Women Research Institute

Promoting women leadership and inclusive,
gender-based, and sustainable natural resource governance

Editorial

  • Dampak Konsesi Hutan terhadap Kehidupan Perempuan

    Data Global Forest Watch (GFW) mencatat hilangnya Tutupan Pohon di Lahan Gambut di Kabupaten Pelalawan dan Kabupaten Siak, Riau. Hal ini berpotensi terhadap terjadinya kebakaran hutan yang berangsur lama. Jumlah hutan yang terdegrasi proporsinya jauh lebih banyak dibandingkan hutan murni. Perempuan yang tergantung pada kondisi hutan akan mengalami dampak yang berkepanjangan di masa mendatang. Laju deforestasi yang semakin cepat per tahunnya di picu oleh banyaknya izin konsesi yang diberikan pada perusahaan-perusahaan perkebunan dan kehutanan, mengakibatkan akses masyarakat terhadap hutan dan sumber daya alam juga semakin terbatas.

Asia Pacific Forum on Women, Law and Development (APWLD) telah melakukan konsultasi dengan UN Special Rapporteur on Violence Against Women (SRVAW) sejak tahun 1995. Konsultasi tersebut telah berkontribusi terhadap proses integrasi isu-isu gender dan hak perempuan ke dalam mekanisme Special Procedures yang secara kritis membahas bentuk-bentuk diskriminasi struktural dan kekerasan terhadap perempuan.

  

Pada tahun 2013 ini, APWLD kembali mengadakan konsultasi dengan tema “Framing Development Justice” untuk membahas laporan tematis dari UN Working Group on Women’s Economic and Social Life; juga untuk memperkuat advokasi terhadap perubahan-perubahan transformatif dalam agenda pembangunan paska 2015. Konsultasi ini akan melibatkan anggota dari UN Working Group dalam isu diskriminasi terhadap perempuan dalam hukum dan praktik-praktiknya, juga anggota Treaty Body dari Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR) dan Committee on the Elemination of Discrimination Against Women (CEDAW).

 

Konsultasi ini diikuti oleh sekitar 40 penggiat hak asasi perempuan di seluruh bagian Asia Pasifik, termasuk di dalamnya anggota APWLD, NGO regional dan internasional, dan anggota UN yang terlibat dalam pembahasan agenda pembangunan paska 2015. Kegiatan ini juga didukung oleh dua NGO lokal yaitu Ain O Salish Kendra (ASK) dan Nijera Kori. Kedua NGO ini bergerak dalam isu penguatan hak asasi perempuan, penyediaan bantuan hukum bagi perempuan, pengutan kapasitas dan pemberdayaan perempuan.

 

                                

 

27 October 2013, Day 1 – Pre Consultation Workshop

 

Kegiatan ini bertujuan untuk mempersiapkan peserta dalam menjalin hubungan interaktif dengan pemegang mandat dari UN melalui perkenalan terhadap mekanisme hak asasi manusia internasional. Menggunakan metode “UN Tour”, peserta diharapkan memahami empat bagian penting dari mekanisme hak asasi manusia internasional dari UN, yaitu: 1) Special Procedurs, 2) Treaty Based Mechanisms, 3) Universal Periodic Review and 4) Post 2015 and related process.

 

28 October 2013, Day 2

 

 

Session 1: Framing Development Justice (Kate Lappin – APWLD) 

 

Sesi ini membahas mengenai kebutuhan adanya perubahan-perubahan transformasional (transformational shifts) untuk mencapai keadilan pembangunan. Kate Lappin, direktur APWLD, membuka diskusi dengan membahas pentingnya usulan dari organisasi perempuan se-Asia Pasifik terhadap agenda pembangunan paska 2015. Konsultasi ini diharapkan juga memberi ruang bagi pemegang mandat Special Procedures dan Treaty Body untuk mendiskusikan fokus tematik mereka yang berkaitan dengan diskusi agenda pembangunan.

 

Session 2: Advancing Women’s Economic Rights through International and National Human Right Mechanisms

 

Sesi yang dipandu oleh Kate Lappin ini menghadirkan tiga narasumber yaitu Kamala Chandrakirana (Working Group on Discrimination Against Women), perwakilan dari Kemenlu Bangladesh dalam Open Working Group, dan Milena Pires (CEDAW committee).

 

Kamala mengatakan bahwa Working Group (WG) membuat keputusan melalui tiga sesi per-tahunnya di Jenewa dan New York. Working group juga melakukan kunjungan ke beberapa negara, dua-tiga kali per tahunnya, untuk melihat situasi terkait diskriminasi terhadap perempuan. WG dapat memberikan impact berupa kontribusi terhadap perubahan kebijakan di tingkat nasional melalui komunikasi gabungan (joint communication) atau laporan negara (country reports). Namun tantangan yang dihadapi oleh WG adalah keterbatasan sumberdaya dan juga minat yang rendah dari negara-negara di Asia Pasifik untuk mengundang WG berkunjung ke negara-negaranya dalam rangka pemantauan.

