Women Research Institute

Promoting women leadership and inclusive,
gender-based, and sustainable natural resource governance

Sumber: buletininfo.com, Jumat, 28 Oktober 2011


Jakarta, Wakil Ketua Pansus Rancangan Undang-Undang Pemilu asal Partai Golkar Taufiq Hidayat pada Jumat (28/10/2011) di Jakarta, mengatakan bahwa partai politik tidak resisten atas keterwakilan perempuan di parlemen minimal 30 persen.


"Tidak ada resistensi dari partai politik untuk kuota minimal perempuan 30 persen di parlemen, namun pada kenyataannya hingga saat ini belum tercapai angka tersebut," kata Taufiq dalam seminar Representasi Politik Perempuan yang diselenggarakan oleh Women Research Institute.


Semenjak penerapan UU No.12/2003 tentang Pemilu yang menyebutkan adanya sistem kuota minimal 30 persen keterwakilan perempuan pada pencalonan anggota legislatif, menurut data Komisi Pemilihan Umum, hanya ada 11,09 persen anggota parlemen perempuan hasil Pemilu 2004 dan 18,04 persen pada Pemilu 2009.


"Artinya butuh sistem Pemilu yang lebih terukur dan nyata untuk mendekati angka 30 persen, Partai Golkar mengusulkan sistem `mix member proportional`, artinya sebagian anggota DPR dipilih langsung, sebagian diusulkan oleh Parpol sendiri," kata anggota Komisi II tersebut.


Usul sistem Pemilu tersebut menurut Taufiq bukan saja menguntungkan perempuan, tapi juga para aktivis politik, yaitu mereka yang berasal dari kampus atau organisasi namun tidak memiliki sumber dana yang besar.


"Sistem saat ini membuat masalah dalam legislasi karena orang-orang yang masuk ke DPR bukanlah orang yang tahan untuk berpikir dan berdebat lama dalam membuat UU, tapi mereka yang punya sumber dana besar, sehingga proses pembuatan UU berjalan lamban," kata Taufik.


Akitivis perempuan Chusnul Mar`iyah yang juga hadir dalam seminar tersebut menyetujui usul sistem proporsional, namun perempuan perlu kritis bukan hanya mengenai kuota minimal namun juga keberadaan perempuan dalam partai.

 

"Bagaimana posisi perempuan dalam partai juga menentukan terpilihnya perempuan, apakah ia masuk posisi strategis partai sehingga ia diajak ambil bagian dalam penentuan keputusan partai, Termasuk apakah ia masuk dalam tim rekrutmen Caleg dari partainya" kata Chusnul.


Ia menilai bahwa sejauh ini hanya sedikit perempuan yang masuk dalam struktur partai sehingga menyulitkan Caleg perempuan membuat keputusan partai, termasuk mengenai nomor urut pada pemilu.


Berdasarkan UU No.12/2003, calon legislatif terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut, konsekuensinya calon dengan nomor urut kecil memiliki kesempatan lebih besar menjadi anggota legislatif.


Kemudian dalam UU No.10/2008 tentang Pemilu menetapkan "zipper system" dalam penomoran Pemilu yaitu kewajiban Parpol untuk menyertakan sekurang-kurangnya satu perempuan calon anggota legislatif di antara tiga calon dalam posisi berurutan nomor urut, artinya memperbesar kemungkinan perempuan memperoleh kursi di lembaga legislatif.


"Jadi teman-teman aktivis perempuan harus terus mengawal RUU Pemilu ini agar jangan sampai terlewat dan tetap memperjuangkan perempuan, masalahnya kapan RUU ini disahkan? Jangan sampai hanya menyisakan waktu dua tahun sebelum Pemilu sehingga minim sosialisasi ke masyarakat," ujar Chusnul.


Taufiq mengatakan bahwa rencananya RUU Pemilu disahkan pada Februari 2012, tapi tidak menutup kemungkinan adanya keterlambatan selama satu atau dua bulan.


"UU Pemilu juga sebaiknya jangan setiap lima tahun diubah secara signifikan, cukup dengan mengubah hal-hal yang kurang diperlukan, misalnya Badan Pengawas Pemilu," kata Chusnul lagi.


Mantan anggota KPU periode 2002-2007 itu mengeritik keberadaan Bawaslu yang dianggapnya tidak memiliki hasil kerja karena pengawasan pemilu dapat dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat, media maupun parlemen. (ANT/AS)


Penulis: Scherazade Mulia Saraswati