Women Research Institute

Promoting women leadership and inclusive,
gender-based, and sustainable natural resource governance

Sumber: Jurnal Perempuan, Selasa, 13 September 2005
Jurnalis: Eko Bambang S

 

Jurnalperempuan.com-Jakarta. Selain jumlahnya yang sangat kecil, anggaran yang diperuntukkan untuk menciptakan keadilan gender baik ditingkat nasional maupun ditingkatan lokal –daerah dinilai tidak fokus. Masalah pemahaman akan keadilan dan kesetaraan gender dan juga pemahaman akan kemiskinan perempuan menjadi kendala utama tidak diberinya prioritas dalam kebijakan anggaran nasional maupun daerah. Padahal dalam sejumlah data tentang kemiskinan, kesehatan dan pendidikan masih menunjukkan ketimpangan secara gender, dimana perempuan jauh lebih tertinggal daripada laki-laki. Demikian sejumlah pendapat yang muncul dalam diskusi tentang Advokasi Kebijakan Anggaran Berkeadilan Gender: Upaya Peningkatan Kesejahteraan Perempuan, yang diselenggarakan oleh Women Research Institute di Jakarta, Selasa, (13/09/05).

 

Menurut Nursanita Nasution, anggota DPR RI dari Komisi Anggaran menyebutkan bahwa anggaran perempuan dalam APBN kita masih kecil. Di tahun 2005, anggaran perempuan dalam APBN yang terbagi dalam dua pos yaitu program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak sebesar Rp. 71,85 M dan program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan sebanyak Rp.8,962 M. Anggaran tersebut dinilai kecil karena anggaran sebesar itu masih dibagi di sejumlah dinas. Bahkan menurut Nursanita, di tahun 2006 RAPBN juga tidak mengalami perubahan yang berarti karena dalam RAPBN 2006 anggaran program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak sebesar Rp.73.796 M dan Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan sebesar Rp. 9 M.

 

Dalam konteks itu menurut Nursanita, untuk menyikapi antara realitas anggaran dan idealita perlu sekali secara terus menerus melakukan sosialisasi dan advokasi tentang pengarusutamaan gender secara berkesinambungan serta memberdayakan perempuan dalam penentuan “local Budgetting”.

 

Sementara itu, Sumedi Anggono Mulyo dari Bappenas, mengungkapkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang saat ini dilakukan memungkinkan sekali keterlibatan masyarakat sipil terutama perempuan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan. Hal ini dikarenakan RPJM mempunyai keterkaitan dengan MDGs, dan secara khusus terkait dengan Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan (SNPK) yang dalam pengoperasiannya menggunakan pendekatan berbasis hak seperti kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan berusaha, perumahan, air bersih dan sanitasi, tanah, SDA dan LH, rasa aman dan hak untuk berpartisipasi.

 

Meskipun dalam proses pembangunan perempuan bisa berpartisipasi secara aktif, tetapi dalam prakteknya banyak sekali hambatan yang berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran yang berkeadilan gender. Menurut Sumedi, sejumlah hambatan tersebut diantaranya adalah kurangnya pemahaman terhadap akar masalah dan realitas kemiskinan terutama yang dialami perempuan di berbagai wilayah. Hambatan lainnya adalah belum adanya rencana kerja operasional kementerian/lembaga dalam penyusunan anggaran berkeadilan gender termasuk juga belum jelasnya pembagian tugas dan kewenangan antar dalam penyusunan anggaran berkeadilan gender. Hal ini terjadi karena lemahnya koordinasi dalam pengeloaan data dan informasi, termasuk juga lemahnya koordinasi antara lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah. Bagi Meiwita Budiharsana dari Ford Foundation, sejumlah hambatan yang terkait dengan alokasi anggaran yang berkeadilan gender seharusnya tidak perlu terjadi karena data yang diperoleh dari aspek pendidikan dan kesehatan menunjukkan ketimpangan gender antara laki-laki dan perempuan. Dari segi pendidikan, menurut Meiwita dana alokasi pemerintah di tahun 2005 sebesar 6,4% dari total anggaran. Namun dana tersebut tidak jelas pengalokasiannya. Sementara itu kalau kita lihat angka buta huruf usia diatas 10 tahun untuk perempuan di pedesaan 16% dan di perkotaan 7%, sementara itu untuk laki-laki di pedesaan 8% dan perkotaan sebanyak 3%. Untuk usia 15 tahun ke atas menunjukkan angka buta huruf perempuan sebanyak 45% dan laki-laki sebanyak 23%. “Data-data tersebut jelas menunjukkan perbandingan yang tidak imbang antara laki-laki dan perempuan, untuk itu pemerintah seharusnya sudah jelas kemana alokasi anggaran tersebut,” ujar Meiwita.

