Women Research Institute

Promoting women leadership and inclusive,
gender-based, and sustainable natural resource governance

Perubahan yang berlangsung di Nanggroe Aceh Darussalam yang diakibatkan oleh bencana alam Tsunami membuat seluruh sarana dan prasarana pelayanan publik, rasa aman masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat mengalami kehancuran. Proses-proses perbaikan sarana dan prasarana publik tersebut yang lebih banyak menjadi agenda utama pemerintah pusat dan lembaga-lembaga internasional, tapi tidak diikuti dengan proses penyadaran masyarakat akan pentingnya keikutsertaan mereka dalam menentukan kembali proses perbaikan sarana dan prasarana publik mereka. Dan yang penting lagi adalah pemikiran bersama mengenai strategi guna melakukan rekonstruksi sosial di NAD.

 

Karena selain persoalan Tsunami, masyarakat di sana sebelumnya sudah menghadapi persoalan-persoalan yang berhubungan dengan konflik berkepanjangan, yang akhirnya membuahkan kemiskinan, terutama bagi banyak perempuan di Aceh.

 

Seminar ini dilakukan di Jakarta pada tanggal 9 Maret 2005 oleh Women Research Institute. Pada intinya diskusi ini menyimpulkan bahwa kebutuhan-kebutuhan dan pemikiran-pemikiran perempuan harus dimasukkan ke dalam konsep rekonstruksi Aceh ke depan. Tujuan diskusi ini adalah menggali pemikiran untuk merumuskan Rekonstruksi Sosial di Aceh dengan melibatkan perempuan.

 

Pembahasan

 

Syarifah Rahmatillah (Mitra Sejati Perempuan Indonesia - Aceh)
Keterlibatan Perempuan dalam Rekonstruksi Sosial di Aceh

Tidak bisa dipisahkan antara Aceh sebelum dan sesudah Tsunami. Karena banyak kerja yang terhenti dalam konteks Aceh saat terjadinya tsunami. Karena tsunami, banyak organisasi yang berubah orientasi kerja kepada kerja-kerja emergency. Kondisi sosial Aceh sendiri tidak banyak berubah, walaupun memang banyak kerja-kerja emergency yang harus dilakukan.

 

Kondisi keterlibatan perempuan Aceh dalam pengambilan keputusan tidak jauh berbeda dengan posisi perempuan di tempat lain di Indonesia. Gambaran penelitian WRI bisa menjawab bahwa posisi perempuan di seluruh Indonesia hampir sama. Di Aceh kondisi lebih berat karena situasi konflik. Karena itu belum sempat bicara tentang kualitas, kami sudah mengalami konflik lagi dan bencana. Tapi tujuan dan posisi yang ingin dicapai tetap sama sebelum dan sesudah tsunami.

 

Posisi perempuan Aceh dalam pengambilan kebijakan sangat tertinggal. Dengan berlakunya UU No. 44, Pengambil Kebijakan Aceh: MPU, Legislatif dan Eksekutif. Peran ulama menurut UU ini besar sekali sebagai kelompok yang berkewajiban dan punya andil mengeluarkan aturan main dalam konteks Aceh.

 

Yang perlu digarisbawahi dalam membicarakan perempuan harus menempatkannya dalam konteks yang luas. Realitasnya dalam proses pembuatan qonun Aceh perempuan tidak dilibatkan. Ada segitiga pengambilan kebijakan yakni MPU, legislatif, dan eksekutif.

 

Di kalangan ulama, fokus gerakan perempuan Aceh berusaha membuka ruang di kalangan perempuan ulama Aceh karena segitiga pengambilan keputusan. Fatwa masih penting sekali di Aceh. Karena itu harus diusahakan supaya perempuan ulama terlibat. Jadi partisipasi perempuan dalam pengambilan kebijakan penting sekali. Karena kalau tidak seolah-olah perempuan berlawanan dengan laki-laki.

 

Selain harus menguasai grassroot, kita juga membutuhkan dasar hukum untuk penguatan perempuan. Pada Pemilu legislatif 2004 terjadi perubahan yang sangat signifikan terhadap keterwakilan perempuan di seluruh Aceh. Pada Pemilu sebelumnya perempuan hampir 0%. Dari pemilu terakhir ada 36% keterwakilan perempuan di seluruh Aceh. Sebelumnya hanya 4-6 orang hasil PAW.

