Women Research Institute

Promoting women leadership and inclusive,
gender-based, and sustainable natural resource governance

Pada tanggal 21-23 November 2012, Women Research Institute berkesempatan menghadiri lokakarya Sub-kawasan ESCAP/ADB/UNDP. Tema dari pelatihan ini adalah Target Pembangunan Milenium (MDGs) dan Agenda Pembangunan Pasca-2015 untuk Asia Tenggara. Pertemuan tersebut diselenggarakan di ruang rapat UNCC, Bangkok, Thailand.

 

Tujuan utama lokakarya tersebut adalah (1) meninjau kembali pencapaian MDGs dan menilai tantangan sub-regional selama periode yang tersisa hingga tahun 2015, (2) mengumpulkan pandangan dan perspektif Negara Anggota termasuk masyarakat sipil dan pemangku kekuasaan lain dalam agenda pembangunan Pasca-2015. Karena pelajaran kunci dari konsepsi dan formulasi MDGs merupakan pentingnya keterlibatan penuh dan partisipasi inklusif di tingkat negara oleh seluruh pemangku kepentingan dalam pembangunan, format lokakarya dirancang untuk memaksimalkan kesempatan para peserta untuk dapat berkontribusi dalam diskusi tersebut.

 

Lokakarya ini diharapkan dapat menghasilkan hasil-hasil berikut:
1) Ringkasan prioritas untuk negara-negara Asia Tenggara (yakni bidang untuk intervensi/dukungan dan strategi) untuk mempercepat pencapaian MDGs hingga tahun 2015. Ringkasan ini akan digunakan dalam persiapan Laporan MDG Kawasan ESCAP/ADB/UNDP 2012/13 berikutnya.
2) Ringkasan dari prioritas kunci Negara Anggota Asia Tenggara (yakni bidang untuk intervensi/dukungan dan strategi) untuk disertakan dalam agenda pembangunan Pasca-2015.

 

Lokakarya ini mengundang 26 delegasi dari 7 negara, yakni dari Kamboja (4 orang), Indonesia (dari UKP4 yakni Heru Prasetyo dan Pradita Astarina, dan dari WRI yakni Sita Aripurnami dan Ayu Anastasia), Lao PDR (6 orang), Malaysia (1 orang), Myanmar (2 orang), Filipina (4 orang), Thailand (1 orang), dan juga Vietnam (2 orang). Selain itu, lokakarya tersebut juga mengundang sejumlah badan PBB (UN-HABITAT, UNICEF, UNDP, UNODC, UNFPA, UN-WOMEN, ILO, UNESCO, dan UNIDO), Asian Development Bank (3 orang), entitas lain (ASEAN Regional Centre of Excellence on MDGs, AUSAID, DFID, Foundation for Older Person’s Development, Helpage International, dan Oxfam) serta badan-badan pembangunan internasional.

 

Hari ke-1: Rabu, 21 November 2012

Pada hari pertama, lokakarya terdiri dari sesi pembukaan dan tiga sesi lokakarya:

1) Sesi Pembukaan

Sesi pembukaan diisi dengan kata sambutan oleh para delegasi dari ESCAP, ADB, dan UNDP.

 

2) Sesi 1: Setting the Stage (Menetapkan Dasar)

Sesi untuk menetapkan dasar ini terdiri dari presentasi panitia (ESCAP, ADB, dan UNDP). Selain itu, sesi ini juga terdiri dari presentasi per negara yang berbagi mengenai kemajuan di negara mereka, dan kemudian merefleksikan kebutuhan dan prioritas negara mereka dalam upaya mencapai target MDGs. Dalam sesi ini, Mr. Anis (ESCAP) menunjukkan bahwa pencapaian target MDGs dalam penurunan AKI terbilang lambat di hampir seluruh negara-negara ASEAN. Sehingga, Sita Aripurnami (WRI, Indonesia) menetapkan landasan dan memberikan masukan bahwa kita perlu mendalami dan menyikapi isu kesehatan reproduksi remaja. Situasi ini mungkin juga muncul di negara-negara lain dan termasuk isu kesehatan atau gender dan remaja.