 

Selain data menyangkut pendidikan, yang lebih mencemaskan adalah data tentang kesehatan. Menurut Meiwita alokasi anggaran kesehatan tidak jelas berapa jumlahnya, sementara itu masalah seputar kesehatan reproduksi, khususnya angka kematian ibu cukup tinggi. Data yang dikeluarkan BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 1994 menunjukkan angka sebesar 390 AKI, sementara tahun 2002-2003 dan BPS kembali mengeluarkan angka AKI sebesar 307 per 100.000 kelahiran hidup. Menurut Meiwita penurunan angka AKI tersebut tidak bisa dikatakan secara Nasional, karena survey yang dilakukan oleh BPS tersebut tidak memasukkan empat propinsi yaitu Aceh, Maluku, Maluku Utara dan Papua. Sementara itu itu di keempat propinsi tersebut kondisinya sangat memprihatinkan. Untuk itu, jika keempat propinsi tersebut masuk dalam Survey maka jumlahnya akan jauh lebih besar dan data yang dikeluarkan oleh UNDP masih lebih realistis yaitu 380 per 100.000 kelahiran hidup menurut Meiwita lebih realistis untuk menunjukkan masalah AKI yang masih tinggi di Indonesia.

 

Tingginya AKI tersebut dapat terjadi karena memang tidak adanya kejelasan menyangkut alokasi anggaran kesehatan. Hal ini misalnya berdampak pada pengurangan sejumlah tenaga medis dan tenaga bantu kesehatan seperti bidan desa. Menurut Meiwita untuk tenaga dan fasilitas kesehatan yaitu bidan desa pada tahun 2000 sebanyak 62.906, sementara itu pada tahun 2003 jumlahnya semakin berkurang menjadi 39.906. Dalam profil Kesehatan yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan menunjukkan pada tahun 2000 rasio bidan adalah 71 bidan per 100.000 untuk menangani perempuan pada usia reproduksi. Data tersebut cukup logis untuk mengkaitkan bagaimana masalah penanganan reproduksi perempuan semakin menurun akibat jangkauan penanganan tenaga kesehatan seperti bidan yang semakin berkurang.

 

“Pemerintah seharusnya memperhatikan betul masalah subsidi terhadap pendidikan dan kesehatan ini. Jika masalah ini diabaikan berarti pemerintah tidak mempertimbangkan biaya yang lebih besar yang akan dikeluarkan dari dampak yang dihasilkan melalui pengurangan subsidi untuk kesehatan dan pendidikan,”ujar Meiwita.

 

Terhadap sejumlah masalah tersebut, Sumedi mengusulkan beberapa langkah kedepan, pertama perlu adanya kesepahaman dan kesepakatan yang bersifat operasional antara departemen keuangan, Bappenas, kementerian, DPR/DPD dan pemerintah daerah dalam menetapkan kerangka hukum termasuk penerbitan peraturan tentang kriteria, prosedur dan penetapan anggaran berbasis keadilan gender. Perlu adanya pengaruutamaan (mainstreaming) berbagai program dan peoyek kementerian/lembaga dan pemerintah daerah baik yang dibiayai dari APBN murni maupun dari utang terutama lokasi, jenis kegiatan dan target group perempuan. Perlu pula dilakukan penentuan prioritas kegiatan pokok dan indikasi pagu anggaran dilakukan dengan memperhatikan realitas masalah perempuan di daerah dan penggunaan kriteria yang jelas, terukur dan obyektif. Hal yang juga perlu dilakukan adalah pemihakan secara sungguh-sungguh terhadap kepentingan rakyat terutama perempuan dalam perumusan kebijakan dan program pembangunan. Agar masalah alokasi berkeadilan gender ini bisa dipahami semua pihak, perlu juga digalakkan kampanye dan sosialisasi secara aktif tentang pelaksanaan anggaran berbasis keadilan gender sebagai instrumen dalam pemenuhan hak-hak dasar rakyat. ***