Women Research Institute

Promoting women leadership and inclusive,
gender-based, and sustainable natural resource governance

Sumber: Kompas, Sabtu, 31 Januari 2009

 

Jakarta, Kompas - Perdebatan soal kebijakan afirmatif untuk caleg perempuan mesti segera dituntaskan. Presiden harus memastikan secepatnya jadi atau tidak peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yang antara lain memuat kebijakan afirmatif bagi caleg perempuan, dikeluarkan.

 

Ketua Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Didik Supriyanto di Jakarta, Jumat (30/1), menilai upaya memperjuangkan kebijakan afirmatif terhadap caleg perempuan saat ini terombang-ambing karena ketidakpastian pemerintah soal perpu.

Sumber: Sinar Harapan, 02 Februari 2009

 

Jakarta-Aktivis perempuan mengharapkan presiden mencantumkan kebijakan afirmatif terhadap perempuan dalam Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu).

 

Hal itu disampaikan peneliti Pusat Kajian Politik (Puskapol) FISIP UI Ani Soetjipto, anggota Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) Nursjahbani Katjasungkana, dan peneliti dari Women Research Institute Endriana Nurdin di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (30/1).

Sumber: Hukum Online, 02 Februari 2009

 

Aktivis perempuan berharap Presiden SBY segera membuat Perpu affirmative action, jika tidak, akan menambah kekecewaan kalangan perempuan.

 

Langkah Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati menyatakan pendapat berbeda (dissenting opinion) dalam Putusan MK mengenai penetapan calon legislatif berdasarkan suara terbanyak, bisa dibilang gambaran aspirasi kalangan perempuan. Simak saja argumen yang dikemukakan satu-satunya hakim perempuan di MK ini. Menurut Maria, permohonan seputar sistem nomor urut tidak dikabulkan karena akan sangat merugikan perempuan.

Sumber: Cuplik.com: Senin, 02 Februari 2009

 

Cuplik.com - Langkah Hakim Konstitusi Maria Farida Indrati menyatakan pendapat berbeda (dissenting opinion) dalam Putusan MK mengenai penetapan calon legislatif berdasarkan suara terbanyak, bisa dibilang gambaran aspirasi kalangan perempuan. Simak saja argumen yang dikemukakan satu-satunya hakim perempuan di MK ini. Menurut Maria, permohonan seputar sistem nomor urut tidak dikabulkan karena akan sangat merugikan perempuan.

 

"Tujuan tindakan affirmative adalah mendorong jumlah perempuan lebih banyak di parlemen. Sehingga menggantinya dengan 'suara terbanyak' adalah identik dengan menafikkan tindakan affirmative tersebut," jelas Maria.

Sumber: Bisnis Indonesia, Selasa, 07 April 2009
Hilda Sabri Sulistyo

 

Pilihlah caleg perempuan! Ajakan yang banyak muncul di spanduk calon anggota legislatif (caleg) perempuan dan digaungkan kalangan aktivis perempuan belakangan ini memang bukan sekadar imbauan.

 

Namun, sepertinya sudah menjadi pilihan bagi kaum perempuan untuk merapatkan barisan, memperjuangkan nasib perempuan di negeri ini.