Women Research Institute

Promoting women leadership and inclusive,
gender-based, and sustainable natural resource governance

Sumber: Sinar Harapan, 23 Januari 2009

 

Jakarta – Pemerintah perlu mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk mengakomodasi tindakan afirmatif (affirmative action) yang diharapkan mampu mendukung perolehan suara untuk keterwakilan perempuan. Ini karena kebijakan seperti itu tidak cukup diatur dengan peraturan KPU.

 

Peneliti Women Research Institute (WRI) Aisyah Putri, kepada SH, Jumat (23/1) mengatakan, pembuatan perppu akan lebih baik dibandingkan pengaturan affirmative action hanya diatur dalam peraturan KPU. Ini karena secara hierarki perundang-undangan, perppu lebih kuat daripada peraturan KPU.

 

Dia menyadari tidak mudah perppu dibuat. Selain harus diajukan ke presiden, perppu juga harus mendapat persetujuan DPR. Namun, menurutnya, KPU juga harus segera menyiapkan peraturannya, sehingga ketika perppu sulit dilaksanakan, KPU sudah mempunyai peraturan yang mengakomodasi tindakan afirmatif untuk mendukung keterwakilan perempuan yang lebih besar di parlemen.

 

Aisyah mengatakan beberapa organisasi perempuan telah sepakat untuk mendesak pemerintah membuat perppu. Dia mengatakan sistem zipper dalam penetapan caleg terpilih merupakan rumusan ideal, untuk menggantikan sistem zipper dalam penetapan calon yang otomatis kehilangan keistimewaannya ketika sistem suara terbanyak digunakan. “Formulanya baru, tetapi esensinya tetap sama dengan Pasal 55 Ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2008,” ujarnya.

 

Sementara itu, KPU sudah menyelesaikan peraturan yang mengatur kesempatan bagi calon perempuan duduk di kursi parlemen. Namun, aturan KPU soal satu perempuan di antara tiga calon terpilih itu harus menunggu perppu.

 

“Tentunya yang mendapat kursi adalah perempuan yang meraih suara terbanyak dari perempuan lainnya,” kata Andi kepada wartawan di Kantor KPU Jakarta, Kamis (22/1).

 

Menurutnya, KPU tetap mengatur keterwakilan perempuan di parlemen dengan mengacu kepada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang tidak menghapus Pasal 55 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif. “Tentu yang kita pedomani adalah putusan MK yang sudah ada. Ini juga dibenarkan dalam UU,” kata Andi.

 

Endang Sulastri juga mengatakan hal senada. Tempat untuk calon perempuan agar duduk di parlemen sudah diatur dalam peraturan KPU. Jika tidak ada halangan, peraturan ini juga akan disosialisasikan kepada partai politik pada akhir pekan ini.

 

Sementara itu, Sekjen Partai Demokrat Marzuki Alie kepada SH, Jumat, mengatakan seharusnya KPU melaksanakan UU. Apa pun putusan UU, KPU harus melaksanakannya. Tugas KPU bukan pembuat peraturan perundangan. Namun, hanya membuat aturan dan petunjuk teknis (juknis). “MK telah putuskan bahwa caleg yang terpilih adalah yang memperoleh suara terbanyak. Artinya tidak ada prioritas persoalan gender, semua dianggap sama,” katanya.

 

Jika KPU tetap melaksanakan pelaksanaan penerapan peraturan tersebut, dikhawatirkan akan menjadi kontraproduktif bagi KPU. Apa pun kesepakatan yang diterjemahkan yang diatur dalam UU harus dihormati.

 

“Keberpihakan kita terhadap perempuan tidak perlu harus diatur dalam UU. Artinya seperti Demokrat, antara lain membantu caleg perempuan agar ikut mendafar sebagai caleg, bagaimana kita juga bersinergi dengan caleg perempuan agar terpilih menjadi anggota DPR maupun DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota. Tidak harus melanggar UU. Caleg terpilih adalah yang mendapatkan suara terbanyak tetap diskriminasi gender. Jangan kita melanggar UU untuk cita-cita sendiri,” katanya. (vidi vici/romauli)