Women Research Institute

Promoting women leadership and inclusive,
gender-based, and sustainable natural resource governance

Sumber: Kompas, Jumat, 17 September 2004

 

DI layar televisi, seorang karyawan Hotel Indonesia yang sudah bekerja belasan tahun termenung di sudut ruang bangunan yang segera direnovasi itu. Tiga anaknya belum selesai sekolah. Ia membayangkan hari depannya, biaya sekolah anak-anaknya, kesejahteraan keluarganya, karena ia segera di-PHK.

 

Pemandangan itu hanyalah satu dari ribuan drama yang menyerbu tayangan televisi hampir setiap hari. Kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) mengancam siapa pun yang bekerja sebagai buruh atau karyawan di mana pun.

 

Mereka bergabung dengan yang sudah lebih dulu menganggur-karena PHK atau tidak mendapat pekerjaan setelah lulus sekolah-dan yang bekerja di bawah 46 jam per minggu. Jumlahnya diperkirakan mencapai 40 juta saat ini. Gang-gang yang sumpek di Jakarta dipenuhi anak-anak berwajah lusuh, berkulit kotor, bermata kosong.

 

Di permukiman-permukiman buruh di pinggiran Jakarta, pemandangannya sangat khas: padat, kumuh, rumah-rumah dengan kardus, papan, atau bata telanjang. Perubahan mencolok adalah semakin banyaknya orang-orang dewasa yang mencangkung di pagi hari karena kehilangan pekerjaan. Anak-anak tak bisa melanjutkan pendidikan karena tidak ada biaya. Mereka adalah bagian dari 11,7 juta anak di Indonesia-lebih separuhnya anak perempuan-yang terpaksa meninggalkan bangku sekolah.

 

Di banyak tempat, kepemilikan sawah dari orang desa beralih ke tangan orang-orang dengan modal besar dari kota, menyebabkan jumlah buruh tani naik sekitar 2,2 persen per tahun. Situasi ini mendorong banyak orang desa dengan pendidikan rendah bermigrasi ke tempat lain untuk mencari pekerjaan, apa pun bentuknya. Maka perdagangan manusia seperti mendapat jalan. Konsorsium Pembela Buruh Migran (Kopbumi) mencatat, dalam satu tahun sekitar 70.000 orang menjadi korban perdagangan manusia lintas batas.

 

Di berbagai wilayah di Tanah Air, khususnya Nusa Tenggara Barat dan Papua, angka kematian ibu melahirkan dua-tiga kali di atas angka rata-rata nasional yang 307 per 100.000 kelahiran hidup (2003). Angka ini tertinggi di Asia dan menunjukkan rendahnya status perempuan. Hiruk-pikuk partisipasi perempuan dalam politik di negeri ini belum tampak pengaruhnya dalam menurunkan angka kematian ibu melahirkan.

 

Angka kematian bayi yang rata-rata nasionalnya 35 per 1.000 kelahiran hidup, dalam Laporan Pembangunan Manusia Indonesia 2004, menunjukkan angka yang jauh lebih tinggi di 18 provinsi, khususnya Nusa Tenggara Barat (78), Sulawesi Tengah (57,8), Kalimantan Selatan (57,2), Maluku Utara (57,1), Kalimantan Barat (52,1), dan Papua (50,5).

 

Situasi di beberapa daerah rawan konflik dan bencana sehingga rakyatnya terpaksa harus mengungsi-tahun 2000 mencapai lebih dari satu juta pengungsi di negeri sendiri, IDPs, yang sekarang kurang mendapat perhatian-juga merupakan faktor penyebab tingginya angka kematian bayi dan balita, rendahnya pendidikan dan menipisnya harapan untuk hidup lebih baik.

 

Jakarta yang gemerlap dengan ratusan gedung tinggi dan pusat-pusat perbelanjaan modern, mal, yang ditargetkan pembangunannya mencapai lebih dari seratus dalam beberapa tahun ke depan, adalah bedak tebal dari wajah kota yang bopeng. Namun, pembangunan di Jakarta tampaknya menjadi acuan pembangunan di banyak kota besar, untuk ditiru.