 

3) Sesi 2: Hambatan untuk bertemu MDGs di Asia-Pacific: Pelajaran dari Kerangka Kerja Percepatan MDG (UNDP)

Tujuan dari sesi ini adalah untuk mendiskusikan tantangan kunci dan kesempatan dalam pencapaian MDG dengan referensi khusus pada perbedaan dalam target-target kesehatan dan nutrisi di kawasan Asia Tenggara. Kerangka kerja Percepatan MDGs sedang diimplementasikan di Indonesia, Filipina, dan Kamboja di kawasan Asia Tenggara untuk mendorong upaya nasional terhadap sejumlah target MDGs yang masih tertinggal, terutama dalam penurunan angka kematian ibu dan pemberdayaan perempuan. Sesi ini juga menggarisbawahi bahwa kemajuan terkait MDGs memungkinkan dengan solusi prioritas, tindakan yang dirancang dan dimiliki secara nasional serta berdasarkan apa yang bekerja dan mengapa ditarik dari implementasi Kerangka Kerja Percepatan MDGs di kawasan. Para peserta diundang untuk menawarkan pandangan mereka mengenai (1) pelajaran spesifik yang dipelajari dari implementasi MDGs di dalam konteks nasional dan sub-nasional di negara mereka untuk mempercepat kemajuan MDGs, serta (2) apa saja yang menjadi mekanisme kunci pemantauan untuk meningkatkan hasil MDGs dalam konteks negara mereka.

 

4) Sesi 3: Membangun berdasarkan MDGs dalam membentuk agenda pembangunan pasca-2015: beberapa perspektif regional (ESCAP).

Tujuan dari sesi ini adalah berbagi pandangan mengenai bagaimana agenda pembangunan pasca-2015 dapat dirumuskan. Secara khusus, para peserta akan diundang untuk berbagi perspektif mereka (negara, bidang kerja, dll) mengenai kelebihan dan kekurangan kerangka kerja MDGs dan berbagi pandangan mengenai bagaimana seharusnya agenda pembangunan pasca-2015 perlu dirumuskan.

 

Hari ke-2: Kamis, 22 November 2012

 

1) Sesi 4: Isu pembangunan kunci untuk agenda pembangunan pasca-2015 – Konvergensi, strategi, dan hasil (ADB).


Sesi ini mendiskusikan isu konvergensi dari ketiga pilar pembangunan berkelanjutan secara ekonomi, sosial, dan lingkungan.


 

2) Sesi 5: Isu pembangunan kunci untuk agenda pembangunan pasca-2015 – Sumber daya untuk pengiriman jasa-jasa dasar (ESCAP).

Tujuan dari sesi ini adalah mendapatkan gambaran dari isu-isu sumber daya dalam mencapai MDGs, terutama dalam memobilisasi, mengalokasi dan mengalokasikan kembali sumber daya tersebut secara efisien untuk kelancaran jasa-jasa dasar. Diskusi terkait topik ini dipresentasikan pada Panel Ahli ESCAP/ADB/UNDP yang digelar sebelum pertemuan. Para peserta diundang untuk menawarkan perspektif mereka, dengan berdasarkan pengalaman-pengalaman lalu, mengenai bagaimana aspek-aspek dari sumber-sumber pendanaan disparitas pembangunan di sub-kawasan dapat direfleksikan dalam agenda pembangunan pasca-2015.

 

3) Sesi 6: Isu-isu pembangunan kunci untuk agenda pembangunan pasca-2015 – Kapasitas negara, tanggap, dan akuntabilitas (UNDP)

Agenda pembangunan baru akan bergantung pada kapasitas pemerintahan yang efektif di setiap tingkatan (global, regional, nasional, dan sub-nasional) serta komitmen pada peraturan hukum, termasuk komitmen politik dan kepemimpinan, dan pada pemberdayaan manusia, terutama mereka yang paling termarjinalkan dan rentan, untuk dapat berpartisipasi dalam pembuatan keputusan global, nasional, dan lokal. Akuntabilitas adalah penghubung krusial yang menjamin bahwa kapasitas individual dan institusional ini dikuatkan dan akar permasalahan dari kemiskinan dan tantangan pembangunan lainnya disikapi: Apabila masyarakat sipil, termasuk individual, dapat memastikan komitmen Negara dan pengemban tugas lainnya melalui mekanisme akuntabilitas yang efektif dan mudah diakses di tingkatan global, nasional, dan lokal, akan lebih memunhkinkan bahwa mereka merasa diwajibkan untuk mengidentifikasi dan menyikapi pola ketidaksetaraan, diskriminasi, eksklusi, dan faktor-faktor struktural lain yang menghambat perkembangan manusia.