 

Sementara perwakilan dari Kemenlu Bangladesh menyebutkan kurangnya minat dari pemerintah untuk bersama membahas agenda pembangunan di negara-negara Asia Pasifik yang terlibat dalam Open Working Group Sustainable Development Goals. Bangladesh sendiri melibatkan CSO dan perwakilan kantor UN di tingkat nasional untuk berkonsolidasi dan merumuskan apa yang harus dicapai dalam agenda pembangunan.

 

Session 3: Redistributive Justice

Sesi ini dipandu oleh Vandhna Narayan (Fiji Women’s Crisis Centre) dengan empat narasumber yaitu Theresa Lauron (IBON Internasional), Nisa Anisa (Solidaritas Perempuan Indonesia), Kartini Samon (GRAIN Indonesia), dan Nandini Chami (IT for Change). Dalam sesi ini, dibahas mengenai hal-hal yang dibutuhkan untuk melakukan transformasi dari diskriminasi dan marginalisasi perempuan. Sesi ini menangani bagaimana mendistribusikan sumber daya, kekayaan, kekuasaan dan kesempatan terhadap seluruh manusia secara adil. Beberapa pembelajaran dari negara-negara di Asia Pasifik telah dilakukan untuk membongkar sistem yang ada. Sistem ini yang menyalurkan sumebrdaya dan kekayaan dari negara-negara berkembang ke negara-negara kaya, dari orang-orang korporasi/perusahaan dan militer.

 

Session 4: Economic Justice

Sesi ini dipandu oleh Govind Kelkar (Karta Foundation) dengan menghadirkan tiga narasumber yaitu Prof. Ritu Dewan (Department of Economics, University of Mumbai), Sara Hossain (Bangladesh Legal Aid and Services Trust), Aasha Ramesh (Tamil Nadu Women’s Forum). Sesi ini bertujuan untuk menyediakan ruang dalam mendiskusikan berbagai aspek yang berpengaruh dalam pembangunan ekonomi yang memungkinkan kehidupan yang bermartabat, mengakomodasi kebutuhan dan memfasilitasi kemampuan, pekerjaan dan mata pencaharian tersedia untuk semua, dan tidak didasarkan pada eksploitasi orang atau sumber daya alam atau kerusakan lingkungan. Para narasumber menyampaikan peluang-peluang bagaimana sebuah model pembangunan memastikan bahwa  pembangunan ekonomi untuk kesejahteraan manusia.

 

29 October 2013, Day 3

 

Session 5: Accountability for Just and Transparent Governance

Sesi ini dipandu oleh Cristina Palabay (Tanggol Bayi Philippines) dengan menghadirkan empat narasumber yaitu Heisoo Shin (anggota CESCR), Milena Pires (Timor Leste), Vandhana Narayan (Fiji Women’s Crisis Centre) dan Khushi Khabir (Nijera Kori). Sesi ini memberikan ruang diskusi bagi perlunya akuntabilitas global dan nasional terhadap kebutuhan masyarakat akan pemerintah yang demokratis dan adil, transparan dan bertatakelola yang memungkinkan individu dan masyarakat untuk membuat keputusan dan masa depan mereka sendiri. Perlunya tindakan akuntabilitas global ini mengharuskan proses yang memberdayakan semua orang, terutama bagi masyarakat yang paling terpinggirkan untuk menjadi bagian dari semua tahapan proses pembangunan. Tahapan ini dimulai dari tingkat lokal, nasional, regional dan internasional lokal yang menjamin hak masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan.

 

 

Session 6: World Cafe Dialogue

Sesi ini merupakan sesi penting bagi peserta workshop untuk melakukan dialog interaktif bersama pemegang mandat UN yang berbeda-beda untuk berbagi permasalahan regional dan negaranya masing-masing dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berkeadilan bagi perempuan. Para pemegang mandat UN tersebut juga dapat berbagi bersama mengenai intervensi dan mekanisme untuk gerakan sosial serta strategi untuk terlibat secara kontinyu dengan mereka.

 

Session 7: Strategising Session

Sesi ini merupakan sesi terakhir yang menyajikan ruang untuk mengidentifikasi isu-isu, pesan-pesan advokasi dan bentuknya, dalam tingkat nasional dan internasional. Sesi ini dimulai dengan berbagi merencanakan kegiatan diskusi terkait pembangunan mulai dari tingkat sub-regional hingga internasional sehingga peserta dari masing-masing negara tersebut dapat mulai mengidentifikasi strategi advokasi dari kegiatan yang akan diikuti.

 

Sesi ini ditutup dengan evaluasi, penutupan dan foto bersama.

Publikasi Terbaru

  • Panduan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan

    Panduan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan ditulis berdasarkan serangkaian pelatihan peningkatan kapasitas kepemimpinan perempuan yang dilakukan oleh Women Research Institute (WRI) di lima wilayah terpilih, yaitu Padang, Deli Serdang, Mataram, Pekanbaru, dan Jakarta. Hal ini merupakan tindak lanjut dari penelitian yang dilakukan oleh WRI pada 2012 dengan tajuk "Feminist Leaderships Paska Negara Otoritarian Indonesia dalam Mempengaruhi Gerakan Sosial dan Korelasinya dengan Peningkatan...

Lembar Informasi

Press Release

Informasi Terkini