Women Research Institute

Promoting women leadership and inclusive,
gender-based, and sustainable natural resource governance

Sehubungan dengan selesainya proses penulisan laporan penelitian yang telah dilakukan WRI dengan tema "Akses dan Pemanfaatan Fasilitas dan Pelayanan Kesehatan pada Perempuan Miskin" di 7 kabupaten: Lampung Utara, Lebak, Indramayu, Solo, Jembrana, Lombok Tengah, dan Sumba Barat. WRI memandang perlu untuk mengadakan seminar guna memaparkan hasil penelitian ini. Berkaitan dengan hal tersebut, pada tanggal 30 Juni 2008, WRI mengundang rekan-rekan aktivis perempuan, pegiat, pengamat ataupun peneliti yang bergerak di isu kesehatan reproduksi perempuan serta para ahli yang memiliki pengalaman penelitian di bidang kesehatan yang mencakup masalah sosial dan kesehatan reproduksi perempuan. Selain itu, WRI juga akan mengundang ahli statistik yang memiliki pengalaman penelitian survei untuk memberi masukan terhadap hasil survei penelitian yang telah dilakukan.

 

Berbagai masukan dari peserta seminar ini akan bermanfaat guna menyempurnakan laporan penelitian yang telah dibuat serta memberi masukan bagi rekomendasi yang diperlukan guna mendorong upaya peningkatan kualitas fasilitas dan layanan kesehatan serta alokasi anggaran yang memadai bagi kesehatan pada masyarakat miskin serta kesehatan reproduksi perempuan pada khususnya.

 

Tujuan

  1. Mendapatkan masukan atas hasil penelitian yang telah dilakukan di 7 daerah penelitian.

  2. Mendapatkan masukan dalam penyempurnaan laporan dan rekomendasi hasil penelitian, guna mendorong upaya peningkatan kualitas fasilitas dan layanan kesehatan, termasuk upaya perumusan kebijakan yang memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan reproduksi serta alokasi anggaran yang memadahi bagi kesehatan masyarakat (perempuan miskin).

 

Akses dan Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Reproduksi bagi Perempuan Miskin (Hasil Studi WRI di 7 Kabupaten di Indonesia)

Edriana Noerdin (Women Research Institute)

Simpulan Sementara Penelitian Kuantitatif

  1. Semakin rendah tingkat pendidikan dan pendapatan perempuan, pilihan persalinan semakin banyak ke dukun

  2. Semakin banyak anak pilihan persalinan semakin banyak ke dukun.

  3. Semakin jauh dan semakin sulit jarak tempuh mengakses fasilitas dan tenaga kesehatan, dukun menjadi alternatif pilihan utama.

  4. Walaupun ada jaminan pelayanan kesehatan gratis, tidak serta merta mengurangi pilihan perempuan miskin untuk ke dukun seperti di Lebak, Lampung Utara dan Sumba Barat karena sosialisasi layanan gratis tidak merata, dan dukun mudah diakses.

  5. Pilihan masyarakat ke dukun dipengaruhi oleh jarak tempuh, pelayanan perawatan bayi dan ibu paska melahirkan, fleksibilitas pembayaran (in-natura) dan kapercayaan dan tradisi masyarakat yang masih kuat

  6. Belum ada kebijakan khusus berkaitan dengan kesehatan reproduksi perempuan khususnya penekanan implementasi bidan tinggal didesa.

  7. Biaya bersalin yang dianggap mahal masih menjadi alasan masyarakat untuk melahirkan di dukun.

  8. Ada peningkatan pendidikan berkala kesehatan reproduksi bagi bidan agar mampu memberikan layanan persalinan, KB dan pemeriksaan gejala infeksi menular sexual yang memadai dan dipercaya oleh masyarakat.

  9. Secara umum alokasi anggaran kesehatan masih rendah berkisar antara 4% - 7% dari total APBD

  10. Secara umum Alokasi anggaran Kespro sangat kecil <3% dari total alokasi anggaran langsung dinas kesehatan.

Ketersediaan dan Pemanfaatan Layanan Kesehatan Bagi Ibu Melahirkan (Hasil Studi di 7 Kabupaten: Lombok Tengah, Indramayu, Surakarta, Jembrana, Lampung Utara, Sumba Barat, Lebak), 2008

 

Simpulan Sementara Penelitian Kualitatif

  1. Belum ada kebijakan khusus berkaitan dengan kesehatan reproduksi perempuan khususnya penekanan implementasi bidan tinggal di desa, peningkatan kesejahteraan Bidan, jaminan transportasi bagi bidan yang tinggal di daerah terpencil, serta jaminan keamanan terhadap bidan yang tinggal di daerah terpencil.