 

Sebelum tsunami ada beberapa kelompok perempuan yang melakukan penguatan agar perempuan bisa terlibat dalam pembuatan keputusan di MPU, Legislatif. Tapi upaya pemberdayaan perempuan masih sangat minim, dialog hanya terjadi di permukaan, belum ada penggalian kebutuhan di kalangan korban konflik, terutama perempuan dan anak-anak.

 

Aceh pasca tsunami adalah kerja yang harus ditambahkan pada kerja yang sudah ada sebelumnya. Tahap kerjanya meliputi Emergency, Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Lalu di mana keterlibatan perempuan? Sekarang tabu bicara persoalan perempuan, karena orang menolak bicara tentang laki atau perempuan, yang penting orang lapar.

 

Rehabilitasi mulai dilakukan sedikit demi sedikit, tapi perempuan tidak dilibatkan. Yang terlibat adalah orang-orang berjenis kelamin perempuan, misalnya dalam pembuatan barak atau distribusi bantuan ekonomi. Mereka perempuan tapi pengetahuannya sangat minim tentang permasalahan perempuan. Misalnya pembangunan barak tidak mengindahkan kebutuhan ruang perempuan dan anak, karena kebutuhan masing-masing anggota keluarga tidak terakomodir (sanitasi dan ruang pribadi).

 

Isu perempuan:

  • Hak milik perdata atas tanah akan banyak memakan korban perempuan. Karena sertifikasi tanah bisa dikatakan 0% atau kebanyakan atas nama laki-laki. Perempuan yang rendah pemahaman terhadap kepemilikan tanah mungkin menjadi korban dalam pendataan yang sedang berjalan.

  • Dalam hal pemenuhan kebutuhan, dalam keadaan biasa saja perempuan tidak dilibatkan. Misalnya penyaluran dana untuk sektor informal tidak sampai kepada perempuan yang sebagian besar ada di sektor informal.

  • Kesehatan perempuan tidak diperhatikan secara serius. Alokasi dana kesehatan perempuan tidak ada secara khusus, seharusnya dialokasikan khusus.

  • Pendidikan yang sedang dirancang untuk Aceh terkonsentrasi pada pendidikan formal, padahal kelompok non formal memegang andil penting dalam pendidikan di Aceh, di sektor ini banyak perempuan yang terlibat.

  • Pengalaman minimnya kuantitas perempuan dalam pembuatan keputusan, dibutuhkan produk hukum yang memastikan bahwa kepentingan perempuan harus dipertimbangkan.

 

Lailisma Sofyati (Biro Pemberdayaan Perempuan Kota Banda Aceh)

Peran Pemerintah Pasca Tsunami untuk Kepentingan Perempuan

Sebelum tsunami jumlah perempuan di Aceh sedikit lebih rendah daripada laki-laki. Sejak abad ke-15 di Aceh sudah ada raja perempuan Nih Rasih. Selama 34 tahun diperintah oleh Sultanah, walaupun bukan tanpa tantangan. Perempuan telah terlibat di Mahkamah Rakyat dan sebagai ulee balang.

 

Sekarang memang posisi perempuan di Aceh tidak semegah dulu. (Data posisi perempuan di Aceh). Gender unit terbagi atas 5 working group: 1) tim data sedang mendisain metode penggalian data dan rekruitmen pencari data, 2) tim advokasi, 3) tim monitoring, 4) tim pemulihan ekonomi, 5) tim legal untuk membantu perempuan karena masalah perwalian anak, hak waris dan kepemilikan.

 

Partisipasi perempuan Aceh belum maksimal. Kemudian beberapa kerja dilakukan pemerintah sejak terbentuknya Biro Pemberdayaan Perempuan baik melalui focal point maupun koordinasi dengan instansi lainnya. Yaitu melaksanakan workshop, seminar, pameran foto dan kampanye. Sekarang tim Biro Pemberdayaan Perempuan turun ke barak-barak pengungsi untuk melatih jahit-menjahit dan masak, supaya perempuan ada kegiatan. Fokus pemantauan di kamp pengungsian dan barak, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di pengungsian dan barak. Sejauh ini baru bisa jalan sendiri ke barak-barak terdekat karena tidak punya kendaraan operasional. Di Aceh Besar juga dilakukan kunjungan beberapa kali. Di sana fasilitasnya minim sekali, bahkan air saja tidak ada. Diusulkan dalam penyusunan APBD untuk mengalokasikan modal usaha untuk para perempuan pengungsi.

