Women Research Institute

Promoting women leadership and inclusive,
gender-based, and sustainable natural resource governance

Sumber: Jurnal Perempuan, 12 Januari 2005
Jurnalis: Eko Bambang S

 

Jurnalperempuan.com-Jakarta. Otonomi daerah masih mengesampingkan peran perempuan. Salah satu indikasinya dapat dilihat bagaimana proses pengambilan keputusan ditingkatan daerah, perempuan seringkali tidak dilibatkan. Seringkali peraturan-peraturan daerah tiba-tiba keluar namun akhirnya berdampak kepada perempuan yang menjadi sasaran. Di Sumatera Barat misalnya, hampir saja keluar kebijakan yang jelas-jelas merugikan perempuan, yaitu melarang perempuan keluar malam, dengan asumsi dapat mengurangi kegiatan prostitusi. Pertanyaanya mengapa justru perempuan yang dilarang keluar malam, mengapa laki-laki tidak Jelas? ini suatu kebijakan yang mendeskreditkan perempuan. Beruntung terjadi penolakan dari kelompok perempuan, sehingga pasal yang berbunyi melarang perempuan keluar malam ini dihapuskan.

 

Demikian pemaparan Gadis Arivia, Board of Director Yayasan Jurnal Perempuan dalam acara peluncuran buku dan diskusi “Menggalang Perubahan; Pentingnya Perspektif Gender Dalam Otonomi Daerah” yang diselenggarakan oleh Yayasan Jurnal Perempuan bekerjasama dengan World Bank dan Kedutaan Denmark Untuk Indonesia. Acara yang berlangsung di hotel Le-Meredien Jakarta, Selasa (11/01/05) ini menghadirkan juga Sita Aripunami dari Women Research Institute (WRI), Maria Susiawati dari bagian Pemberdayaan Perempuan Wonosobo dan di moderatori oleh Dewi Fortuna Anwar dari LIPI. Hadir juga untuk memberi sambutan dalam acara ini Andrew Sterr, Country Director World Bank Indonesia dan Geert Aagaard Andersen Duta Besar Denmark Untuk Indonesia.

 

Buku yang diterbitkan oleh Yayasan Jurnal Perempuan dan World Bank ini diangkat dari hasil riset yang dilakukan di 8 wilayah di Indonesia yaitu Nangroeh Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Tasikmalaya, Cianjur, Ciamis, Wonosobo, Jember dan Poso pada tahun 2003 lalu. Tujuan riset sendiri adalah untuk melihat apakah kebijakan otonomi daerah yang menjadi agenda bangsa Indonesia pasca pemerintahan Orde Baru yang menekankan pada Sentralisme pemerintahan mempunyai pengaruh positif bagi terciptanya kesetaraan gender ditingkatan daerah. Dan dari hasil riset yang dilakukan, nampaknya kebijakan otonomi daerah justru menjauhkan peran serta perempuan dalam konteks pembangunan daerah. Perempuan justru dijadikan sebagai objek sasaran yang tidak menguntungkan bagi kemajuan dirinya. Selain Wonosobo, yang menjadi wilayah riset, hampir semua daerah justru tidak merangkul perempuan secara lebih adil. Hanya Kabupaten Wonosobo yang dalam riset ini menunjukkan bagaimana kebijakan pemerintah daerah justru bisa membangu partisipasi perempuan dalam pembangunan di daerah.

 

Menurut Gadis, dalam sebuah buku yang diterbitkan oleh World Bank yaitu Engendering Development disebutkan bahwa kesetaraan gender merupakan persoalan pokok pembangunan yang akan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang, mengurangi kemiskinan dan memerintah secara efektif. Dalam konteks itulah jika negara kita mau membangun pemerintahan yang maju setidaknya memperhatikan masalah secara khusus yang berkaitan dengan kesetaraan gender. Namun sayangnya, dalam buku tersebut juga disebutkan bahwa tidak ada satu wilayahpun di negara dunia ketiga di mana perempuan telah menikmati kesetaraan dalam hak-hak hukum, sosial dan ekonomi.

 

Senada dengan hasil riset yang ditemukan oleh Yayasann Jurnal Perempuan, Sita Aripunami dari Women Research Institute yang juga menyampaikan hasil penelitian mengenai representasi perempuan dalam kebijakan publik di era otonomi menunjukkan bagaimana kebijakan perempuan di tingkatan politik otonomi daerah berdampak pada pembatasan peran perempuan untuk juga terlibat dalam pembuatan keputusan yang partisipatif ditingkat lokal.

 

Sementara itu Maria Susiawati dari bagian pemberdayaan perempuan Kabupaten Wonosobo menegaskan bahwa dengan mengimplementasikan kebijakan pengarusutamaan gender ditingkatkan daerah maka penyelenggaraan pembangunan ditingkatkan daerah akan bekerja secara lebih baik dan dapat menunjang terwujudnya good governance. Hal ini dikarenakan melalui kebijakan yang mempertimbangkan keadilan dan kesetaraan gender maka setiap pelaksanaan program selalu menggunakan indikator-indikator atau pertimbangan-pertimbangan keseimbangan peran dan manfaat bagi laki-laki maupun perempuan, sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Dengan pendekatan ini pula setiap pelaksanaan program akan selalu menunjukkan bentuk kesetaraan, keadilan, demokratis dan transparasi yang dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan.

 

Pengarusutamaan Gender Masih Dikesampingkan


Sementara itu, Meutia Faridah Hatta, Menteri Pemberdayaan Perempuan RI dalam pidato sambutannya yang dibacakan oleh Dr.Suryadi Suparlan, Staff Ahli Bidang Hubungan antar Lembaga mengatakan bahwa Otonomi daerah pada hakekatnya berkeinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumberdaya di daerah guna pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan itu, pengarusutamaan gender yang dicanangkan oleh pemerintah seharusnya bisa menjadi strategi untuk pencapaian tujuan otonomi daerah tersebut. Namun demikian, menurut Meutia pengarusutamaan gender acapkali masih mempunyai skala prioritas yang rendah dalam kebijakan dan program pembangunan daerah, sebab pelaksanaan pengarusutamaan gender bukan merupakan kegiatan yang mampu mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).

 

Meneg PP menekankan bahwa pada hakekatnya pemaberdayaan perempouan, promosi kesetaraan gender dan perlindungan anak merupakan satu kesatuan dalam proses pembangunan manusia Indonesia yang berkualitas. Oleh sebab itu, pengarusutamaan gender sebagai salah satu strategi pembangunan nasional guna meningkatkan kualitas hidup perempuan dan laki-laki dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender adalah bagian integral dari pembangunan yang berkelanjutan. Disebutkan pula bahwa berdasarkan data yang tercantum dalam laporan UNDP, terlihat korelasi yang positif antara perkembangan pengarusutamaan gender dengan meningkatnya ranking Indeks Pembangunan Manusia. Dalam tahun 2003, Indonesia menduduki rangking 111 dari 175 negara atau meningkat satu tingkat diatas Vietnam. Sedangkan rangking Gender Development Index menduduki ranking 90 dari 144 negara dan ranking Gender Empowerment Measured (GEM) menduduki ranking 58. ***