Women Research Institute

Promoting women leadership and inclusive,
gender-based, and sustainable natural resource governance

Sumber: Kompas, Jumat 19 Mei 2006
Ninuk Mardiana Pambudy

 

JAKARTA, Kompas - Otonomi daerah setelah reformasi membawa persoalan terhadap layanan kesehatan dan keluarga berencana. Kemiskinan memang dapat menyebabkan kurang gizi pada anak-anak, tetapi tidak sedikit pula masalah kurang gizi disebabkan rendahnya pengetahuan mengenai kesehatan, bukan karena ketidakmampuan ekonomi. Kebijakan yang maskulin dan tidak sensitif jender menyebabkan layanan kesehatan tidak terpenuhi. Tidak sedikit kabupaten yang melihat layanan kesehatan bukan sebagai hak masyarakat yang harus diberikan, tetapi sumber pendapatan asli daerah. Pendekatan liberal seperti ini menyebabkan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) pun terkena target menaikkan penerimaannya dari tahun ke tahun.

 

Di beberapa kabupaten, anggaran untuk kesehatan angkanya amat kecil karena sebagian besar anggaran digunakan untuk biaya rutin. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Mataram tahun 2002, misalnya, menurut penelitian Women Research Institute, dengan jumlah Rp 158,559 miliar, Rp 108,098 miliar di antaranya untuk anggaran rutin.

 

Dari sisa anggaran Rp 50,461 miliar yang dipakai untuk pembangunan itu, hanya Rp 3,288 miliar lebih yang digunakan untuk sektor kesehatan, kesejahteraan sosial, peranan perempuan, anak, dan remaja.

 

Data dari lembaga nonpemerintah IDEA di Yogyakarta memperlihatkan hal serupa. Kota Bengkulu mengalokasikan anggaran rutin 65 persen pada tahun 2004, Kebumen 70 persen (2005), Gunung Kidul 70 persen (2005), dan Bantul 26 persen (2005) dari total anggaran. Meskipun kelihatannya anggaran belanja publik di Bantul besar, yaitu 74 persen, tetapi 70 persen penggunaannya untuk belanja administrasi umum aparatur pemerintahan kabupaten.

 

Data IDEA juga memperlihatkan bagaimana kabupaten-kabupaten menjadikan kesehatan sebagai sumber tertinggi APBD. Di Bantul, misalnya, pada 2004 penghasilan dari retribusi kesehatan Rp 10,3 miliar, sementara dari pajak penerangan jalan Rp 6,1 miliar, dan retribusi tempat rekreasi Rp 2,71 miliar.

Di Gunung Kidul, pada tahun 2003, besarnya retribusi layanan kesehatan Rp 5,43 miliar, sementara dari retribusi penjualan produk usaha daerah Rp 2,74 miliar dan pajak penerangan jalan Rp 1,383 miliar. Di Subang, penghasilan dari retribusi kesehatan tahun 2004 sebesar Rp 15,71 miliar, sementara dari pajak penerangan jalan Rp 6,05 miliar dan pajak hiburan Rp 1,725 miliar.

 

Menyedihkan


Rendahnya perhatian pemerintah pada masalah kesehatan berdampak langsung terhadap kesehatan perempuan dan anak-anak. Salah satu indikatornya adalah tingginya angka kematian ibu (AKI) melahirkan, yaitu 307 per 100.000 kelahiran hidup tahun 2003 menurut Badan Pusat Statistik dan ORC Macro.

 

Angka tersebut jauh lebih tinggi daripada angka negara-negara Asia Tenggara lainnya, seperti Singapura, yang pada tahun 2000 AKI-nya 6, Malaysia 39, Thailand 44, Vietnam 160, dan Filipina 170, sementara Indonesia 396.

 

AKI 307 itu pun sebenarnya dapat lebih tinggi lagi karena belum memasukkan data dari Papua, Maluku, Maluku Utara, dan Aceh.

 

Masalah tingginya angka kematian ibu melahirkan itu sebenarnya baru sebagian kecil dari masalah kesehatan reproduksi secara menyeluruh yang merupakan satu siklus hidup dari sejak lahir hingga lanjut usia. Tingginya angka kematian ibu melahirkan tergantung dari keadaan kesehatan sebelumnya.

 

Kekurangan gizi, beratnya beban kerja di rumah tangga, percobaan pengguguran kehamilan yang tidak diinginkan oleh perempuan itu sendiri ataupun pelaku yang tidak kompeten melalui penghentian kehamilan yang tidak aman adalah beberapa penyebab kematian ibu melahirkan.