 

Kepadatan bangunan dan manusia di kota-kota besar, semakin menyempitnya lahan hijau, selokan pembuangan yang tidak berfungsi, dan pembabatan hutan di bagian atas banyak kota di Indonesia, menyebabkan kekeringan air yang akut pada musim panas dan banjir pada musim penghujan. Degradasi lingkungan menyebabkan munculnya lagi berbagai penyakit infeksi, seperti TB, malaria, dan penyakit demam dengan strain yang lebih kuat dan korbannya berjatuhan setiap saat.

 

Gaya hidup, keputusasaan, dan hasrat untuk memperoleh uang dengan cara mudah dan singkat menyebabkan orang dengan mudah berhubungan dengan narkoba. Perkiraan pemerintah adalah 1,3 juta orang menjadi pengguna narkoba, sebagian besar berusia produktif antara 13-25 tahun.

 

Meskipun data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) di Indonesia saat ini berkisar antara 80.000-120.000, namun menunjuk pada laki-laki yang perilaku seksnya berisiko ditambah dengan lebih dari 50 persen pengguna narkotika dan obat-obat terlarang di panti-panti rehabilitasi, Richard Howard dari Aksi Stop AIDS (ASA) memperkirakan 17-19 juta orang di Indonesia terpapar HIV/AIDS.

 

Inilah gambaran situasi Indonesia di tengah laju kompetisi dunia yang kian mengglobal. Ini yang seharusnya menjadi kontrak sosial untuk dipenuhi oleh siapa pun yang berhak atas kursi kepemimpinan nomor satu di Indonesia setelah final pemilihan presiden 20 September 2004.

 

SEBENARNYA tidak terlalu sulit menentukan indikator sasaran yang harus dicapai dalam lima sampai 10 tahun ke depan. Indonesia adalah satu dari 147 negara, yang melalui kepala negaranya, menandatangani Deklarasi Millenium di markas Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat, tahun 2000. Pada waktu itu disepakati untuk mempromosikan Tujuan Pembangunan Millenium (Millenium Development Goals, MDGs).

 

MDGs adalah acuan terhadap visi pembangunan, perdamaian, dan hak asasi manusia, dipandu nilai-nilai dasar yang berperan dalam hubungan internasional abad ke-21. Nilai-nilai itu mencakup kebebasan, kesetaraan, toleransi, penghargaan pada alam, dan berbagi tanggung jawab.

 

Semua mewujud dalam target pencapaian dan target waktu. Delapan target MDGs harus dicapai pada tahun 2015. Target itu adalah menurunkan angka kemiskinan sampai separuh dari jumlah saat ini; menurunkan angka kematian bayi sampai dua pertiga dari saat ini; mengurangi angka kematian ibu melahirkan sampai tiga perempat, mencapai pendidikan dasar yang universal; mempromosikan kesetaraan jender dan pemberdayaan perempuan; memberantas HIV/AIDS dan penyakit-penyakit infeksi penyebab kematian; menjamin keberlanjutan lingkungan serta kemitraan global.

 

"Walau targetnya kualitas manusia dan bukan pemenuhan angka, angka-angka itu menjadi petunjuk, karena memang harus ada ukurannya," ujar Rizal Malik dari Unsfir United Nation Support Facility for Indonesian Recover).

 

MDGs sebenarnya bukan program baru. Semua negara telah mengimplementasikannya di dalam program-program pembangunan mereka. Bedanya, sebelumnya setiap negara melakukannya sendiri-sendiri, sekarang menjadi komitmen internasional.

 

Menarik disimak, dalam Progress Report mengenai MDGs di Indonesia (Februari 2004), tujuan kedelapan tidak dicantumkan. Padahal masalah pembiayaan MDGs tak bisa dipisahkan dari kemitraan global karena sudah menjadi komitmen internasional.


