Women Research Institute

Promoting women leadership and inclusive,
gender-based, and sustainable natural resource governance

Sumber: Kompas, Rabu, 13 Agustus 2008


Palembang, Kompas - Anggaran pemberdayaan perempuan yang dianggarkan dalam APBD di berbagai daerah di Indonesia masih rendah. Kondisi serupa terjadi di Sumatera Selatan yang besarnya anggaran untuk pemberdayaan perempuan melalui Biro Pemberdayaan Perempuan masih sangat terbatas.


Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumsel Noviarman Kailani dalam pelatihan Anggaran Berkeadilan Gender dalam APBD Provinsi Sumsel, Selasa (12/8), mengatakan, besarnya anggaran pemberdayaan perempuan melalui Biro Pemberdayaan Perempuan sekitar Rp 3 miliar per tahun.


Menurut Noviarman, jumlah anggaran tersebut sulit untuk diperbesar. Alasannya, untuk lembaga setingkat biro, seperti Biro Pemberdayaan Perempuan, anggaran yang diberikan hanya berkisar pada jumlah tersebut.


Pelatihan tersebut diselenggarakan oleh Women Research Institute (WRI) dan Yayasan Puspa Indonesia selama tiga hari di Hotel Quality Daira, Palembang.


Direktur WRI Sita Aripurnami mengungkapkan, besar maupun kecilnya anggaran untuk pemberdayaan perempuan bersifat relatif. Berdasarkan penelitian WRI di 22 daerah, ternyata jumlah anggaran dari APBD untuk pemberdayaan perempuan kurang dari 1 persen. Meski kurang dari 1 persen, jumlahnya tetap mencapai miliaran rupiah dan sangat kecil dibandingkan dengan jumlah APBD.


Meningkatkan Kesehatan


Sita mengatakan, di daerah-daerah yang diteliti ditemukan anggaran kesehatan hanya 10 persen dan anggaran khusus untuk kesehatan perempuan kurang dari 1 persen. Padahal, anggaran kesehatan perempuan bermanfaat untuk menekan kematian ibu melahirkan.


Menurut Sita, angka kematian ibu melahirkan di Indonesia, berdasarkan penelitian Bank Dunia, mengalami peningkatan dari 317 per 100.000 kelahiran menjadi 420 per 100.000 kelahiran. Padahal, dalam Millenium Development Goals (MDG) tahun 2015, angka kematian ibu melahirkan harus mencapai 125 per 100.000 kelahiran.


”Kalau anggaran untuk kesehatan perempuan kurang dari 1 persen, bagaimana pemerintah bisa menekan angka kematian ibu melahirkan,” ungkap Sita. (WAD)