Women Research Institute

Promoting women leadership and inclusive,
gender-based, and sustainable natural resource governance

Sumber: Kompas - Swara, Senin, 15 Januari 2007
Oleh: Maria Hartiningsih dan Ninuk Mardiana Pambudy

 

Ancaman melalui faksimile terhadap aktivis Women's Research Institute (WRI) pada awal tahun 2007, menyusul pencurian CPU komputer dari kantor itu pada bulan September lalu, tak bisa dianggap sebagai peristiwa kriminal biasa.

 

Peristiwa itu dapat dilihat sebagai penyerangan terhadap simbol perjuangan perempuan dan, karenanya, yang diserang adalah eksistensi gerakan perempuan.

 

Pencurian delapan dari sembilan CPU komputer meja di kantor WRI di kawasan Jakarta Selatan itu, seperti dikemukakan Direktur Eksekutif Demos, mantan anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Asmara Nababan, bukan yang pertama terjadi.

 

"Ini juga terjadi pada organisasi nonpemerintah, seperti Common Ground, Migrant Care, dan Trade Union Resource Center," ujarnya. Tujuannya, menurut Asmara, adalah untuk mengetahui apa yang dikerjakan organisasi tersebut.

 

Akan tetapi, susulan ancaman tidak terjadi di lembaga-lembaga itu. "Hanya terjadi pada WRI," ujarnya, ketika dihubungi hari Sabtu (13/1).

 

Pada tanggal 5 Januari 2007, selembar faksimile yang ditujukan kepada pendiri WRI, Sita Aripurnami yang saat ini menjabat sebagai direktur eksekutif, dan Edriana Nurdin sebagai direktur program, diterima dan kemudian dibaca Sita.

 

Faksimile yang mengatasnamakan sebuah organisasi keagamaan, tetapi tanpa kop surat dan alamat itu, berisi ancaman yang menyasar secara personal kepada pribadi, baik Sita maupun Edriana, dengan menggunakan identitas agama sebagai alat meneror.

 

Politisasi identitas inilah yang disebut Prof Saparinah Sadli sebagai salah satu kerentanan khusus para perempuan pembela hak-hak asasi manusia. Ia mengemukakannya dalam dialog nasional untuk menjawab tantangan bersama membela para perempuan pembela hak-hak asasi manusia di Jakarta, akhir November 2006.

 

Teror itu berdampak cukup serius secara personal pada individu-individu di dalamnya meski para aktivis WRI sangat paham bahwa situasi itulah sasaran pengirimnya. "Kami kan meneliti dan tidak berada di baris depan isu-isu besar seperti RUU Antipornografi dan Pornoaksi dan poligami," kata Edriana.

 

Anggota Komisioner Komnas Perempuan, Sylvana Apituley, mengatakan, semua isu yang diteliti WRI terkait dengan upaya demokratisasi dan hak asasi manusia sehingga selalu ada upaya untuk melemahkannya.

 

"Serangan itu sangat efektif terhadap identitas jender kita," ujarnya seraya mengingatkan supaya tidak menginternalisasi ancaman tersebut. Dari serangkaian peristiwa, ia juga melihat pola khusus penyerangan terhadap perempuan pekerja hak-hak asasi manusia.

 

Bukan Isunya

 

Namun, Ketua Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Kamala Chandrakirana mengingatkan, peristiwa itu tak ada kaitannya dengan isu-isu yang ditekuni WRI.

 

"Ini nonisu dan menyangkut masalah eksistensi," tegas Ketua Komnas Perempuan Kamala Chandrakirana.

 

Ia menyebut bulan September sebagai momentum. Bulan itu, tahun 2004, Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disahkan sebagai UU-PKDRT. Ini dapat dianggap sebagai salah satu simbol kemenangan gerakan perempuan.

 

"Pencurian terjadi pada bulan September tahun 2006. Ini backlash," sambung Kamala. "Saya pikir, itu dilakukan bukan karena WRI melakukan apa, tetapi ia diserang sebagai simbol. Yang diserang adalah eksistensi gerakan perempuan," ujarnya.

 

Ia menyerukan untuk terus merayakan keberadaan gerakan perempuan dan ancaman itu tidak boleh membuat aktivis perempuan kehilangan keseimbangan. Kamala kemudian mengusulkan beberapa hal yang harus dilakukan.

 

Ancaman terhadap aktivis sebenarnya bukan hal baru. Yanti Muhtar dari Kapal Perempuan mengatakan, organisasi yang ia pimpin itu menerima ancaman ketika meluncurkan buku mengenai perkawinan antar-agama yang terkait dengan UU Perkawinan.

 

"Kami dituduh menyebarkan ajaran sesat, tetapi organisasi yang mengirim faksimile itu ada alamatnya. Jadi, kami jelaskan duduknya soalnya, tetapi tak ada tanggapan," ujarnya.

 

Dini dari Puan Amal Hayati menambahkan, Fatayat NU menerima ancaman dari yang mengatasnamakan "Hamba Allah", mempertanyakan maksud Fatayat mengangkat isu-isu yang dianggap "tak sesuai dengan agama".

 

Ketua Umum Fatayat NU Maria Ulfah Anshor memang menulis dan meluncurkan buku Fikih Aborsi yang ditelaah secara ilmiah, memaparkan pro-kontra seputar isu tersebut.

 

Di Aceh, seperti dituturkan anggota Komisioner Komnas Perempuan, Azriana, ancaman seperti itu bukan hal baru, termasuk ancaman penghilangan nyawa atas tuduhan-tuduhan anti-syariat Islam.

 

Rita Serena Kolibonso dari Mitra Perempuan menambahkan, feminis Muslim dan peneliti seperti Dr Musdah Mulia mengalami teror yang terus-menerus ketika mengumumkan Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam.

 

"Tini Hadad dari YKP juga menerima ancaman individual. Ia dituduh proaborsi. Teror itu juga menyasar secara personal terkait dengan keluarga," sambung Rita.

 

"Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) juga menerima tantangan dari satu organisasi agama berkaitan dengan usulan revisi UU Kesehatan. Tetapi, identitas kelompok itu jelas," ujar Dian dari YKP.

 

Karena itu, ketiadaan kop surat dan alamat serta nomor kontak dari lembaga pengirim membuat faksimile ke WRI itu bisa disebut sebagai surat kaleng.

 

Semua ini menjelaskan menjadi aktivis pembela hak-hak asasi manusia di Indonesia adalah pilihan hidup yang penuh tantangan dan risiko. Apalagi kalau dia perempuan.... ***