Women Research Institute

Promoting women leadership and inclusive,
gender-based, and sustainable natural resource governance

Editorial

  • Dampak Konsesi Hutan terhadap Kehidupan Perempuan

    Data Global Forest Watch (GFW) mencatat hilangnya Tutupan Pohon di Lahan Gambut di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak, Riau. Hal ini berpotensi terhadap terjadinya kebakaran hutan yang berangsur lama. Jumlah hutan yang terdegrasi proporsinya jauh lebih banyak dibandingkan hutan murni. Perempuan yang tergantung pada kondisi hutan akan mengalami dampak yang berkepanjangan di masa mendatang. Laju deforestasi yang semakin cepat per tahunnya di picu oleh banyaknya izin konsesi yang diberikan pada perusahaan-perusahaan perkebunan dan kehutanan, mengakibatkan akses masyarakat terhadap hutan dan sumber daya alam juga semakin terbatas.

Sejak 2007, Indonesia tercatat sebagai negara dengan angka kematian ibu (AKI) tertinggi di Asia Tenggara (UNFPA, 2012) dengan 228 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Lima tahun kemudian, Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (2012) menunjukkan AKI di Indonesia berada pada angka 359 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Angka tersebut tentu masih sangat jauh dari target kelima Millenium Development Goals, yaitu pada 2015 mencapai 102 kematian per 100.000 kelahiran hidup.

Salah satu upaya Pemerintah Indonesia untuk menekan tingginya AKI adalah dengan menerapkan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Melalui Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS), sejak tanggal 1 Januari 2014, program JKN Indonesia secara resmi dilaksanakan.


Pengawasan pelaksanaan program JKN masih dibutuhkan untuk mengetahui dampak program JKN bagi masyarakat dan tenaga kesehatan (bidan). Women Research Institute (WRI) melakukan penelitian untuk melihat efektivitas pelaksanaan JKN di dua kota yang memiliki angka kematian ibu yang tinggi, yaitu Jakarta Timur dan Kota Bandung. Penelitian WRI dilakukan untuk mengidentifikasi:

  1. Kendala yang dihadapi oleh bidan sebagai ujung tombak penurunan AKI untuk dapat secara maksimal memberikan pelayanan kesehatan kepada perempuan hamil, melahirkan, dan dalam masa nifas termasuk pelayanan keluarga berencana, dan
  2. Kendala yang dihadapi oleh perempuan hamil, melahirkan, dan dalam masa nifas dalam menerima pelayanan kesehatan yang dibutuhkannya di era JKN, termasuk pelayanan keluarga berencana.


Berdasarkan temuan penelitian tersebut, Penelitian Kebijakan (Policy Research) ini merekomendasikan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan JKN dan perubahan peraturan perundang-undangan yang terkait hal tersebut, seperti:

  • Merevisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional Pasal 8 ayat (3) butir c dengan menambahkan ketentuan mengenai peran aktif BPJS Kesehatan dalam memfasilitasi kerja sama bidan praktik mandiri dengan jejaring Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
  • Merevisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional Pasal 9 sampai dengan Pasal 12  dengan menambahkan secara rinci mengenai kelengkapan alat dan fasilitas lainnya di tiap fasilitas kesehatan sebagai salah satu syarat untuk dapat bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.
  • Merevisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanan Program Jaminan Kesehatan Nasional agar dapat lebih eksplisit menyatakan bahwa syarat pendaftaran dan pemilihan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama tidak harus sesuai dengan wilayah domisili yang tertera di identitas kependudukan (Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Keluarga).
  • Menambahkan penjelasan yang lebih elaboratif terkait situasi khusus pasien yang diperbolehkan tidak mengikuti prosedur rujukan berjenjang, yaitu penjelasan rinci terkait: kondisi kedaruratan medis (Pasal 14 ayat 3 dan Pasal 15 ayat 4), pertimbangan geografis (Pasal 15 ayat 4) dan kekhususan permasalahan kesehatan pasien (Pasal 15 ayat 4) pada Peraturan Menteri Kesehatan  Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional.***


 

Publikasi Terbaru

  • Panduan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan

    Panduan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan ditulis berdasarkan serangkaian pelatihan peningkatan kapasitas kepemimpinan perempuan yang dilakukan oleh Women Research Institute (WRI) di lima wilayah terpilih, yaitu Padang, Deli Serdang, Mataram, Pekanbaru, dan Jakarta. Hal ini merupakan tindak lanjut dari penelitian yang dilakukan oleh WRI pada 2012 dengan tajuk "Feminist Leaderships Paska Negara Otoritarian Indonesia dalam Mempengaruhi Gerakan Sosial dan Korelasinya dengan Peningkatan...

Lembar Informasi

Press Release

Informasi Terkini