Women Research Institute

Promoting women leadership and inclusive,
gender-based, and sustainable natural resource governance

Sumber: Media Indonesia, Jumat, 28 Oktober 2011
Penulis: Scherazade Mulia Saraswati


JAKARTA--MICOM: Di Indonesia, penerapan kuota gender untuk pencalonan anggota legislatif dimulai pada Pemilu 2004 melalui aturan 30%. Meski telah terjadi peningkatan signifikan keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif, tetap saja masih dianggap belum cukup.


Hal itu dikemukakan oleh anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Taufiq Hidayat. Menurutnya, apa yang dicapai dari Pemilu 2009 lalu, di mana keterwakilan perempuan hampir mencapai 18% dianggap masih kurang.


Sekedar catatan, Pemilu 1999 jumlah perempuan calon anggota DPR terpilih mencapai 9%. Pada Pemilu 2004 meningkat menjadi 11,09%. Sedangkan, pada Pemilu 2009 mencapai 18,04%.


"Apalagi jika dengan angka 30 persen. Afirmasi apa yang harus dilakukan? Ini tergantung dengan pilihan sistem politiknya," imbuhnya dalam seminar yang digelar Woman Research Institute di Jakarta, Jumat (28/10).


Taufiq tak memungkiri, keterwakilan perempuan dengan aturan 30% sulit untuk bisa dipenuhi karena sistem politik. Ia pun mencontohkan sejumlah partai politik (parpol) pasti akan kesulitan menerapkan aturan 30% ini, terutama yang berideologi tertentu.


"Akan sulit partai Islam merekrut perempuan sebanyak 30 persen di Bali, misalnya," ujarnya.


Pernyataan tak jauh berbeda juga dilontarkan akademisi dari Universitas Indonesia (UI), Chusnul Mar'iyah. Angka 30% dianggap sebagai angka kritis yang dibutuhkan bagi perempuan untuk ikut mempengaruhi kebijakan politik.


Hasil Pemilu 2009 memberikan harapan akan keterwakilan perempuan di DPR. Perempuan mendapatkan 18,04% kursi di DPR. Keterwakilan perempuan dalam pemilu ini dipandang Chusnul sebagai keberhasilan organisasi-organisasi perempuan, dan individu-individu perempuan pemimpin yang didukung berbagai elemen.


Namun demikian, Chusnul menyatakan masih perlu dilakukan cara untuk meningkatkan perempuan dalam pengambilan keputusan. Tetapi masalahnya selalu saja ada hambatan, mulai dari persoalan internal partai, urutan dalam calon legislatif (caleg) hingga masalah dalam rekrutmen caleg perempuan.


"Orang selalu memilih nomor urut 1, 2 dan 3. Orang enggak mungkin hafal nomor 6, 7 dan 8," terangnya.


Dalam hal rekrutmen caleg perempuan, Chusnul menegaskan pentingnya perempuan untuk ikut masuk dan terlibat dalam tim rekrutmen. Kalau tidak ada perempuan dalam tim rekrutmen caleg perempuan, jelas sulit mewujudkan adanya keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan.


"Kalau perempuan tidak masuk dalam tim rekrutmen, nanti enggak tahu nama-nama calegnya," ucapnya.


Sementara itu, pembahasan mengenai Revisi Undang-Undang Pemilu diharapkan akan selesai pada bulan Februari 2012. Tapi, ada kemungkinan bisa mundur.


"UU ini kan muatan partai-partainya sangat tinggi, tergantung dari elit-elit politiknya. Bisa lebih cepat, bisa juga lebih lambat. Kalaupun molor enggak sampai dua bulan," pungkas Taufiq. (*/OL-3)