 

Selain itu Biro PP juga melakukan lokakarya penjaringan aspirasi bidang sosial budaya, tim gender datang untuk memberi masukan. Rencana jangka panjang: program psikososial Aceh, program peningkatan kualitas hidup perempuan, rehabilitasi psikologis perempuan korban konflik dan tsunami.

 

Debra Helen Yatim (Yayasan Aceh Kita)
Upaya Rekonstruksi Sosial Aceh oleh Masyarakat Sipil

Keinginan orang Aceh (LSI) adalah melupakan Aceh sebelum tsunami dan memulai Aceh yang baru. Pemulihan melalui kesenian. Rafli yang memulai metode pemulihan trauma melalui musiknya.

 

RPUK' IDP mengungsi ke rumah saudara atau teman. Satu rumah tangga bisa menampung 30-40 orang. Pemulihan secara alamiah karena mereka semua saling kenal dan pada malam hari bisa saling menceritakan kenangan akan korban. 'Pemulihan secara culturally sensitive, menguatkan orang-orang yang kemudian bisa menawarkan diri untuk membantu penghiburan penyintas lainnya.

 

Trauma healing bisa dilakukan orang Aceh sendiri lewat kesenian dan lewat diskusi tentang kesedihan dan kegembiraan bersama. Orang Aceh berusaha membangun rumah sesuai dengan kemauan masyarakat, dengan sumbangan kayu dari masyarakat internasional. Tanpa formula, masing-masing bisa membangun dengan bantuan tetangga dan sahabat, sesuai keinginannya sendiri. Hal ini dilakukan secara tidak sengaja oleh Ratna Sarumpaet yang dapat sumbangan terpal. Mereka yang tinggal di sana merasa telah menciptakan gampong sendiri, dengan geuchik sendiri dengan reading room untuk anak-anak.

 

Para pengungsi yang tidak mau tinggal di barak tidak bisa mendapatkan bantuan karena harus ada surat izin dari posko Barak. Ini tidak sederhana, terutama kalau sudah berurusan dengan militer. Sampai hari ini masih ada masalah dalam pengumpulan data terpilah tentang pengungsi.

 

7 Prinsip Pemulihan Orang Aceh (7 inisiatif untuk membuat inisiatif perempuan)

  • Bemalim mancari ilmu

  • Mencari pekerjaan

  • Mencari ketakziman kepada pemimpin yang punya wibawa

  • Mencari kebahagiaan

  • Kembali bergairah

  • Kembali gagah

  • Percaya diri, akhirnya senang.

 

Alexander Irwan (TIFA Foundation)
Strategi Multipelaku dalam Rekonstruksi Sosial Aceh: di Mana Suara Perempuan?

Alexander IrwanSepakat bahwa Aceh setelah tsunami tidak banyak berubah. Karena Darurat Sipil jalan terus, TNI dan GAM jalan terus, diskriminasi perempuan jalan terus. Berbagai kepentingan juga tetap saling bertikai. Eksploitasi Aceh oleh Jakarta dan Sumatera Utara, kontrol pusat atas pengambilan keputusan lokal tidak berubah.

 

Pertemuan inklusif yang representatif masih sulit dilakukan untuk mengumpulkan masyarakat Aceh. Persoalan keterwakilan suara perempuan dalam forum seperti ini, diusahakan mengumpulkan partisipan perempuan untuk merumuskan kebutuhan mereka, tapi tidak sepenuhnya berhasil.

 

Ternyata masyarakat pun sudah jarang berkumpul, pertemuan ulama terakhir yang pernah diadakan tahun 1999. Dari sana kelihatan bahwa banyak tengku-tengku perempuan yang selama ini tidak kelihatan. Kepedulian ulama lebih pada masa depan Aceh, tsunami memang merupakan masalah yang harus dibicarakan. Tapi mereka tetap memikirkan proses perdamaian dan revisi UU Otonomi Khusus. Mereka pernah ikut merumuskan tapi dipangkas-pangkas pada draft akhir.

 

Berdasarkan pengalaman memang tidak bisa memaksakan mengundang perempuan dalam pertemuan ulama. Mungkin perlu dibicarakan bagaimana melibatkan organisasi perempuan untuk membantu mendorong keterlibatan perempuan di pertemuan ulama.

