Women Research Institute

Promoting women leadership and inclusive,
gender-based, and sustainable natural resource governance

Sumber: Kompas, 15 Februari 2007

 

Jakarta, Kompas - Tugas utama kaum beragama hari ini dan esok dalam menghargai keadilan dan martabat kemanusiaan adalah merekonstruksi diskursus-diskursus keagamaan dan tafsir monolitis konservatif yang tidak adil gender. Diskursus dan tafsir baru tersebut diharapkan mengantar reformasi hukum yang ramah dan menghargai martabat perempuan.

 

KH Husein Muhammad, Komisioner Komnas Perempuan, mengemukakan hal ini dalam Seminar Gerakan Pembaruan Islam dan Isu-isu Jender yang diadakan oleh Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Universitas Paramadina di Jakarta, Rabu (14/2).

Sumber: Suara Pembaruan, 15 Februari 2007

 

[JAKARTA] Upaya ke arah Pembaruan pemikiran Islam, terutama yang berkaitan dengan hak-hak perempuan hampir selalu mengalami hambatan dari masyarakatnya sendiri, bahkan tidak jarang para pembaharu pemikiran Islam tersebut harus mengalami stigmatisasi yang menyakitkan dari saudaranya sendiri.

 

Termasuk perjuangan pembaharu pemikiran Islam yang ingin memperjuangkan perempuan untuk memperoleh keadilan atas hak-hak kemanusiannya sampai hari ini masih harus menghadapi kendala-kendala yang serius dari sistem kebudayaan manusia.

Sumber: Kompas-Swara, Senin, 19 Februari 2007
Ninuk Mardiana Pambudy

 

Kecenderungan konservatisme secara global memunculkan kelompok-kelompok konservatif yang cenderung membatasi gerak perempuan. Meskipun situasi perempuan di Indonesia secara umum jauh lebih baik dibandingkan dengan situasi di Timur Tengah, kecenderungan tersebut dapat berdampak terhadap pelanggaran hak-hak manusia, perempuan terutama.

 

Latar belakang itulah yang mendorong Pusat Studi Islam dan Kenegaraan Universitas Paramadina mengangkat tema "Gerakan Pembaharuan Islam dan Isu-isu Gender" dalam diskusi yang diselenggarakan di Universitas Paramadina, Jakarta, Rabu dan Kamis (14 dan 15 Februari).

 

Sumber: ICRP, 28 Mei 2007

 

Barangkali masih segar dalam ingatan kita ketika beberapa tahun lalu sempat menjamur fenomena “perda syariat Islam dan anti kemaksiatan” di beberapa daerah menyusul diberlakukannya sistem pemerintahan desentralistik melalui UU No. 23 tahun 1999. Jelas di sini aspek moralitas dilihat krusial dalam pembangunan masyarakat. Namun sayang, indikator kesuksesannya adalah jika perempuan justru berhasil dikekang dengan jilbabisasi dan larangan keluar malam. Pemikiran yang bias ini akhirnya memunculkan produk hukum bernama perda yang isinya sangat memasung perempuan tetapi di sisi lain malah menenggelamkan akar permasalahan yang sesungguhnya. Keinginan memberantas penyakit masyarakat malah berbuah ekses negatif pada perempuan dan menghasilkan pembatasan serta pengekangan terhadap hak-hak dan kebebasan perempuan.