Women Research Institute

Promoting women leadership and inclusive,
gender-based, and sustainable natural resource governance

Sumber: Kompas, Kamis, 10 Maret 2005

 

Jakarta, Kompas - Tidak tersedianya data yang terpilah-pilah mengenai korban tsunami di Aceh mempersulit upaya rekonstruksi Aceh. Data yang tersedia di Satkorlak bersifat umum, sehingga tidak diketahui jumlah korban berdasarkan jenis kelamin, lokasi, serta masalah yang mereka hadapi.

 

Demikian terungkap dalam seminar “Representasi Perempuan dalam Rekonstruksi Sosial Aceh" di Jakarta, Rabu (9/3) yang diadakan Women Research Institute (WRI). Sebagai nara sumber adalah Syarifah Rahmatilah dari Mitra Sejari Perempuan Indonesia-Aceh, Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan (PP) NAD Dra Lailisma Sofyati, Debra Yatim dari Aceh Kita, dan Alexander Irawan dari TIFA, serta moderator Sita Kayam dari WRI.

 

Laislima mengatakan, tidak terpilahnya data korban menyulitkan penyusunan agenda rekonstruksi Aceh dengan memasukkan kegiatan berperspektif jender. Karena itu, data korban berdasarkan jenis kelamin, umur, dan persoalan menjadi satu prioritas kerja Biro PP NAD. Prioritas lain adalah membentuk tim advokasi, tim monitoring, tim pemulihan ekonomi, dan tim legal untuk membantu perempuan yang mengalami masalah hukum seperti hak waris, hak milik atas tanah, dan perwalian anak.

 

Menurut Syarifah, ketiadaan data terpilah juga menyulitkan koordinasi bantuan. Apalagi tidak semua pengungsi tinggal di barak, tapi di rumah famili. Banyak bantuan yang bertumpuk tidak terdistribusi. Ini menimbulkan pula indikasi penyelewengan bantuan, seperti dalam pembangunan barak pengungsi.

 

Hal penting lain adalah belum tertampungnya suara perempuan dalam pengambilan keputusan, sebelum maupun pascatsunami. Syarifah mengatakan, perempuan tidak dilibatkan dalam qanun (peraturan daerah) yang menyangkut kepentingan perempuan. Kalaupun dilibatkan, hanya untuk melegalisir konsep yang sudah disusun sebelumnya.

 

Salah satu pintu masuk untuk meningkatkan partisipasi perempuan adalah meningkatkan jumlah dan kualitas perempuan pada tiga pilar utama pengambilan keputusan yaitu pemerintahan daerah, DPRD, dan Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU). Menurut Alexander, wakil perempuan di MPU hampir tidak ada, sehingga suara perempuan dalam kebijakan rekonstruksi Aceh akan sulit didengar. " Kalau tidak adan ulama perempuan di MPU, posisi peremuan akan repot," kata Syarifah. ***