Women Research Institute

Promoting women leadership and inclusive,
gender-based, and sustainable natural resource governance

Sumber: Antara – Senin, 21 April 2014

 

Jakarta (Antara) - Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan (JKP3) mendesak DPR RI untuk membahas Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender atau RUU KKG pada sisa periode 2009-2014.

Sumber: icrp-online.org, 22 April 2014

 

ICRP, Jakarta – Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan (JKP3) mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang sebentar lagi akan mengakhiri masa jabatannya harus segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender (RUU KKG). Poin tersebut dilaksanakan untuk menegaskan kembali perjuangan Kartini dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di Republik Indonesia. Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan (JKP3) menyampaikan hal tersebut pada konferensi Pers “semangat Kartini dalam RUU KKG”, Senin, (21/4/2014) di Wisma Persekutuan Gereja Indonesia (PGI), Jakarta.

Sumber: satuharapan.com, Senin, 21 April 2014

 

JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan (JKP3) dalam konferensi persnya di Wisma PGI, Senin (21/4) menyatakan ingin terus memperjuangkan kesetaraan dan keadilan jender khususnya dalam hal ini adalah hak-hak perempuan. JKP3 adalah jejaring masyarakat sipil yang peduli pada isu perempuan dan advokasi kebijakan perempuan.

Sumber: satuharapan.com, Senin, 21 April 2014
 
JAKARTA, SATUHARAPAN.COM – Ratna Batara Munti, selaku koordinator Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan (JKP3), menyatakan bahwa Rancangan Undang-undang Kesetaraan dan Keadilan Jender (RUU KKG) harus segera disahkan oleh badan legislatif yang sebentar lagi akan habis masa jabatannya. Hal tersebut dia sampaikan pada jumpa pers menyambut Hari Kartini dengan tajuk: Semangat Kartini dalam RUU KKG, di Wisma PGI, Senin (21/4).

Sumber: Majalah Pesona, Februari 2014

 

Seminar bertema “Pendidikan Seks dan Reproduksi Remaja” diadakan oleh Women Research Institute pada 18 Desember 2013 lalu, menampilkan beberapa narasumber. Dr. Roy Tjiong dari Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) dalam makalahnya berjudul “Hak Kesehatan Reproduksi Remaja: Jauh Api dari Panggang” menyebut bahwa kehamilan remaja terjadi akibat keterbatasan akses informasi tentang seksualitas yang benar, serta lemahnya pendidikan seksualitas di sekolah dan keluarga. Remaja menyumbang 30% pada kehamilan tak diinginkan dan aborsi tidak aman. Sedangkan Maria Ulfah Anshor dari KPAI dengan makalah bertema “Pendidikan Seksualitas untuk Anak” menyebut, dampak perilaku seksual pada remaja adalah meningkatnya kasus HIV pada remaja sebesar 700%, putus sekolah dan pernikahan dini, kehamilan tak diinginkan, dan aborsi. Itu sebabnya pendidikan seksualitas untuk anak harus dimulai dari keluarga, dan diberikan sejak usia dini yang menyesuaikan dengan usia anak, serta dimasukkan dalam kurikulum sekolah.