak ada counterpart dan semua teman hanya main di pinggiran dan tidak masuk dalam decision-making partai. Oleh karena itu, merebut posisi dalam struktur strategis itu menjadi sangat penting.


Dalam rancangan 2014, tahapan penyelenggaraan pemilu 30 bulan, saya pikir terlalu panjang sehingga rakyat dipaksa mengikuti persiapan pemilu selama 30 bulan. Di Australia hanya 36 hari. Kampanye pemilu 2004 hanya tiga minggu sampai satu bulan. Pada 2009 kampanye 11 bulan, jadi uang sudah habis. Kelamaan kampanye membuat lelah, lebih baik membuat kampanye tiga minggu selesai. Rancangan UU 2009 menghabiskan uang dan perempuan salah satu kelemahannya tidak terlalu banyak duit.

 

Perempuan harus pilih partai yang masuk parliamentary threshold (PT). Ada anggota KPU dari Nganjuk yang bagus, tapi karena partainya PKNU tidak masuk parliamentary threshold, maka dia akhirnya tidak masuk Jakarta. Siasat dan strategi harus dipahami teman-teman perempuan. Ambang batas parliamentary threshold mau sampai berapa? 30% saja, jangan bunuh partai kecil. Tapi waktu itu keinginannya sampai tingkat 4-5 partai.

 

Parpol sebaiknya memiliki lembaga polling sendiri, supaya tidak habis uangnya untuk lembaga polling tertentu, sehingga bisa menyekolahkan caleg-caleg perempuan atau laki-laki. Dengan demikian partisipasi perempuan bisa ke intra partai. Money politic & limit spending, kampanye 11 bulan berat bagi perempuan, bulan ke tujuh uang sudah habis.

 

Pendidikan politik bagi pemilih perempuan dan pemula penting, kita harus sadar tentang pendidikan khusus kebijakan perempuan. Ini peran WRI, selain the politic of present di DPR memang perlu, tapi jangan tinggalkan the politic of ideas. Apakah yang kita perjuangkan disana, apa yang spesifik perempuan, relasi perempuan dan laki-laki, social development atau yang lainnya. Jika mau masuk DPR jadilah ahli tertentu sehingga menjadi lebih tajam misalnya mengenai isu kesehatan, pendidikan, anak-anak perempuan di daerah konflik. Jangan jadi apa saja karena itu bagian dari the politic of present.


Myra Diarsi


Dari kedua pembicara sudah memberikan wawasan yang sangat baik bahwa untuk masuk parlemen sangat fair dan bebas, sangat ditentukan kekuatan disana. Dari kasus Golkar sangat ketahuan bahwa bergantung pada aksi perorangan dan kapasitas perorangan jadi belum didukung oleh yang bersifat terorganisasi atau usaha-usaha yang komprehensif.


Detail pelaksanaan dan rangkaian pemilu penuh dengan jebakan yang dikembalikan kepada siapa pemenang secara kultural, siapa yang menguasai resources secara material maupun sociocultural. Usaha-usaha di parpol sendiri merupakan sesuatu yang membawa informasi luar biasa untuk kita, di luar maupun di dalam sistem pemilu, menyiapkan lebih baik dan mengawal lebih detail hal-hal tersebut. Kesempatan anda semua memberikan komentar tentang hal ini atau melontarkan pertanyaan.

 

Tanya Jawab

 

Syamsidah Siregar, PAN

Mengenai dapil, seharusnya ditentukan dari awal, jangan diakhir. Ada usulan 3-10, sebetulnya sampai saat ini berapa sih usulan dapil dan seperti apa? Mengenai perhitungan PT ada dua partai besar mengusung 4%, apa yang mendasarinya? Apakah memang keterwakilan yang dicari atau usaha-usaha partai besar sehingga partai kecil tidak bisa ikut pemilu sehingga resistensi dalam pemilu yang akan datang tidak banyak.


Mengharapkan dalam pemilu 2014 sesuai dengan norma masyarakat, dimana harus ada pendidikan politik perempuan. Tapi yang paling penting keterwakilan perempuan dalam politik, afirmasi dan sebagainya. Kekuataan-kekuatan ini harus jadi satu sehingga suara perempuan tercapai. Jika tidak dengan nomor urut bagaimana dampaknya pada perempuan. Harus ada sikap dengan nomor urut atau suara terbanyak.