 

Survei lembaga swadaya masyarakat Mitra Inti pada tahun 2002 di sembilan kota besar memperlihatkan adanya peningkatan jumlah kehamilan yang tidak dikehendaki dibandingkan dari ketika subsidi alat-alat kontrasepsi belum dihapuskan.

 

Ada sekitar 65 persen kehamilan tidak dikehendaki, umumnya kehamilan ketiga. Meskipun tidak semuanya digugurkan, si ibu dan terkadang suaminya mencoba mengintervensi kehamilan itu pada tiga bulan pertama dengan minum obat-obatan, umumnya jamu-jamuan.

 

Tidak sensitifnya pengambil kebijakan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang didominasi laki-laki itu terhadap kebutuhan praktis perempuan menyebabkan dipangkasnya subsidi layanan publik, seperti untuk puskesmas, layanan kesehatan lain, dan alat kontrasepsi.

 

Relasi tidak seimbang di dalam keluarga tidak memberi keleluasaan kepada perempuan membelanjakan uang untuk kesehatannya, termasuk membeli alat kontrasepsi. Kepentingan mendasar perempuan ini kerap kalah oleh kepentingan kesenangan suami seperti membeli rokok.

 

Hasil penelitian seorang panelis di Gunung Kidul dan Bantul, DI Yogyakarta, memperlihatkan ternyata mengikuti program Keluarga Berencana (KB) belum sepenuhnya dianggap kebutuhan pribadi, melainkan program pemerintah. Akibatnya, ketika alat kontrasepsi menjadi mahal atau sulit didapat, mereka kurang termotivasi mendapatkan alat kontrasepsi tersebut.

 

Hasil penelitian itu diperkuat data Yayasan Kesehatan Perempuan dan Mitra Inti yang menyebutkan, masalah dalam pelaksanaan KB antara lain adalah menurunnya daya beli dan ketersediaan alat kontrasepsi sejak krisis ekonomi tahun 1997, rendahnya keikutsertaan laki-laki dalam program KB, yaitu kurang dari 2 persen, serta terbatasnya pengetahuan peserta KB tentang cara memakai alat kontrasepsi dan efek sampingnya.

 

Di tingkat pusat, pemerintah telah mengeluarkan komitmen untuk menghapuskan diskriminasi berbasis jender, antara lain dengan diratifikasinya Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tanggal 24 Juli 1984. Komitmen terakhir dengan ikutnya Indonesia mendeklarasikan Tujuan Pembangunan Milenium.

 

Di antara Tujuan Pembangunan Milenium adalah mendorong kesetaraan jender dan memberdayakan perempuan dalam pendidikan dasar dan lanjutan tingkat pertama pada tahun 2015, mengurangi hingga tiga perempat kematian anak, dan mengurangi hingga sepertiga angka kematian ibu melahirkan.

 

Sayangnya, pemerintah tidak pernah mengaitkan Tujuan Pembangunan Milenium sebagai membangun kesejahteraan perempuan. Padahal, bahkan Bank Dunia pun mengakui, tambahan satu persen perempuan yang mendapat pendidikan menengah pertama—peningkatan pendidikan akan berdampak terhadap naiknya derajat kesehatan perempuan dan anak—anak meningkatkan produk domestik bruto negara berkembang 0,3 persen.

 

Memperbesar Keterwakilan


Meskipun demikian, harapan bukannya tidak ada. Kabupaten Jembrana, misalnya, dapat mengalokasikan anggarannya secara seimbang. Tahun 2003 Jembrana mengalokasikan 54 persen APBD-nya untuk anggaran rutin dan 45 persen sisanya untuk anggaran pembangunan. Di Jembrana, anak-anak SD, SMP, dan SMA dapat bersekolah dan mendapat layanan kesehatan gratis.

 

Agar kepentingan perempuan terwakili dan agar pengalokasian dana APBD untuk anggaran pembangunan dapat ditingkatkan, keterwakilan suara perempuan dan anak-anak di dalam lembaga pengambilan keputusan menjadi sangat penting.

 

Karena itu, ke depan harus dipastikan perempuan dapat mengisi sampai 30 persen kursi di lembaga perwakilan rakyat tingkat pusat, provinsi, serta kabupaten dan kota.

 

Belajar dari Pemilu 2004, bukan hanya perempuan pemilih yang perlu diberdayakan untuk memilih calon yang memperjuangkan kepentingan mereka dan memberikan hak-hak sebagai warga, juga meningkatkan kapasitas perempuan calon anggota legislatif dan mendesak partai politik agar mencalonkan perempuan pada urutan jadi. Bukan hanya sebagai hiasan dengan meletakkan nama mereka di urutan bawah daftar calon. ***