Women Research Institute

Promoting women leadership and inclusive,
gender-based, and sustainable natural resource governance

Sumber: Kompas - Swara, Senin, 04 April 2005

 

MAULIDA (42) berada di antara anak-anak dan beberapa orang dewasa yang sedang menyaksikan pertunjukan pantomim yang diberikan secara sukarela oleh dua aktris pantomim Italia pada Jumat (18/3) lalu di tempat pengungsian TVRI di Mata Ie, Banda Aceh. Di gendongannya, anaknya yang terkecil, berumur lima bulan, sedang minum susu botol.

 

IBU lima anak dari Desa Lamasan, Peukan Bada, Aceh Besar, itu sebenarnya sudah ingin kembali ke kampungnya lagi. Namun, sementara ini keadaan belum memungkinkan karena lahan pertanian tempatnya mencari hidup belum mungkin digarap lagi sebab masih tertutup lumpur yang dibawa tsunami yang melanda Aceh pada Minggu (26/12/4) lalu.

 

Dia ingin segera bisa kembali ke tanahnya karena tidak mungkin terus-menerus mengharapkan bantuan di tempat pengungsian. Dari empat anaknya yang lain, baru yang pertama yang lulus SLTA, sedangkan yang nomor dua hingga nomor empat masih bersekolah di SMA, SMP, dan madrasah ibtidaiyah. Mereka ditawari pindah ke Jantho, tetapi Maulida tidak tertarik.

 

"Tempat itu jauh dari sekolah anak saya. Lagi pula di sana kami tidak biasa bertani padi sawah. Di tempat kami sekarang, kami tanam padi ladang sekali dan bisa ke gunung cari batu untuk dijual. Jadi, kami punya dua penghasilan," kata Maulida.

 

Lagi pula Maulida khawatir tempatnya di Jantho nanti jauh dari kota sehingga dia sulit berdagang. "Kadang-kadang saya bikin kue lalu jual ke kota. Kalau jauh dari kota, kan tidak bisa berdagang lagi," katanya.

 

Yang dia harapkan adalah segera mendapatkan barak, menggantikan tenda tempatnya mengungsi saat ini. Dia mendengar pemerintah menghentikan pembuatan barak dan akan mengganti dengan pembangunan rumah. "Tetapi, saya takut nanti lama lagi kalau menunggu pembangunan rumah. Barak rasanya lebih baik daripada tenda," ujarnya.

 

Kegalauan yang dialami Maulida dan dialami oleh banyak pengungsi lainnya menggambarkan bahwa membangun kembali daerah yang terkena bencana tidak sekadar memindahkan orang atau membangun infrastruktur fisik. Yang penting dikenali adalah apa yang menjadi kebutuhan orang yang ingin ditolong dan bagaimana bantuan itu menjadi berguna untuk mereka.

 

Lewat tiga bulan setelah bencana tsunami menghancurkan Nanggroe Aceh Darussalam, kekhawatiran bahwa perempuan tidak memiliki akses terhadap proses dan manfaat rekonstruksi Aceh terus terdengar. Pasalnya, berbagai fakta memperlihatkan keadaan yang tidak mendukung partisipasi dan manfaat yang seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam proses itu.

 

Tidak tersedianya data tersegregasi berapa jumlah perempuan dan laki-laki yang berada di pengungsian, apa kebutuhan mereka, apa pekerjaan mereka, dan berbagai data dasar lain menjelaskan mengapa Maulida tidak serta-merta tertarik pada tawaran untuk bertani di Jantho. Data ini diperlukan untuk menentukan program rekonstruksi seperti apa dan siapa mendapat bantuan apa.

 

Data yang tersedia masih berupa perkiraan yang diambil dari sejumlah tempat pengungsian. Organisasi nonpemerintah internasional, Oxfam, misalnya, memperkirakan tidak berimbangnya jumlah laki-laki dan perempuan yang selamat dari tsunami. Lebih banyak perempuan yang menjadi korban dengan perbandingan sekitar 10 perempuan berbanding satu laki-laki. Keadaan demografi yang tidak seimbang ini membuat perempuan rawan atas kekerasan dan Oxfam mencatat sudah terjadi setidaknya tiga perempuan yang menikah dengan duda yang umurnya jauh lebih tua. Yang belum diketahui, apakah situasi apa yang menyebabkan perempuan memasuki perkawinan itu.