 

Hak asasi manusia menawarkan prinsip-prinsip dan mekanisme yang telah teruji untuk menjamin akuntabilitas, baik di tingkat nasional maupun global. Selain itu, hak asasi manusia menawarkan standar yang membantu mendefinisikan tujuan dan target agenda pembangunan global secara lebih tepat dan terukur. Sehingga, sebagai bagian dari diskusi yang lebih luas terkait pemerintahan dan akuntabilitas, sangatlah penting untuk mempertimbangkan siapa yang seharusnya bertanggung jawab untuk menjamin ketercapaian target-target pasca-2015, bagaimana tujuan dan target global dapat sejalan dengan komitmen internasional dan bagaimana seluruhnya dapat disesuaikan sesuai kebutuhan di tingkat nasional. Para partisipan diundang untuk memberikan pandangan mereka mengenai (i) apa yang perlu menjadi batu landasan dari pemerintahan yang responsif dan efektid dalam agenda pasca-2015, serta (ii) bagaimana kita dapat menjamin kerangka kerja akuntabilitas yang mempertimbangkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan kewajiban untuk menjamin hasil agenda pasca-2015 yang efektif. Dalam sesi ini, Heru Prasetyo (UKP4) dari Indonesia memimpin diskusi sebagai ketua.

 

2) Sesi 7: Perumusan dan pemantauan agenda pembangunan pasca-2015 – Pelajaran dari MDGs (ESCAP).

 

Sesi ini mendiskusikan isu-isu yang berhubungan dengan perumusan dan pemantauan agenda pengembangan pasca-2015 karena pengalaman dan pelajaran yang telah didapat dalam memantau kemajuan MDGs.

 

Hari ke-3: Jumat, 23 November 2012

 

1) Sesi 8: Perlindungan sosial sebagai agenda pembangunan pasca-2015 (ADB).

 

Tujuan utama dari sesi ini adalah untuk mengidentifikasi rekomendasi dan langkah-langkah berikut untuk mengetahui bagaimana negara-negara berkembang dan mitra pembangunan dapat berkolaborasi secara lebih baik untuk menguatkan rancangan dan implementasi program perlindungan sosial. Kerja sama Selatan-Selatan dapat menawarkan landasan pengetahuan untuk pemerintah dan para mitra pembangunan mengenai isu-isu perlindungan sosial seperti penilaian dan analisis sistem perlindungan sosial, kebutuhan dana, pengembangan kapasitas lembaga, dsb. Hasil utama dari sesi ini adalah untuk mendefinisikan tujuan, fokus, dan pengaturan implementasi dari landasan sub-kawasan Kerja Sama Selatan-Selatan tentang perlindungan sosial yang didasarkan pada permintaan. Sesi tersebut juga akan mendiskusikan peran mitra pembangunan dan tindakan dari efektivitas landasan tersebut.

 

2) Kerja Kelompok

Peserta dari negara-negara individual menyelenggarakan konsultasi diantara mereka masing-masing untuk mengidentifikasi 5 bidang yang akan direfleksikan dalam agenda pembangunan Pasca-2015 untuk dipresentasikan dalam sesi berikutnya. Konsultasi tersebut bertujuan menerima masukan mengenai bagaimana mitra pembangunan dan Jaringan Kerja Sama Selatan-Selatan dapat mendukung pemerintah masing-masing secara lebih baik dalam upaya mereka untuk membangun sistem perlindungan sosial yang tepat, yang juga akan mengakselerasi dan memitigasi dampak kejutan, tidak hanya untuk masyarakat miskin, namun juga untuk masyarakat secara keseluruhan, serta menjamin manfaat dari pengurangan kemiskinan dan stabilitas politik.

 

3) Sesi 9: Agenda Pembangunan Pasca-2015: Perspektif Negara-negara Asia Tenggara

Sayangnya, sesi terakhir terpaksa diakhiri lebih cepat karena adanya aksi demonstrasi (yang menuntut Perdana Menteri Thailand Yingluck Shinawatra untuk turun), sedangkan kantor UNCC terletak sangat dekat dengan lokasi demonstrasi.

 

Publikasi Terbaru

  • Panduan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan

    Panduan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan ditulis berdasarkan serangkaian pelatihan peningkatan kapasitas kepemimpinan perempuan yang dilakukan oleh Women Research Institute (WRI) di lima wilayah terpilih, yaitu Padang, Deli Serdang, Mataram, Pekanbaru, dan Jakarta. Hal ini merupakan tindak lanjut dari penelitian yang dilakukan oleh WRI pada 2012 dengan tajuk "Feminist Leaderships Paska Negara Otoritarian Indonesia dalam Mempengaruhi Gerakan Sosial dan Korelasinya dengan Peningkatan...

Lembar Informasi

Press Release

Informasi Terkini