Women Research Institute

Promoting women leadership and inclusive,
gender-based, and sustainable natural resource governance

Sumber: JurnalPerempuan.com, 23 Januari 2009
Jurnalis Kontributor: Adriana Rahajeng

 

JurnalPerempuan.com-Jakarta. Putusan MK No.22 dan 24 yang membatalkan Pasal 214 UU Pemilu 2008 telah membuat perjuangan perempuan untuk mendapatkan keterwakilan 30% dalam legislatif kembali ke titik nol. Sistem zipper yang dicanangkan sebagai salah satu bentuk affirmative action, tidak akan berpengaruh banyak dengan terbitnya putusan itu. Jangankan caleg perempuan pada ‘nomer sepatu’ (nomer besar-red), caleg perempuan ‘nomer jadi’ pun belum tentu terpilih dengan adanya sistem suara terbanyak. Melihat hal ini, apakah keterwakilan 30% perempuan benar-benar menjadi perhatian pemerintah atau hanya sekedar wacana belaka?

 

Meski demikian, Ani Soetjipto melihat bahwa sistem suara terbanyak masih mungkin untuk dijadikan affirmative action. Dalam makalahnya “Dampak Diterapkannya Aturan Suara Terbanyak terhadap Keterwakilan Perempuan dan Gerakan Perempuan” yang dipresentasikan pada Dialog Publik “Representasi Perempuan Indonesia” yang diselenggarakan Women Research Institute (WRI), Rabu (21/1), Ani menawarkan sebuah rekomendasi “Usulan affirmative suara terbanyak 3:1” sebagai tanggapan terhadap putusan MK.

 

Poin terpenting dari usulannya, yakni penghitungan suara terbanyak hendaknya dipisahkan berdasarkan jenis kelamin dan “pada setiap tiga calon terpilih dengan suara terbanyak, satu diantaranya dari jenis kelamin berbeda.” Selain itu rekomendasi affirmative, menurut Ani harus disosialisasikan agar bisa berhasil.

 

Lebih jauh dikatakan Ani bahwa semua perempuan diharapkan turut mendukung untuk memenangkan caleg perempuan dengan berbagai cara. Misalnya “mapping dapil, analisa potensi caleg yang diusung dan data potensi suara yang bisa didapat, serta melakukan sinergi vertikal dan horisontal antar beragam stakeholder untuk memenangkan caleg tersebut.”

 

Jika hal ini bisa diwujudkan, kemungkinan akan 30% keterwakilan perempuan pun kembali terbuka.

 

Bukan perkara mudah bagi perempuan untuk bisa bersaing dengan laki-laki dalam sistem suara terbanyak. Apalagi berharap dari pemilih laki-laki, pemilih perempuan pun belum tentu akan memberikan suaranya kepada caleg perempuan. ***