Women Research Institute

Promoting women leadership and inclusive,
gender-based, and sustainable natural resource governance

Sumber: Kompas, Rabu, 12 Januari 2005

 

Jakarta, Kompas - Setelah berjalan lima tahun, pelaksanaan otonomi daerah masih belum demokratis karena tidak memasukkan kepentingan perempuan ke dalam berbagai kebijakan daerah. Pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam tiap kebijakan pemerintah daerah pun kemungkinan sulit dilaksanakan karena tiap daerah merasa punya kewenangan sendiri menentukan prioritas kerjanya.

 

Demikian antara lain hasil penelitian tim dari Yayasan Jurnal Perempuan (YJP) dan Women Research Institute (WRI) yang dipaparkan dalam peluncuran buku Menggalang Perubahan, Perlunya Perspektif Gender dalam Otonomi Daerah terbitan YJP dan Bank Dunia, di Jakarta, Selasa (11/1).

 

 

Gadis Arivia dari YJP menyebutkan, penelitian di delapan kota (Banda Aceh, Padang, Tasikmalaya, Ciamis, Cianjur, Wonosobo, Jember, dan Poso) selama lima bulan pada tahun 2003 menunjukkan, dalam berbagai kebijakan daerah baik provinsi maupun kabupaten, perempuan masih menjadi pihak yang dirugikan. Padahal, mengutip penelitian Bank Dunia, kesetaraan gender akan memperkuat kemampuan negara untuk tumbuh, mengurangi kemiskinan, dan memerintah secara efektif.

 

Di berbagai daerah itu, kecuali Wonosobo dan Poso, pemerintah setempat mengeluarkan aturan yang lebih menekankan pengaturan moralitas dan isu keagamaan, tetapi melupakan isu lain yang penting, seperti pemberantasan korupsi, penetapan anggaran yang lebih transparan dan penurunan angka kematian ibu melahirkan.

 

Akibatnya, perempuan yang paling terkena dampak merugikan. Di Padang, misalnya, pernah muncul rancangan peraturan daerah (ranperda) yang melarang perempuan keluar rumah tanpa muhrim dari pukul 22.00-05.00. Ranperda itu untuk menanggulangi tindakan maksiat seperti perjudian, prostitusi, dan minuman keras. Ranperda itu merugikan karena menempatkan perempuan sebagai sumber kemaksiatan sehingga aktivitasnya harus dibatasi.

 

Penelitian WRI di sembilan kabupaten/kota selama tahun 2003 mendapatkan hasil serupa. Sita Aripurnami Kayam menyebutkan contoh, di Mataram, Nusa Tenggara Barat, keluar Perda Nomor 7 Tahun 2002 mengenai Retribusi Ketenagakerjaan dan Perda Nomor 9 Tahun 2002 mengenai Retribusi Izin Ketenagakerjaan, yang mengutip biaya dari calon buruh migran tetapi tidak dikembalikan dalam bentuk perlindungan untuk buruh migran yang sebagian besar adalah perempuan.

 

Anggaran pendapatan dan belanja Kota Mataram 2002 sebesar Rp 158,559 miliar dengan belanja rutin Rp 108,098 miliar dan belanja pembangunan Rp 50,461 miliar. Anggaran sektor kesehatan, kesejahteraan sosial, peranan wanita, anak dan remaja besarnya Rp 3,288 miliar dan sektor pemberdayaan perempuan hanya Rp 278,5 juta.

 

Menurut Sita, ada pemerintah daerah yang menyadari ketidaksetaraan dan diskriminasi gender lalu merespons dengan rumusan kebijakan. Tetapi, permasalahan terletak pada definisi apa yang dimaksud dengan keikutsertaan dan peran perempuan dalam kebijakan publik.

 

Sementara itu, dalam sambutan tertulisnya, Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Meutia Hatta Swasono menyebutkan, pelaksanaan desentralisasi membawa implikasi pengarusutamaan gender (PUG) diberi prioritas rendah karena dianggap tidak bisa menyumbang pada pendapatan asli daerah. Implikasi lain adalah kelembagaan yang menangani PUG yang beragam antardaerah selain kemungkinan dilikuidasinya PUG karena daerah diberi kebebasan membentuk organisasi pemerintahannya sesuai dengan kebutuhan. (NMP)