Women Research Institute

Promoting women leadership and inclusive,
gender-based, and sustainable natural resource governance

Sumber: Kompas - Swara, Senin, 07 Juli 2008


Bidan Sumiati (56) sejak tahun 1971 bertugas di Kepulauan Seribu hingga sekarang. Juni lalu di Glasgow, dia menerima penghargaan dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO untuk jasanya membuat persalinan menjadi lebih aman, bersama satu petugas kesehatan dari Brasil.


Di antara begitu banyak tugasnya hingga sekarang, salah satunya adalah menolong ibu hamil dan ibu melahirkan. Sumiati mengenang, tahun 1971 dia adalah satu-satunya bidan di Kepulauan Seribu. Tanpa menunggu komando, Sumiati pun berinisiatif “jemput bola”. Dia mendatangi pulau-pulau di Kepulauan Seribu untuk mendatangi ibu-ibu hamil dan mempromosikan Keluarga Berencana.


“Waktu itu masih pakai perahu layar,” kata Sumiati yang tinggal di Pulau Pramuka. Dia kini menjadi Koordinator Pelayanan Kesehatan di dinas kesehatan setempat.


Setelah tahun 1976, baru ada puskesmas permanen di tempatnya tinggal dan mulai datang perawat dari daratan Jakarta. Namun, dia tetap sendirian sebagai bidan hingga tahun 1985.


Sekarang, dia masih membantu ibu hamil untuk Pulau Pramuka dan Pulau Panggang. ”Kami bekerja sama dengan dukun karena mereka ada di masyarakat,” kata Sumiati yang dihubungi Jumat (4/6) petang.


Sumiati pula yang melatih para dukun di sana agar dapat menolong persalinan dengan benar dan baik. Misalnya, untuk urusan kebersihan dan mengenali kelainan kehamilan sejak dini.    

                                                                    

”Kami melatihkan kebersihan kepada para dukun supaya tidak ada kematian ibu dan bayi karena tetanus atau karena terlambat menolong kelainan dalam kehamilan,” kata Sumiati.


Secara materi, imbalan yang diterima tak seberapa dibandingkan pengorbanan waktu dan tenaga. Untuk keluarga miskin, biaya Rp 150.000 akan dikeluarkan pemerintah. Untuk keluarga tidak miskin, biayanya Rp 250.000, tetapi itu dibagi bersama perawat dan dukun bayi.

 

”Kalau mengharapkan materi, saya tidak akan bekerja sebagai bidan,” kata ibu lima anak itu.

 

Potret Layanan Kesehatan


Sumiati adalah satu dari sekitar 30.000-an bidan di desa yang bekerja jauh dari kota besar. Di tangan bidan terletak harapan layanan kesehatan reproduksi perempuan. Hal ini yang coba dipotret Women Research Institute (WRI).


WRI meneliti sejak tahun 2007 di tujuh kabupaten: Lampung Utara, Lebak, Indramayu, Solo, Jembrana, Lombok Tengah, dan Sumba Barat. Penelitian ini untuk melihat sejauh mana kebijakan pemerintah daerah dalam bidang kesehatan mampu memecahkan masalah kesehatan bagi ibu melahirkan dan bayinya.

 

Temuan penting penelitian, seperti disampaikan anggota Badan Pendiri dari Direktur Penelitian WRI Edriana Noerdin dua pekan lalu di Jakarta, adalah jaminan kesehatan--termasuk untuk kesehatan reproduksi--gratis bukan solusi. Kenyataannya, masih banyak ibu hamil tetap pergi ke dukun meskipun pemerintah memberi layanan gratis untuk pasien datang ke tenaga kesehatan.

 

Persoalannya, tidak semua dukun mendapat pelatihan penanganan persalinan yang baik dan benar. Bahkan, ada dukun yang sudah dilatih pun ketika menolong persalinan tidak selalu mempraktikkan apa yang telah dilatihkan. Padahal, tidak sterilnya alat dalam persalinan dapat menyebabkan kematian ibu dan bayi karena tetanus.

 

Selain itu, dukun juga tidak terlatih menghadapi persalinan bermasalah dan tidak selalu memiliki persediaan peralatan dan obat. Di sisi lain, karena merasa memiliki cukup jam terbang, acap kali dukun abai terhadap tanda awal persalinan bermasalah. Persoalan lain, tidak semua dukun bersedia bekerja sama dengan bidan.

 

Banyak keluarga lebih senang ditolong dukun. ”Dukun itu amit-amit dipercaya dan dituakan di desa, sementara bidan banyak yang imut-imut pengalaman karena baru lulus,” kata Ketua Bidang Pendidikan Ikatan Bidang (IBI) Indonesia Emi Nurjasmi.

 

Di desa, demikian Emi, dukun kerap dipilih karena tinggal dekat dengan rumah pasien. Dukun juga melayani secara ”paripurna”, bukan hanya menolong persalinan, tetapi juga menyucikan kain setelah persalinan, mengasuh anak-anak pasien yang masih kecil, termasuk memijat setelah persalinan. Mereka juga bersedia dibayar secara natura.

 

Belum Berpihak

 

Penelitian ini menyimpulkan sementara, belum ada kebijakan khusus berkaitan dengan kesehatan reproduksi perempuan, terutama untuk mendorong bidan tinggal di desa. Data IBI menyebutkan, saat ini hanya ada 30.000-an bidan desa untuk sekitar 70.000 desa.

 

Belum ada kebijakan yang menjamin kesejahteraan bidan. Menurut Emi ada bidan di Lebak yang digaji Rp 200.000 per bulan oleh pemda setempat. Juga belum ada jaminan karier dan pendidikan berkelanjutan serta jaminan keamanan untuk bidan.

 

Selain itu tidak semua desa memiliki poliklinik desa yang layak huni dan memenuhi standar untuk menolong persalinan dengan kamar yang terpisah dari kamar bidan, serta tersedia air bersih dan listrik.

 

Terlepas dari sistem yang belum mendukung terlaksananya kebijakan layanan kesehatan gratis untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, budaya masyarakat pun belum mendukung kesehatan ibu dan anak.

 

WRI menemukan, ibu hamil sering kali tidak memiliki cukup otonomi untuk menentukan siapa yang dapat menolong persalinannya. Di Aceh, misalnya, ditemui kasus seorang ibu dengan persalinan bermasalah. Si suami memilih tidak membawa ibu itu ke petugas kesehatan atau ke rumah sakit bersalin dan memberi pembenaran dengan mengatakan, ibu yang meninggal dalam persalinan adalah mati sahid.

 

Itulah tantangan memenuhi Sasaran Pembangunan Milenium yang salah satunya menurunkan angka kematian ibu melahirkan separuh dari jumlah 307 kematian per 100.000 kelahiran hidup pada awal abad ini menjadi 226 pada tahun 2015. ***