Women Research Institute

Promoting women leadership and inclusive,
gender-based, and sustainable natural resource governance

Sumber: Bisnis Indonesia, Rabu, 21 Januari 2009

Hilda Sabri Sulistyo


JAKARTA (bisnis.com): KPU ditantang membuat peraturan yang dapat mengakomodasi tindak affirmasi (affirmative action) untuk meningkatkan keterwakilan perempuan di parlemen mengingat semakin dekatnya pelaksanaan Pemilu 2009.


"Seharusnya KPU berani membuat terobosan hukum membuat peraturan yang memungkinkan keterwakilan perempuan secara proporsial untuk mengakomodasi affirmativre action dan Zipper System yang memungkinkan satu caleg perempuan diletakkan di antara tiga caleg," kata Lena Maryana Mukti, anggota DPR 2004-2009 yang juga caleg PPP Pemilu 2009.


Berbicara pada diskusi publik bertema Representasi Perempuan Indonesia pasca Judicial Review UU Pemilu No. 10/2008 di ruang seminar besar Widyagraha LIPI, Lena mengatakan jika KPU lalu membuat Perpu maka selain waktu yang terbatas juga prosesnya akan panjang sehingga kerugian yang harus dipikul oleh caleg perempuan sangat besar.


"Tindakan MK [Mahkamah Konstitusi] yang berpihak pada partai politik untuk menerapkan aturan suara terbanyak juga sama mempersulit perempuan masuk ke dalam partai. Ibarat lapangan, caleg perempuan harus terjun ke lapangan becek untuk dekat dengan konstituennya secara langsung dan hal itu memerlukan biaya tidak sedikit," ujarnya.


Sementara itu, politisi PKB Nursyahbani Katjasungkana menyoroti ketidakberdayaan Pasal 55 UU itu. Di satu sisi lahir karena? dilandasi kenyataan sosial soal disparitas gender dalam perpolitikan Indonesia. Oleh karena itu pasal tersebut ditujukan untuk memenuhi prinsip representasi dalam demokrasi.

 

Namun dengan adanya putusan MK maka Pasal 55 itu jadi tidak berguna karena tidak sejalan dengan mekanisme suara terbanyak. "Pasal 55 ingin meningkatkan derajat keterwakilan perempuan, sementara pasal 214 dinyatakan tidak mengikat dan berdasarkan suara terbanyak, malah terjadi liberalisasi politik," kata anggota DPR 2004-2009 yang juga caleg PPP Pemilu 2009 ini.


Menurut dia, ide KPU untuk mengadakan Perpu sebagai payung hukum zipper system, tidaklah tepat. Karena kalau merujuk pada konsideran putusan MK terhadap Pasal 214 itu, KPU seharusnya bisa langsung membuat peraturan KPU untuk mengaturnya.


Sita Aripurnami, direktur eksekutif Women Research Institute (WRI), mengatakan pada dasarnya telah banyak bermunculan argumentasi yang menjadi rekomendasi tindakan atas upaya affirmative action yang dapat digunakan pasca Judicial Review UU Pemilu 2008 pasal 214 itu.


"Salah satunya adalah penetapan masuknya perempuan 1:3 dari satu Parpol untuk satu Daerah Pilihan (Dapil). Upaya itulah yang kami dukung dan paling logis dilaksanakan saat ini dan sesuai dengan aturan hukum yang ada," ujarnya. (tw)