  2. Belum di semua daerah penelitian ada kebijakan kemitraan bidan dengan dukun yang sudah berhasil diterapkan di Indramayu dan Lombok Tengah dengan dampak persalinan dibantu Bidan tinggi dibanding Lampung Utara, Sumba Barat, dan Lebak, bahkan mendekati angka Surakarta dan Jembrana.

  3. Perlu ada peningkatan pendidikan kesehatan reproduksi bagi bidan agar mampu memberikan layanan persalinan, KB dan pemeriksaan gejala infeksi menular sexual yang memadai dan dipercaya oleh masyarakat.

  4. Belum ada kebijakan tentang implementasi standar polindes yang layak huni dan memenuhi standar kebersihan dasar untuk membantu ibu melahirkan seperti kamar yang terpisah dari keluarga bidan, minimal ada dua ruangan kamar untuk menampung pasien lebih dari satu orang, adanya air bersih, adanya lampu penerangan, adanya kulkas untuk menyimpan obat-obatan.

  5. Belum ada kebijakan agar klaim biaya bantuan persalinan oleh bidan harus langsung dibayarkan, sehingga bidan tidak selalu bekerja sukarela tanpa ada kepastian klaim biaya persalinan mereka akan dibayar.

 

Menelusuri Keberpihakan Anggaran Kesehatan

Yuna Farhan (SekNas FITRA)

Masukan Terhadap Hasil Studi

  1. 60%-80% Belanja Kesehatan dipergunakan untuk sarana prasarana Kesehatan (DAK mengharuskan program fisik kesehatan dan Unit Cost fisik yang tinggi)

  2. Perlu penelusuran lebih dalam, program kegiatan yang berhubungan dengan AKI/AKB dan reproduksi perempuan, tidak saja disektor kesehatan melainkan di BKKBN

  3. Regulasi: Penyeragaman Program/Kegiatan -->Permasalahan reproduksi perempuan, penurunan AKI/AKB varian tiap daerah. Tidak bisa diintervensi sama

  4. Belanja sektor kesehatan secara nasional masih belum memadai, sebelum peningkatan alokasi penting melihat efisiensi dan efektivitas anggaran (trend indikator kesehatan berbanding trend belanja kesehatan)

  5. Politik anggaran belum berpihak pada kesehatan, secara politik masih dipandang sebagai belanja sosial ketimbang investasi

  6. Belum ada ASB (Analisa Standar Belanja), program, kegiatan dan unit cost yang diperlukan untuk penurunan AKI/AKB dan Kespro perempuan

  7. Formulasi anggaran belum berpihak pada kelompok perempuan dan miskin. Ruang Musrenbang masih netral rawan pembajakan

  8. Tidak seluruh pengeluaran sektor kesehatan tercatat dalam APBD. Dana dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan pada daerah miskin untuk program kesehatan perorangan dan publik (sarpra) memiliki kontribusi besar

  9. Ketegasan pembagian urusan kesehatan pusat dan daerah (sebagai ujung tombak) harus disertai devolusi fiskal

  10. Besarnya alokasi anggaran kesehatan Bukan Jaminan perbaikan sektor/indikator layanan kesehatan

 

Strategi Making Pregnancy Safer

Dr. Lukman Hendro Laksmono, MBA (HPN), (Direktorat Bina Kesehatan Ibu, Departeme Kesehatan RI)

Strategi Making Pregnancy Safer

  1. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir di tingkat pelayanan dasar dan rujukan

  2. Membangun kemitraan yang efektif

  3. Mendorong pemberdayaan perempuan, keluarga dan masyarakat

  4. Penguatan manajemen program KIA: sistem survailans, monitoring dan informasi KIA dan pembiayaan

 

Ibu meninggal disebabkan karena tidak mempunyai akses ke pelayanan kesehatan ibu berkualitas, terutama pelayanan kegawatdaruratan tepat waktu yang dilatarbelakangi kejadian:

  1. Terlambat mengenal tanda bahaya dan mengambil keputusan

  2. Terlambat mencapai fasilitas kesehatan

  3. Terlambat mendapatkan pelayanan di fasilitas kesehatan

 

Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir

  1. Keluarga Berencana: Penyediaan pelayanan KB gratis bagi Gakin, Penyediaan Alokon dan Menurunkan kejadian Unmet Need dan 4 terlalu

  2. Pelayanan Antenatal: Peningkatan kualitas: 1) pemeriksaan laboratorium, konseling, imunisasi dan gizi, 2) Integrasi dengan program terkait: IMS, HIV, Malaria, Tb dan kecacingan dan 3) Program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K) 

  3. Pertolongan persalinan: Kemiteraan bidan – dukun, Persalinan dengan MAK III dan Pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan

  4. Pelayanan masa nifas: Ibu, Neonatus dan Dilakukan sedini mungkin 

  5. Penanganan Komplikasi: Penyediaan Puskesmas mampu PONED dan RS mampu PONEK yang berfungsi dan Menurunkan CFR

 

Pemberdayaan perempuan, keluarga dan masyarakat

  • Pendidikan kesehatan reproduksi remaja di sekolah (formal dan non formal) dan non sekolah

  • Promosi tentang kesehatan reproduksi pada masyarakat termasuk pemerintah

  • Peningkatan pengetahuan dan kesiapan tentang bahaya kehamilan, persalinan dan nifas --> Desa Siaga, GSI, pemanfaatan Buku KIA dan P4K

 

“Bidan“ Ujung Tombak Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

Emi Nurjasmi (PP Ikatan Bidan Indonesia)

Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan Maternal dan Neonatal

  1. Di masyarakat (Pelayanan esensial, deteksi kasus risti + PPGDON di Polindes/Poskesdes)

  2. Puskesmas (Pelayanan esensial, deteksi kasus risti + PONED (Tim PONED)

  3. RS. Kabupaten/Kota

  4. (Pelayanan esensial, deteksi kasus risti + PONEK (Tim PONEK)

  5. Pemantapan jaringan pelayanan obstetri dan neonatal di wilayah kabupaten/kota

  6. Peningkatan Kemitraan (Lintas sektor dan program)

  7. Jamkesmas

 

Prinsip Pelayanan Kebidanan di Desa

  1. Pelayanan di komunitas desa sifatnya multi disiplin meliputi ilmu kesehatan masyarakat, kedokteran, sosial, psikologi, komunikasi, ilmu kebidanan, dan lain-lain yang mendukung peran bidan di komunitas

  2. Dalam memberikan pelayanan di desa bidan tetap berpedoman pada standar dan etika profesi yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia

  3. Dalam memberikan pelayanan bidan senantiasa memperhatikan dan memberi penghargaan terhadap nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, sepanjang tidak merugikan dan tidak bertentangan dengan prinsip kesehatan.

 

Ukuran keberhasilan bidan dalam pelayanan di komunitas/desa tidak hanya penurunan AKI dan AKB, tapi juga bangkitnya gerakan masyarakat untuk mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhan kesehatan serta kualitas hidupnya.

 

Kesimpulan

  1. Pada hakekatnya masyarakat punya hak memperoleh pelayanan yang berkualitas -->Ibu Sehat Bayi sehat --> Bangsa sehat

  2. Bidan sebagai pemberi jasa harus menjaga mutu pelayanan dan melayani sesuai kebutuhan (mitra perempuan)

  3. Bidan harus tetap meningkatkan kemampuan

  4. Bidan sebagai tenaga kesehatan pada lini terdepan (ujung tombak)

  5. Bidan punya kebutuhan dan harapan (kesejahteraan, masa depan dan keamanan)

  6. Pemerintah bertanggungjawab menyediakan yankes (Sarana prasana, SDM dll (Sustainability dan Jamkesmas?)

  7. Pemerintah dan OP melakukan pengawasan dan pembinaan

 

Kesenjangan Kebijakan dan Implementasi Kebijakan Kesehatan Reproduksi

Roy Tjiong (Ketua Panah Medik/Kespro PKBI)

Penurunan Kematian Ibu di Indonesia Gerakan Sayang Ibu:

  1. Indonesia ikut mendukung WSC (1990), yakni bersepakat untuk menurunkan AKI menjadi separuh pada tahun 2000 (225 per 100.000 kelahiran) dan meningkatkan layanan keluarga berencana bagi yang membutuhkan.

