Women Research Institute

Promoting women leadership and inclusive,
gender-based, and sustainable natural resource governance

Rasio Angka Kematian Ibu (AKI) yang masih setinggi 228 kematian per 100.000 kelahiran hidup masih menjadi perhatian utama dari kesehatan reproduksi di Indonesia (Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia, 2007). Kebutuhan yang belum terpenuhi untuk layanan Keluarga Berencana (KB) adalah 9%, termasuk 4,7% untuk membatasi jumlah kelahiran dan 4,3% untuk memberi jarak kelahiran. Diperkirakan bahwa jumlah perempuan yang membutuhkan pelayanan kesehatan reproduksi dan KB akan meningkat dari 64 juta pada tahun 2009 menjadi 68 juta pada tahun 2015. Sebanyak 42% (29 juta) dari populasi perempuan yang membutuhkan pelayanan kesehatan reproduksi dan KB ini akan terdiri dari perempuan yang belum menikah yang dilarang oleh Undang-Undang Kesehatan untuk mengakses layanan KB. Ada sekitar 65 juta pemuda berusia 10–24 tahun, yang mewakili 28% penduduk Indonesia, yang membutuhkan perhatian khusus dalam hal kesehatan reproduksi.

Catatan Awal Tahun Women Research Institute

 

“Diyakini bahwa hanya apabila perempuan dalam jumlah yang cukup besar menjadi pembuat keputusan, maka mereka akan berusaha untuk membuat perbedaan dalam kehidupan kaum perempuan lain, terutama mereka yang ada dalam sektor-sektor masyarakat yang lebih lemah.” (Eka Komariah Kuncoro)

 

Sesuai dengan pernyataan Eka Komariah di atas, maka keterwakilan perempuan di dalam parlemen menjadi sebuah hal yang patut diwujudkan. Namun demikian, kesadaran akan pentingnya representasi perempuan masih belum dipahami dengan baik oleh masyarakat secara umum. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan keterwakilan perempuan di dalam parlemen, maka dilakukan upaya affirmative action di dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu). Upaya affirmative action ini telah mulai dilaksanakan Indonesia sejak Pemilu Tahun 2004, melalui UU Pemilu-nya yang mengatur kuota pencalonan legislatif perempuan sebanyak 30%. Meski upaya kuota telah dilakukan, namun hasil Pemilu 2004 belum menunjukan angka keberhasilan yang signifikan karena baru mencapai 11,09% keterwakilan perempuan di DPR.

Banyak kemajuan di bidang kependudukan yang dicapai sejak Konferensi Internasional tentang Pembangunan dan Kependudukan atau ICPD di Kairo tahun 1994. Namun, tujuan ICPD, yakni pelayanan terkait hak-hak kesehatan reproduksi dan seksual yang komprehensif, masih jauh dari memadai. Jumlah pemuda di kawasan Asia Pasifik mencapai separuh populasi orang muda di dunia. Di Indonesia sendiri satu dari lima orang adalah mereka yang berusia antara 15 - 24 tahun atau sekitar 63 juta jiwa (33% penduduk Indonesia), namun kebijakan Indonesia dan agenda program belum terlalu memperhatikan remaja.

Hak perempuan secara konstitusional telah dijamin oleh negara, termasuk didalamnya hak berpolitik bagi perempuan. Namun demikian, keterlibatan perempuan sebagai pembuat keputusan dan kebijakan publik masih sangat terbatas. Hal ini tercermin pada rendahnya keterwakilan perempuan di DPR RI, sejak Indonesia berparlemen hingga periode 2004-2009 kemarin. Angka keterwakilan tertinggi yang pernah dicapai perempuan untuk kursi legislatif pada periode itu, hanya 13% dari hasil Pemilu di tahun 1987.

 

Perubahan situasi politik paska reformasi, pada dasarnya telah membangun kesadaran pentingnya kehadiran perempuan dalam dunia politik. Oleh karena itulah, muncul upaya afirmasi mendorong keterwakilan perempuan di parlemen melalui penetapan kuota minimal 30% untuk calon legislatif perempuan pada Pemilu 2004. Saat itu, upaya afirmasi belum optimal meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen, karena hanya terpilih 11,7% anggota legislatif perempuan. Masalah yang muncul pada upaya afirmasi tersebut adalah terpinggirkanya posisi calon perempuan pada nomor urut terbawah dalam pencalonan.

Sebagai bagian dari program WRI mengenai kesehatan reproduksi, WRI mengadakan seminar dan diskusi publik dengan tema ‘Berikan Hak Remaja untuk Mendapatkan Informasi dan Pelayanan Kesehatan Reproduksi’. Seminar yang pertama ini dilaksanakan di Bandung, Kamis 14 November 2013 di Hotel Bumi Asih Jaya. Pada kesempatan ini WRI menghadirkan pakar-pakar yang mampu mengupas permasalahan remaja yang minim aksesnya terhadap pelayanan kesehatan reproduksi dan seksual, serta pendidikan/pengetahuan mengenai hal tersebut.

Publikasi Terbaru

  • Panduan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan

    Panduan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan ditulis berdasarkan serangkaian pelatihan peningkatan kapasitas kepemimpinan perempuan yang dilakukan oleh Women Research Institute (WRI) di lima wilayah terpilih, yaitu Padang, Deli Serdang, Mataram, Pekanbaru, dan Jakarta. Hal ini merupakan tindak lanjut dari penelitian yang dilakukan oleh WRI pada 2012 dengan tajuk "Feminist Leaderships Paska Negara Otoritarian Indonesia dalam Mempengaruhi Gerakan Sosial dan Korelasinya dengan Peningkatan...

Lembar Informasi

Press Release

Informasi Terkini