 

Lena Maryana Mukti, Wakil Sekertaris DPP-PPP

Kondisi partai politik, pengalaman di partai politik dan parlemen menunjukkan intervensi peraturan jauh lebih mudah di internal parpol ketimbang bertarung di parlemen. Kalau di internal partai bisa mengkonsolidasi para perempuan aktivis dan ini sudah berhasil dilakukan. Perjalanan sejak 1999-2011 ketika PPP melakukan mukhtamar jauh lebih progresif daripada yang dicapai UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang parpol. Dari jauh-jauh hari, dari 2008 ketika menjadi anggota pansus RUU Pemilu, saya sudah menyampaikan ke teman-teman di UU Partai Politik harusnya 30% bukan di struktur partai tapi di harian. Di harian itulah ditentukan kebijakan-kebijakan partai dan decision making procces.


Kalau di struktur partai 30%, perempuan ditaruh di biro, ditaruh di bagian perempuan, di bagian kesejahteraan, di bagian sosial dan sebagainya. Tapi sampai 2011 perjuangan itu tidak berhasil sehingga para aktivis terutama teman-teman PPP berbalik arah untuk intervensi ke internal parpol. Perjuangan kita puncaknya di muktamar PPP di Bandung, kami berhasil menggolkan aturan 30% di harian dan dimuat di anggaran dasar rumah tangga partai. Selain PPP, sebagai informasi PKB sudah melakukan soal itu. PPP jelas mempunyai strategi cukup baik karena di dalam peraturan permusyawaratan sudah masukkan. Di PPP sebagai partai yang di cap konservatif, sekarang ada 55 ketua wilayah, ketua cabang, sekretaris wilayah, sekretaris cabang, semuanya perempuan dan ini capaian yang luarbiasa dari hasil perjuangan kita. Tujuannya untuk memainkan peraturan di internal partai. Bersama Ansipol dan Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia, kita membentuk Pokja Perempuan dan mengshare semacam commision. Kita road show ke parpol-parpol untuk membuat aturan internal partai 30% di kepengurusan partai.


Imbasnya tokoh di partai Golkar menyatakan bahwa tidak membutuhkan 102 perempuan yang ada di parlemen sekarang, yang dibutuhkan 68 perempuan parlemen seperti yang lalu karena ternyata 102 kalah spoke up dibanding 68 yang lalu. Ini menjadi backfire bagi kita. Sesungguhnya kritik terhadap parlemen bukan hanya untuk perempuan yang laki-laki juga begitu.


Dari 30 anggota pansus yang sekarang, tidak ada satupun anggota fraksi perempuan Partai Demokrat, PDIP tidak ada, ada dua dari lima anggota dari partai Golkar, PPP tidak ada karena hanya dapat dua laki-laki, PKB ada satu. Dari 30 anggota pansus hanya tiga orang, waktu itu dari 50 ada 12 dan sangat kritis.


UU No.2 Tahun 2011 sudah disyahkan, 30% sudah tidak bisa masuk struktur di internal partai. Waktu dibahas di panja, ada anggota Komisi II tidak tahu peraturan tersebut akan diketuk atau disyahkan. Ketika akan disyahkan, kami aktivis datang ke baleg meminta baleg harus pansus, jangan di Komisi II, karena kalau di pansus pembahasannya terbuka dan anggotanya dari berbagai Komisi.


Mengenai sistem pemilu, ketika membahas 1 diantara 3. Kita membuat usulan 1 diantara 3 bukan menyangkut soal rezim tapi soal struktur UU sebagai satu kesatuan sistemnya itu proporsional terbuka terbatas. Peserta pemilu parpol berarti party list sehingga mereka yang buat nomor urut. Dikatakan harus ada akuntability yang tertinggi dengan konstituennya maka dibuat 30% DPP tapi dalam sekejab dibatalkan MK, padahal afirmasinya nomor urut. Kalau tahu bahwa yang akan diputuskan adalah suara terbanyak maka kami tidak usulkan 1 diantara 3, tapi usulkan penempatan caleg nomor 1 dan nomor 2 harus bergantian jenis kelamin. This is the realistic one. I’d like to ask your support as my good brother.