Dalam dialog nasional "Mewujudkan Pembangunan yang Berlandaskan Kemandirian Bangsa" di Jakarta beberapa waktu lalu yang diselenggarakan oleh International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), dibahas persoalan yang dihadapi bangsa ini: utang dan upaya untuk membiayai MDGs.

 

Ketua Badan Perencanaan pembangunan Nasional (Bappenas) Kwik Kian Gie menjelaskan, jumlah utang luar negeri Pemerintah Indonesia saat ini 81 miliar dollar AS. Utang dalam negeri pemerintah dalam bentuk obligasi, rekapitulasi dan surat utang pemerintah lainnya secara keseluruhan Rp 600 triliun, belum termasuk kewajiban membayar bunganya sehingga jumlah total utang Pemerintah Indonesia saat ini sekitar 145 miliar dollar AS. "Ini jumlah yang luar biasa, yang membuat keuangan Indonesia sangat sulit, entah sampai kapan," ujarnya.

 

Hal yang kurang-lebih sama dipaparkan oleh Drajat Wibowo dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef) dalam diskusi yang diselenggarakan Kompas bersama Unsfir dan Women Research Institute (WRI), pekan lalu, untuk membahas pembiayaan pembangunan manusia di Indonesia, tema pokok Laporan Pembangunan Manusia Indonesia (LPMI) 2004.

 

Kwik memaparkan, dalam RAPBN 2005, anggaran untuk membayar utang pokok luar negeri adalah Rp 46,64 triliun dan bunganya Rp 25,14 triliun. Untuk utang pokok dalam negeri Rp 29,71 triliun dan bunganya Rp 42, 11 triliun. Jumlah anggaran untuk membayar utang dan bunganya adalah Rp 143,60 triliun dari total anggaran sebesar Rp 377,89 triliun. Untuk pengeluaran rutin pusat Rp 129,17 triliun dan pengeluaran daerah Rp 127,19 triliun, jumlahnya Rp 256,36 triliun. Anggaran yang tersisa untuk pembangunan hanya Rp 70,87 triliun.

 

Seluruh pengeluaran itu berjumlah Rp 471,03 triliun sehingga terdapat kekurangan dana Rp 93,14 triliun. Kekurangan ditutup dengan menguras simpanan pemerintah, menjual BUMN, menjual aset BPPN, utang baru dari Bank Rakyat Indonesia, utang dari luar negeri untuk program dan proyek.

 

Karena yang paling mendasar dari MDGs adalah pendidikan dan kesehatan maka anggaran pendidikan yang Rp 15,34 triliun itu adalah 21,64 persen dari anggaran pembangunan. Namun, sebenarnya hanya 3,49 persen dari total RAPBN atau 11,69 persen dari pembayaran utang dan bunganya.

 

"Ketika saya disuruh datang dan digugat sebab ada amandemen di UUD yang mengatakan 20 persen APBN untuk pendidikan, lalu bagaimana?" tanya Kwik.

 

Kalau jumlah itu yang diminta, maka, anggaran pendidikan yang seharusnya dipenuhi adalah Rp 87,76 triliun.

 

Anggaran untuk bidang kesehatan, kesejahteraan dan pemberdayaan perempuan lebih kecil lagi, yakni sekitar Rp 7,29 triliun atau sekitar 10,29 persen dari anggaran pembangunan, tetapi hanya 1,60 persen dari total RAPBN atau 5,56 persen dari pembayaran utang dan bunganya.

 

Mengikuti anjuran LPMI 2004, pembiayaan empat hak dasar warga negara membutuhkan Rp 103 triliun atau hampir enam persen dari produk domestik bruto (PDB), terdiri dari keamanan pangan Rp 3,7 triliun, kesehatan dasar Rp 13,6 triliun, pendidikan dasar Rp 58 triliun, dan keamanan fisik Rp 28,4 triliun.