 

Temu Akademisi baru berakhir, meskipun berlangsung dalam pemantauan Polda. Akademisi Aceh yang datang saat itu untuk menyelenggarakan acara tidak ada satupun yang perempuan. Terakhir pertemuan perempuan Aceh di Medan untuk menuju pertemuan perempuan yang lebih besar.

 

Semuanya harus dikaitkan dengan masalah kesejahteraan perempuan Aceh. Kalau kita membicarakan diskursus identitas perempuan Aceh, kita sebetulnya sedang berusaha menuju kesejahteraan perempuan Aceh. Misalnya jumlah perempuan di parlemen yang juga menjadi salah satu indikator GEM. Ini adalah indikator antara, karena bisa saja GEM naik tapi HDI (Human Development Indeks)-nya turun. Di Jembrana sebaliknya GEM turun, tapi HDI naik karena ada sekolah gratis dll. Bukan berarti peningkatan jumlah perempuan di parlemen adalah sebuah pencapaian, tapi bagaimana caranya supaya pencapaian ini bisa berkorelasi positif dengan kesejahteraan perempuan Aceh.

 

Yang harus dikerjakan: 1) membenahi data orang miskin yang persis dan dengan keterangan penyebab kemiskinan dan terpilah menurut jenis kelamin, karena mungkin penyebabnya beda. 2) Alokasi dana APBD untuk kesejahteraan perempuan. 3) Advokasi keterlibatan perempuan dalam Musrenbang.

 

Kesimpulan

 

Perubahan yang berlangsung di Nanggroe Aceh Darussalam yang diakibatkan oleh bencana alam Tsunami membuat seluruh sarana dan prasarana pelayanan publik, rasa aman masyarakat, dan kesejahteraan masyarakat mengalami kehancuran. Proses-proses perbaikan sarana dan prasarana publik tersebut yang lebih banyak menjadi agenda utama pemerintah pusat dan lembaga-lembaga internasional, tapi tidak diikuti dengan proses penyadaran masyarakat akan pentingnya keikutsertaan mereka dalam menentukan kembali proses perbaikan sarana dan prasarana publik mereka. Dan yang penting lagi adalah pemikiran bersama mengenai strategi guna melakukan rekonstruksi sosial di NAD.

 

Karena selain persoalan Tsunami, masyarakat di sana sebelumnya sudah menghadapi persoalan-persoalan yang berhubungan dengan konflik berkepanjangan, yang akhirnya membuahkan kemiskinan, terutama bagi banyak perempuan di Aceh.

 

Pada intinya diskusi ini menyimpulkan bahwa kebutuhan-kebutuhan dan pemikiran-pemikiran perempuan harus dimasukkan ke dalam konsep rekonstruksi Aceh ke depan.

  • Perlu ada redefinisi ulang tentang ruang politik, karena berbagai kepentingan belum saling bersapa satu sama lain. Dan yang penting adalah membangun jejaring untuk mendukung kepentingan perempuan.

  • Perempuan harus terlibat supaya bisa menyuarakan kepentingan (praktis) yang tidak bisa dipahami/disuarakan oleh laki-laki.

  • Keterlibatan perempuan, harus dikaitkan dengan masalah kesejahteraan perempuan Aceh. Kalau membicarakan diskursus identitas perempuan Aceh, kita sebetulnya sedang berusaha menuju kesejahteraan perempuan Aceh.

  • Perempuan harus ikut proses penentuan blueprint, supaya kebijakan pendidikan dan kesehatan, juga hukum lebih sesuai dengan kepentingan perempuan. Pengalaman minimnya kuantitas perempuan dalam pembuatan keputusan, dibutuhkan produk hukum yang memastikan bahwa kepentingan perempuan harus dipertimbangkan. ***

Publikasi Terbaru

  • Panduan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan

    Panduan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan ditulis berdasarkan serangkaian pelatihan peningkatan kapasitas kepemimpinan perempuan yang dilakukan oleh Women Research Institute (WRI) di lima wilayah terpilih, yaitu Padang, Deli Serdang, Mataram, Pekanbaru, dan Jakarta. Hal ini merupakan tindak lanjut dari penelitian yang dilakukan oleh WRI pada 2012 dengan tajuk "Feminist Leaderships Paska Negara Otoritarian Indonesia dalam Mempengaruhi Gerakan Sosial dan Korelasinya dengan Peningkatan...

Lembar Informasi

Press Release

Informasi Terkini