  2. BKKBN melancarkan Kampanye Ibu Sehat Sejahtera (KISS), kemudian diperbaharui menjadi Gerakan Keluarga Sehat Sejahtera (GKSS)

  3. Perbaikan kualitas layanan antenatal untuk mengenali secara dini kehamilan risiko tinggi – program bidan di desa

  4. Pada tahun 1996 dicanangkan Gerakan Sayang Ibu

 

Pokok Permasalahan

  1. Rendahnya akses penduduk miskin pada layanan kesehatan yang berkualitas sehingga status kesehatan mereka tertinggal dibandingkan dengan kelompok masyarakat yang lebih mampu

  2. Motivasi rendah khususnya untuk penempatan di daerah terpencil dan miskin

  3. Kebijakan insentif yang lemah

  4. Dwi-fungsi memberikan insentif yang lebih kuat bagi petugas kesehatan untuk bekerja di pusat-pusat pertumbuhan

  5. Program PTT dan berbagai insentif yang dikembangkan belum berhasil mengatasi kesenjangan geografis

  6. Decentralisasi secara nyata semakin memperburuk skema insentif dan semakin melemahkan sistem informasi kesehatan

     

Quality of Care

  1. Bidan setelah mengenali kondisi gawat darurat kebidanan perlu segera merujuk ibu bersalin ke sistem rujukan yang handal

  2. Namun, tidak jarang sistem rujukan yang tersedia belum didukung kompetensi klinis dan kelengkapan peralatan medis yang tersedia masih sub-standar

  3. Peran bidan adalah mengenali kasus gawat darurat, merujuk dan memfasilitasi proses rujukan

     

Tantangan AKI di Indonesia

  1. Masih rendahnya cakupan perawatan antenatal dan persalinan oleh nakes terlatih – rendahnya posisi tawar perempuan

  2. Penyebab utama AKI di Indonesia adalah perdarahan dan infeksi, di balik angka ini tersembunyi abortus

  3. Ditaksir 2,3 juta abortus (tidak aman) terjadi setiap tahun di Indonesia

  4. 1 juta keguguran spontan

  5. 700.000 karena tidak menggunakan alkon – kehamilan tidak diinginkan

  6. 600.000 karena kegagalan KB

  7. 15% aborsi dilakukan oleh kelompok usia <20 tahun (remaja) – tidak ada akses pada alkon

     

Beberapa kajian tentang Bidan di Desa menunjukkan:

  1. Di daerah terpencil Bidan di Desa dituntut juga untuk melakukan asuhan perawatan anak, dan fungsi kuratif di samping asuhan rawatan kehamilan/persalinan

  2. Utilisasi layanan kesehatan masih rendah

  3. Fungsi rujukan masih jauh dari optimal

  4. Apakah masalahnya terletak pada suplai atau demand?

  5. Sekalipun masyarakat miskin sudah dijamin (askeskin, jamkesmas) untuk layanan kuratif, bagaimana dengan transportasi?

     

Catatan atas Kebijakan Kesehatan

  1. Sektor swasta belum lagi diperhitungkan dalam perencanaan kesehatan, padahal kontribusinya pada kespro sangat bermakna khususnya di perkotaan

  2. Merupakan kenyataan bahwa kebijakan publik masih belum menyentuh persoalan publik yang semakin hari semakin merupakan ancaman: pengendalian tembakau (Indonesia belum bersedia meratifikasi FCTC), pergeseran pola diit yang semakin memburuk – junk food menjadi makanan trendy?, kebijakan kesehatan masih fokus pada layanan kuratif (UKP?)***

 

 

Artikel terkait

Akses dan Pemanfaatan Fasilitas dan Pelayanan Kesehatan pada Perempuan Miskin

Publikasi Terbaru

  • Panduan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan

    Panduan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan ditulis berdasarkan serangkaian pelatihan peningkatan kapasitas kepemimpinan perempuan yang dilakukan oleh Women Research Institute (WRI) di lima wilayah terpilih, yaitu Padang, Deli Serdang, Mataram, Pekanbaru, dan Jakarta. Hal ini merupakan tindak lanjut dari penelitian yang dilakukan oleh WRI pada 2012 dengan tajuk "Feminist Leaderships Paska Negara Otoritarian Indonesia dalam Mempengaruhi Gerakan Sosial dan Korelasinya dengan Peningkatan...

Lembar Informasi

Press Release

Informasi Terkini