Women Research Institute

Promoting women leadership and inclusive,
gender-based, and sustainable natural resource governance

Sumber: Kompas, Kamis 22 Januari 2009

 

Jakarta, Kompas - Sistem pemilu yang menerapkan suara terbanyak saat ini harus dihadapi dengan kerja keras dan keberanian untuk terjun ke lapangan di setiap daerah pemilihan.

 

Selain itu, kalangan perempuan yang didukung para aktivis perempuan bisa mengajukan berbagai upaya hukum untuk langkah lain agar keterwakilan perempuan di parlemen dapat meningkat.

 

Hal itu disampaikan anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Lena Maryana Mukti, dalam dialog publik ”Representasi Perempuan Pasca-Uji Materi”, di Jakarta, Rabu (21/1). ”Bagi saya, tidak ada cara lain, perempuan harus mau terjun ke daerah yang bukan hanya sudah becek, melainkan banjir ini dengan sekuat tenaga. Mari kita buktikan, meskipun tetap harus waspada dengan beyond power yang sudah menunggu di tikungan,” ujarnya.


Sebagai langkah praktis, menurut Lena, Komisi Pemilihan Umum sebetulnya bisa membuat aturan sendiri, tanpa perlu menunggu perpu yang prosesnya membutuhkan waktu lama. KPU bisa membuat aturan, yaitu setiap tiga kursi yang diperoleh parpol, salah satunya diberikan kepada caleg yang berjenis kelamin berbeda.

 

”Katakan saja itu sebagai bagian dari kesatuan keputusan MK. Kalau dianggap kontroversi, toh semua produk hukum saat ini semuanya bisa ditantang dan dibawa ke sidang MK,” ujarnya.


Langkah afirmatif ini, menurut Lena, bukan hanya untuk perempuan, bisa saja di satu dapil ketiga terbanyak adalah wanita. Kalau ini kondisinya, harus ada prianya.” Meskipun, dalam kenyataannya tidak banyak partai yang bisa memperoleh tiga kursi di satu daerah pemilihan. Mungkin hanya partai besar saja, seperti PDI-P di Bali dan Golkar di Sulawesi Selatan, ujarnya.


Sebelumnya, akademisi Universitas Indonesia, Ani Soetjipto, menjelaskan peluang perempuan yang semakin kecil dalam sistem suara terbanyak. Secara praktis, ia mengusulkan agar aspirasi suara terbanyak itu dipisahkan antara suara perempuan dan laki-laki.


”Setelah itu, baru dilihat perolehan suaranya. Akan lebih baik kalau satu-satu, tetapi sekarang satu dari tiga itu kompromi yang paling mungkin,” ujarnya.


Tidak ramah

Aisah Putri Budiatri dari Women Research Institute menjelaskan proses pemilu yang tidak ramah kepada perempuan. Pasalnya, langkah afirmatif yang diberikan kepada perempuan menjadi tidak ada artinya ketika MK mengintrodusir berlakunya sistem pemilu dengan suara terbanyak.


”Afirmatif dengan sistem kuota dan zipper system, yang sudah masuk dalam UU No 10/2008, menjadi sia-sia saja,” ujarnya.


Secara terpisah, anggota Fraksi Partai Amanat Nasional, Latifah Iskandar, mengatakan, langkah yang bisa dilakukan perempuan saat ini adalah mendorong partai dan ketua umum masing-masing agar memberikan kebijakan yang memihak perempuan.


”Ketua partai harus bertanggung jawab terhadap keberpihakan kepada caleg perempuan,” ujarnya. (MAM)