Soal sangsi merupakan buah simalakama, pernah diusulkan waktu UU yang lalu mengenai insentif dan disinsentif. Insentif 25 juta jika diduduki laki-laki, dan jika diduduki perempuan 50 juta. Usulan tersebut bagi sebagian perempuan kurang menyenangkan. Aturan pasal No. 55 jangan dihapus tapi reformulasi menjadi nomor 1 dan 2 harus berlainan jenis dan bergantian tidak mesti 30%, 50%, 75%. Pertama, kenapa elektabilitas nomor 1 dan 2 yang terpilih? Karena sistem politik kita masih seperti ini bukan distrik atau head to head. Yang kedua, sampai sekarang pendidikan politik tidak berjalan, makanya pemilih tidak kenal yang dipilih, kecuali nomor 7, 8, anak gubernur, anak bupati atau artis. Tetapi dengan sistem sekarang, elektabilitas nomor 1 dan 2 jauh lebih tinggi daripada nomor di bawahnya. Ini hanya afirmasi sementara dalam bentuk quota, sampai nanti ada keseimbangan antara laki-laki dan perempuan.

 

Wiwan

Lembaga kami juga pernah mengadakan penelitian tentang representasi perempuan di Makassar dan Jayapura. Satu temuan untuk lesson learned dalam mengatasi 1, 2, 3 kalau perempuan berkumpul di satu, partai akan terjadi antrean panjang. Keberadaan perempuan harus disebar ke semua partai dan bertemu di Kaukus Perempuan. Pertanyaan ke Ibu Chusnul, bagaimana strategi tersebut apabila diterapkan?

 

Taufik Hidayat

Tahapan eksekusi peraturan-peraturan partai sangat penting untuk dikawal. Untuk berhasil membuat keputusan di RAPIM dalam tim penentuan caleg, harus ada unsur Kesatuan Perempuan Partai Golkar (KPPG) untuk menentukan daerah pemilihan dan nomor urut dan sebagainya. Ini merupakan kondisi spesifik dari Partai Golkar, ada tim seperti ini untuk menentukan.

 

Pemberlakuan PT diasumsikan untuk membunuh partai kecil, ini tidak bisa dimengerti. Partai kecil bukan karena regulasi, tapi karena kondisi internal partai itu sendiri. Konflik internal membuat partai semakin mengkerut. Sehingga partai-partai yang muncul di era reformasi tidak mengembangkan sistem yang baik. Pada partai yang demikian tentu saja kelembagaan sulit dibangun dan partai makin lama makin kecil dan sulit berkembang. Maka pemberlakuan PT sebenarnya kepentingan partai-partai yang mengusung 3-4 PT, untuk menyederhanakan partai dalam membangun compatibilitas antara sistem presidensial dengan sistem multi partai sederhana. Sekarang ini sistem presidensial dengan rasa parlementer.

 

Anggota pansus dari partai sangat paham berapa district magnitude yang cocok untuk partainya, bagaimana mengatur persebaran dapilnya dengan metode perhitungan. Penentuan dapil sangat tergantung pada district magnitude yang dipilih.

 

Beberapa partai yang sudah menganggap Golkar 30%, sistem zipper sebagai commonsense yang imbang untuk membayar utang peradaban dengan mencicil, tidak menjadi masalah. Bisa setiap waktu mengontrol apakah masih dalam norma atau sudah menjadi peraturan yang ada.

 

Chusnul Mar’iyah

Kadang-kadang teman-teman di parpol menganggap teori presidensial harus dengan dua parpol. Dalam implementasinya harus ada kontekstual. Kalau konstruksinya bangsa kita plural hati-hati juga. Pertama kali yang kita buka tiga partai selama 32 tahun. Januari 1999 pertama kali yang dibuka civil society 141 partai artinya rakyat kita masih belajar. Di Turki memang 10% PT, tapi Turki relatif homogen; Kurdi, Turki dan Armenian. Kurdi dan Armenian diinjak abis, tinggal orang Turkinya saja sehingga ideologi dan lainnya yang berkembang. Di Indonesia ada agamais; PPP, PKB, PKS, PAN dan beberapa lainnya, tapi jangan langsung dipatok dengan 5%-9%, 3% saja masih sembilan partai politik. Sebenarnya nanti bikin teori baru tentang sistem presidensial dengan beberapa partai.

