Women Research Institute

Promoting women leadership and inclusive,
gender-based, and sustainable natural resource governance

Sumber: ANTARA, Jumat, 28 Oktober 2011


Kuota keterwakilan perempuan bukan hanya 30% di atas kertas namun juga menduduki DPP partai


Keterwakilan perempuan dalam politik diusulkan bukan hanya minimal 30% namun juga masuk dalam jajaran kepengurusan pusat partai. Klusul ini hendak dimasukkan dalam RUU Pemilu yang sedang dibahas.


"Kaukus Perempuan sudah menyerahkan kertas kerja yang berisi tiga butir usul mengenai posisi perempuan di partai dan parlemen untuk RUU Pemilu yang saat ini sedang digodok," kata Andi Timo Pangerang dalam seminar Representasi Politik Perempuan yang diselenggarakan Women Research Institute di Jakarta, hari ini.


Tiga usul tersebut adalah agar perempuan masuk dalam kuota minimal 30 persen di kepengurusan pusat partai, keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen di parlemen, serta agar pencapaian jumlah tersebut menjadi syarat bagi partai untuk dapat ikut pemilu.


"Usul ini sudah kami bawa ke masing-masing fraksi, agar perdebatan di tingkat berikutnya tidak terlalu sulit," kata politisi asal Partai Demokrat tersebut. Andi mengakui masih ada usul yang belum mendapat persetujuan dari partai, misalnya penerapan "zipper system" secara urut yaitu peletakan perempuan dan laki-laki berselang-seling dalam daftar pencalonan anggota legislatif.

 

Penerapan "zipper system" saat ini mengacu pada UU No.10/2008 tentang Pemilu yang mengharuskan partai politik menyertakan sekurang-kurangnya satu perempuan caleg di antara tiga calon dalam posisi berurutan nomor urut.


Menurut data KPU, pada pemilu 2009 ada peningkatan caleg perempuan yaitu 3.190 orang atau 34,6 persen dari jumlah caleg keseluruhan yang berjumlah 11.130. Dari jumlah tersebut, ada 101 perempuan menjadi anggota DPR atau 18,04 persen dari jumlah 560 anggota DPR, naik dari hasil pemilu 2004 yang hanya menempatkan 61 perempuan (11,09 persen) di DPR.


Namun peningkatan jumlah perempuan tidak lalu meningkatkan kualitas perundang-undangan yang berpihak pada perempuan karena mayoritas anggota parlemen perempuan tersebut adalah orang baru.


"Memang 71 persen perempuan yang menjadi anggota DPR adalah orang-orang yang baru terjun ke politik, karena itu Kaukus melakukan kegiatan untuk meningkatkan wawasan mereka, khususnya di bidang legislasi," kata Andi.



Penulis: Ulin Yusron