 

KEPRIHATINAN terhadap adanya kemungkinan perempuan tertinggal dalam rekonstruksi Aceh kembali mengemuka dalam diskusi publik yang diadakan Kesatuan Perempuan Partai Golkar di Jakarta pekan lalu.

 

Peserta diskusi yang berasal dari berbagai elemen organisasi perempuan dan ada juga yang berasal dari Nanggroe Aceh Darussalam mengemukakan berbagai contoh bagaimana perempuan menjadi kelompok yang termarjinalkan karena kebutuhan-kebutuhan khususnya terabaikan.

 

Penyebab keadaan itu adalah karena budaya patriarkhi yang masih amat kuat di NAD dan situasi itu diperkuat pula oleh berbagai kebijakan publik yang tidak bersahabat dengan perempuan.

 

Edriana Noerdin dari Women Research Institute yang menjadi salah satu narasumber mencontohkan bagaimana perempuan secara halus disingkirkan dari kepemimpinan di ruang publik. Qanun, semacam peraturan daerah, Kota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2002 yang mengatur tata cara pemilihan geucik (kepala kampung), dalam Bab 3 Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan persyaratan menjadi geucik salah satunya ialah "mampu bertindak sebagai imam shalat".

 

Meskipun tidak secara langsung melarang perempuan menjadi pemimpin, tetapi dalam masyarakat penganut Islam di Indonesia umumnya yang bisa menjadi imam shalat adalah laki-laki. Perempuan dengan demikian secara tidak langsung tidak mungkin menjadi geucik berdasarkan qanun tersebut.

 

Syamsiah Achmad yang pernah duduk sebagai anggota komisi CEDAW di Perserikatan Bangsa-Bangsa yang juga menjadi narasumber mengingatkan bahwa di dalam era otonomi daerah dan dalam rekonstruksi Aceh hak-hak perempuan untuk bebas dari diskriminasi harus dijamin karena negara telah mengeluarkan berbagai peraturan perundangan yang menjamin tidak terjadinya diskriminasi berdasarkan apa pun. Selain itu, negara juga telah meratifikasi berbagai konvensi internasional yang menjamin hak-hak setiap warga negara.

 

Salah satu undang-undang yang menjamin hak-hak yang setara antara laki-laki dan perempuan adalah Undang-Undang Dasar 1945 yang memperkuat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, yaitu berisi ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW).

 

CEDAW pada dasarnya menganut tiga prinsip pokok, yaitu persamaan substantif, prinsip nondiskriminasi, dan prinsip kewajiban negara. Prinsip persamaan substantif berarti adanya kesempatan yang sama dalam menikmati manfaat dan hasil, perlakuan yang sama dalam akses dan manfaat, serta hak yang sama dalam keluarga, kerja, upah, waris, kepemilikan, kewarganegaraan, perwakilan, pengambilan keputusan, dan partisipasi dalam politik, sosial, ekonomi, dan sosial.

 

Dalam prinsip kewajiban negara, di sini negara bukan hanya lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif, tetapi juga warga masyarakat. Kewajiban negara adalah menjamin hak-hak wanita melalui hukum dan kebijakan serta menjamin hasilnya. Negara menjamin pelaksanaan praktis hak-hak itu melalui aturan khusus sementara, menciptakan kondisi khusus dan akses buat perempuan. Selain itu, negara juga diwajibkan untuk merealisasikan hak-hak perempuan bukan hanya secara hukum, tetapi juga de facto. Untuk memenuhi kewajiban itu, negara boleh mengatur bukan hanya di ruang publik, tetapi juga mengatur lembaga di ruang privat (keluarga) dan swasta.

 

"Pertanyaannya, sejauh mana pelaksanaan pemberian otonomi khusus dan pemberlakuan syariat Islam di Nanggroe Aceh Darussalam sudah memastikan bahwa negara, terutama Pemprov NAD, sudah menjamin dan melindungi hak asasi perempuan seperti peraturan yang diakui negara?" kata Syamsiah.