 

Sistem terbangun dari konstruksi budaya, politik, sosial dan sebagainya. Kita bangun teori ala Indonesia sistem presidential. Partai politik yang punya suara tapi tidak masuk ke DPR jadi rugi. PDI-P mengatakan di Jawa Tengah daerah pemilihannya yang diuntungkan adalah PKB. Padahal di Jatim, PDI-P diuntungkan dengan ini. Oleh karenanya perlu mengumpulkan data 257 daerah pemilihan di beberapa tempat (2004), soal nanti diuntungkan maupun tidak kalau hanya satu jadi tidak valid.

 

PAN akan mendapatkan 100 kursi, maka kita minta daerah pemilihan 100. PAN nomor berapa untuk bisa masuk DPR, paling nomor 10, 11, 12, di Sumatera Barat dan Aceh nomor 2. PBB punya dapil di Bangka Belitung dan NTB nomor 1. Distrik kelemahannya yang menang ambil sendiri, yang lain tidak dapat. Pada 1999 aktivis perempuan ketika pansus terakhir minta 30%, di parpol saja kita kalah karena 30% hilang lalu ada tiga pasal yang memasukkan kepengurusan, tapi karena tidak ada kata 30% maka tidak berlaku. Kita menjaga partai jangan sampai keluar dari tim perumus (timus) karena pasalnya bisa hilang, ditambah tidak bisa tapi bisa dikurang. Sebenarnya Panwaslu tidak perlu apalagi Bawaslu karena terlalu mahal. Lebih baik anggaran digunakan untuk sosialisasi. Anggaran bawaslu sebaiknya diberikan ke civil society.

 

Taufik Hidayat

UU ini muatan kepentingan partai-partai sangat tinggi bergantung persepsi elit masing-masing partai. Bisa lebih cepat atau bisa lebih lambat. Dari jadwal sebenarnya diharapkan selesai di Februari tapi akan tertunda 1-2 bulan.

 

Chusnul Mar’iyah

Ketua Bawaslu/Ketua KPU/Ketua MK membuat MoU, Bawaslu tidak bisa menjadi saksi dalam sengketa Pemilu di MK, kecuali diminta MK. Bereskan dulu KPUnya dan berikan pelatihan-pelatihan seperti perencanaan KPU 2005 dimana kita membawa ke komisi II untuk pelatihan-pelatihan agar KPU lebih profesional.

 

Bawaslu tidak diperlukan, apa produk Bawaslu cuma mengawasi? LSM, mahasiswa, media, masyarakat, DPR mengawasi lalu siapa yang mengawasi Bawaslu? KPU yang harus diperkuat. Sudah ada kerjasama dengan AEC dan USAID, bagaimana melatih birokrat-birokrat di KPU untuk satu tahun di Australia lalu satu tahun di Indonesia untuk program master dan khusus membicarakan KPU, kalau tidak kesana susah.

 

Taufik Hidayat

Kita perbaiki KPU dari rekrutmen karena yang lalu panitia selekesi kita nilai bermasalah. Dari beberapa panitia seleksi yang ditentukan pemerintah, saya hanya mengenal satu. Selebihnya saya tidak mengenal jadi memang tim seleksi bermasalah karena merekrut orang-orang yang tidak benar. Mungkin lebih baik tim seleksi harus melapor tahapan seleksi ke DPR jadi bisa mengontrol.

 

Syamsiah Ahmad

Penelitian tidak mungkin merubah mindset orang. Pancasila, UN Charter, UUD’45 sudah beberapa tahun lalu, CEDAW pada tingkat dunia sudah sekian tahun tetapi tetap mayoritas laki-laki mempertanyakan “kenapa harus perempuan masuk dalam politik?” Kalau berkaitan dengan women maka diperlukan keahlian gender. Bisa dikaitkan juga dengan program studi kajian gender.


Kita perlu memiliki konteks yang besar. Pentingnya penelitian dan keahlian dalam gender equality and justice, kita juga mempunyai pusat studi wanita kalau bisa oleh kementerian pemberdayaan perempuan bisa dirubah semuanya menjadi pusat kajian gender saja. Karena originally, UU kesetaraan dan keadilan gender sekarang sedang dikerjakan di DPR. Mudah-mudahan keluar UU bukan kemajuan perempuan tapi UU kesetaraan keadilan gender. Karena ini sangat diperlukan.