 

Drajat Wibowo mengemukakan berbagai kemungkinan untuk menambah jumlah RAPBN dan pengelolaan utang, serta bagaimana cara mengurangi utang luar negeri Indonesia. Namun, Binny Buchori dari INFID menegaskan, jumlah pembayaran itu sudah dipatok oleh lembaga-lembaga pemberi utang. "Jadi bukan pemerintah tidak mau, tetapi karena ada struktur dan aturan internasional yang tidak bisa tidak, harus dipatuhi," katanya.

 

Ia juga menjelaskan kurang ngotot-nya para juru runding Indonesia dalam pertemuan-pertemuan internasional yang membahas soal utang.

 

Pendiktean Indonesia oleh pihak asing sebenarnya sudah dimulai setelah Soekarno dijatuhkan oleh rezim Orde Baru. Kwik Kian Gie, mengutip John Pilger, dalam buku The New Rules of the World (2003) menjelaskan, sejak akhir tahun 1967, kekayaan sumber daya alam di Indonesia sudah digadaikan ke tangan korporasi-korporasi multinasional.

 

Bantuan-bantuan multilateral yang dikucurkan sejak saat itu tidak tulus sifatnya, tetapi penuh perhitungan dagang. Tuntutan-tuntutan di pemberi utang, mau tidak mau, harus diikuti negara pengutang. Cara seperti itu merupakan cara yang canggih untuk menguasai sumber daya suatu negara. Privatisasi sumber daya publik, pendidikan, dan kesehatan, juga bagian dari seluruh taktik untuk menguasai itu.

 

RAPBN yang sangat ketat sebenarnya juga bisa dilonggarkan kalau saja ekonomi ilegal bisa dikurangi. Jumlah kegiatan ekonomi ilegal itu menurut perkiraan Chatib Basri dari Lembaga Pengembangan Ekonomi Manajemen (LPEM) UI mencapai 40 persen dari penerimaan negara. "Itu perkiraan kasar," ujar Chatib Basri ketika dihubungi, Jumat (10/9).

 

Perkiraan nilai kegiatan ekonomi ilegal itu diperkirakan jauh lebih besar dari itu. Kompas (16/8) melaporkan, kekayaan negara yang diselundupkan, seperti pasir laut, nilainya mencapai Rp 72 triliun per tahun; bahan bakar minyak Rp 50 triliun; kayu mencapai Rp 30 triliun; kekayaan laut mencapai Rp 36 triliun; satwa langka mencapai Rp 100 triliun.

 

Secara kasar, jumlah seluruhnya per tahun mencapai Rp 288 triliun. Bandingkan saja dengan penerimaan negara menurut RAPBN tahun 2005 (penerimaan dalam negeri, nonpajak dan hibah) adalah Rp 377,89 triliun.

 

Dengan situasi keuangan yang amburadul seperti itu, pembiayaan untuk pembangunan (sumber daya) manusia, menjadi too good to be true. Akan tetapi, pembiayaan pembangunan manusia dengan pendekatan semata-mata dari penambahan dana juga harus disikapi hati-hati. Pengalaman beberapa daerah dalam mengelola pendapatannya, khususnya Jembrana, Bali, dan Tanah Datar, Sumatera Barat, bisa dijadikan contoh.

 

"Saya kira, yang paling penting adalah akses rakyat pada pendidikan, pelayanan kesehatan, dan lain-lain, termasuk akses untuk ikut mengontrol penggunaan anggaran," ujar Francis Wahono dari organisasi nonpemerintah Cindelaras.

 

"Saya khawatir, kenaikan anggaran seperti yang dituntut, kalau penggunaannya tidak transparan, dan rakyat tidak ditanya kebutuhannya, akan salah sasaran. Kalau rakyat tak punya akses untuk ikut mengontrol penggunaan anggaran, dana yang besar itu sangat berpotensi dikorupsi, seperti terjadi selama ini."

 

Jadi, Bu, Pak, inilah tantangan untuk pemerintah baru, siapa pun yang akan terpilih. (nmp/nes/mh)