 

Proses rekonstruksi bisa menjadi peluang untuk melibatkan perempuan karena seperti juga diakui oleh lembaga seperti Bank Dunia bahwa pembangunan yang berkelanjutan haruslah mengikutkan perempuan di dalam pengambilan keputusan serta menjamin akses dan manfaat perempuan dalam pembangunan.

 

Bukti empiris di berbagai belahan dunia, termasuk di berbagai daerah di Indonesia, perempuan berperan penting dalam pembangunan. Pendidikan bagi perempuan akan meningkatkan kesejahteraan anak dan turunnya angka kematian bayi. Perempuan yang terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi bernilai uang akan meningkatkan kesejahteraan keluarga dan memungkinkan anak-anaknya mendapat pendidikan lebih tinggi.

 

Sayangnya, dalam proses rekonstruksi Aceh suara perempuan nyaris tidak didengar. Edriana menyebutkan, Kantor Menneg Pemberdayaan Perempuan hanya dilibatkan dalam biro kesejahteraan pada penyusunan cetak biru rekonstruksi Aceh. Padahal, kepentingan perempuan bukan sekadar urusan kesejahteraan, tetapi bagaimana kepentingan dan kebutuhan khusus perempuan bisa masuk di dalam setiap tahap perencanaan.

 

Contoh sederhana, misalnya, dalam membangun kembali ekonomi masyarakat, perempuan adalah kelompok yang sejak lama telah aktif secara ekonomi melalui kegiatan berdagang, bercocok tanam bersama suami, atau kegiatan produksi lain seperti usaha rumah tangga membuat kerajinan atau makanan. Kebanyakan mereka aktif dalam sektor informal yang tidak memungkinkan penyediaan agunan sehingga yang diperlukan adalah lembaga keuangan yang bisa mengakomodasi sifat usaha ini.

 

Dalam konflik bersenjata, pengalaman masa Daerah Operasi Militer yang dicabut tahun 1998 lalu memperlihatkan perempuan menjadi korban kekerasan fisik maupun seksual. Kekerasan ini sebelumnya tidak pernah diungkap dan dianggap tidak pernah terjadi. Sekarang, perempuan juga rawan terhadap kekerasan seksual pada masa lepas situasi tanggap darurat 26 Maret lalu, seperti yang diindikasikan dari peserta diskusi publik.

 

MEMASTIKAN perempuan tidak lagi sekadar pelengkap dalam rekonstruksi Aceh berarti memastikan ada wakil perempuan di dalam lembaga- lembaga pengambil keputusan. Meskipun data Gender Empowerment Measure (GEM, Ukuran Pemberdayaan Perempuan) yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik, Bappenas, dan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa, NAD dari tahun 1996-2002 menunjukkan perbaikan, tetapi Edriana meragukan data itu mewakili membaiknya tingkat kesejahteraan perempuan.

 

Alasan Edriana, indikator jumlah perempuan di parlemen memang meningkat dari 6,1 (tahun 1996) menjadi 9,1 (2002). Namun, pada masa yang sama perbandingan upah perempuan terhadap laki-laki di sektor pertanian pada masa yang sama menurun drastis, yaitu dari 70,7 persen menjadi 54 persen.

 

Fakta lain yang juga perlu diperhatikan adalah kenyataan bahwa dengan statusnya sebagai daerah otonomi khusus, pengambilan keputusan di NAD harus dimusyawarahkan bersama antara lembaga eksekutif, legislatif, dan Majelis Permusyawaratan Ulama. Di sini diperlukan bukan hanya adanya wakil perempuan di lembaga-lembaga itu, tetapi juga peningkatan kapasitasnya sehingga mereka memiliki sensitivitas atas kebutuhan perempuan.

 

Dalam hal ini Kesatuan Perempuan Partai Golkar sebagai organ di bawah partai yang saat ini memenangkan kursi terbanyak di DPR dan memiliki posisi cukup kuat di pemerintahan dapat mengambil peran strategis.

 

Bukan hanya menyebarkan hasil diskusi publik, tetapi yang lebih penting lagi ikut menjadi lembaga penekan agar tidak lahir peraturan dan keputusan publik yang mendiskriminasi perempuan. (NMP)