Jika bicara politik, politik adalah kekuasaan untuk melayani rakyat. Untuk memperoleh kekuasaan kita harus bersih, sekarang it’s not bersih. Karena pertama orang masih belajar, masih salah dan masih nakal, masih bisa berbenah dan juga perlu berkelanjutan. Kalau ingin menjadi pemegang kekuasaan untuk melayani, maka harus tahu rakyat itu siapa? Disinilah letaknya gender, rakyat itu adalah laki-laki dan perempuan. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan berbeda. Oleh karena itu maka mereka sebagai manusia berbicara HAM, karena mereka punya hak yang sama dalam public decision, position.

 

31 tahun yang lalu di forum PBB, ada seorang laki-laki berbicara What as do women want? Saat itu saya mewakili divisi perempuan menjawab Sir, don’t forget all of you come from here and live beginning from the body of women. Dan disitulah mengapa memiliki status memang tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Kodrat dibuat Tuhan berbeda yaitu haid, hamil, melahirkan dan menyusui anak dengan ASI. Sehingga keempat hal tersebut membuat perempuan punya knowledge, experience dan cara pandang yang berbeda dengan laki-laki. Ini suatu nilai yang dibutuhkan untuk melayani rakyat laki-laki dan perempuan. Perempuan punya kebutuhan kesehatan dan sebagainya yang berbeda dari laki-laki.


Karena itulah dibutuhkan minimum 30%. Itu keputusan PBB berdasarkan standar gender seluruh dunia dan Indonesia sudah mengikatkan diri dengan PBB, konferensi-konferensi termasuk konferensi CEDAW. Kuota adalah salah satu tindakan khusus. Misalnya, asrama untuk anak perempuan yang bersekolah jauh dari sekolah merupakan tindakan khusus, sekarang banyak sekali pedoman yang dikeluarkan komisi CEDAW. Diharapkan nantinya tidak ada hutang peradaban seperti saat ini.

 

PBB dengan IPU sudah menyusun buku untuk DPR tahun 2003. Buku tersebut sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, tapi adakah anggota DPR yang pernah membaca pedoman bagaimana DPR bertindak dan menjamin kesetaraan dan keadilan gender?

 

Taufik Hidayat

Sebelum menyampaikan pesan, saya anjurkan dekat-dekatlah dengan aktivis perempuan. Saya sangat senang dan menyiapkan diri menjadi saluran aspirasi untuk WRI dan aktivis perempuan pada umumnya.


Chusnul Mar’iyah

Tadi bicara the politic of present pada awal, bagaimana meningkatkan perempuan pada proses pengambilan keputusan (decionmaker) di parleman. Kalau mau belajar menjadi dewan, harus belajar bicara karena parlemen dalam bahasa Perancis artinya pemerintahan ngomong-ngomong karena ngomongnya dibayar. Di DPR kalau tidak mau ngomong ya tidak bisa.


Kita berangkat sebagai aktivis dulu pada saat kita bicara the politic of ideas karena itu kita harus masuk dalam pengambilan keputusan yang ada sangat penting. Dalam konteks ilmu politik membedakan, kekuasaan dalam konteks power over. Power over lebih megalistik, lebih maskulin, lebih laki-laki, mengeluarkan energi, mengeluarkan senjata kemudian kita berubah menjadi power to do. Power to do lebih bicara kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Akhirnya kita bicara the politic of present tapi tetap the politic of ideas merupakan isi dari the politic of present. Bagaimana caranya anak-anak bangsa menjadi calon-calon pemimpin.


Myra Diarsi

Kita sudah berhasil melalui diskusi yang sangat senang, penuh semangat dan memang bernas dari sisi substansi. Sedikit tentang jurnal yang diluncurkan hari ini, masing-masing mendapat satu eksemplar. Mohon masukan dan ikut mengundang for the next journal mudah-mudahan yang ingin mengirimkan tulisannya atau menyampaikan hasil penelitiannya, dengan sangat welcome WRI menerima.***

 

Publikasi Terbaru

  • Panduan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan

    Panduan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan ditulis berdasarkan serangkaian pelatihan peningkatan kapasitas kepemimpinan perempuan yang dilakukan oleh Women Research Institute (WRI) di lima wilayah terpilih, yaitu Padang, Deli Serdang, Mataram, Pekanbaru, dan Jakarta. Hal ini merupakan tindak lanjut dari penelitian yang dilakukan oleh WRI pada 2012 dengan tajuk "Feminist Leaderships Paska Negara Otoritarian Indonesia dalam Mempengaruhi Gerakan Sosial dan Korelasinya dengan Peningkatan...

Lembar Informasi

Press Release

Informasi Terkini