Women Research Institute

Promoting women leadership and inclusive,
gender-based, and sustainable natural resource governance

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) telah menerbitkan rencana Program Legislasi Nasional (Prolegnas) serta memasukkan Rancangan Undang-Undang Kesetaraan dan Keadilan Gender (RUU KKG) dalam daftar Prolegnas RUU Prioritas 20121. DPR-RI menargetkan RUU KKG disahkan menjadi undang-undang sebelum masa kerja mereka berakhir pada pertengahan 2014. 

 

Sejak diperkenalkan secara tidak resmi kepada masyarakat, RUU Kesetaraan dan Keadilan Gender telah memicu perdebatan publik antara mereka yang mendukung pengesahan RUU tersebut dan mereka yang menentang pengesahannya berdasarkan berbagai perspektif, termasuk keyakinan agama2. Women Research Institute (WRI) mendukung inisiatif parlemen itu dengan mengadakan penelitian kebijakan untuk mengidentifikasi masalah dan member rekomendasi kebijakan yang memungkinkan secara politis bagi RUU KKG yang sedang dibahas di DPR-RI. Secara khusus, WRI memusatkan perhatian pada beberapa hal yang dianggap kunci penyamaan persepsi tentang kesetaran dan keadilan gender.

Catatan Awal Tahun Women Research Institute

“Diyakini bahwa hanya apabila perempuan dalam jumlah yang cukup besar menjadi pembuat keputusan, maka mereka akan berusaha untuk membuat perbedaan dalam kehidupan kaum perempuan lain, terutama mereka yang ada dalam sektor-sektor masyarakat yang lebih lemah.” (Eka Komariah Kuncoro)

 

Sesuai dengan pernyataan Eka Komariah di atas, maka keterwakilan perempuan di dalam parlemen menjadi sebuah hal yang patut diwujudkan. Namun demikian, kesadaran akan pentingnya representasi perempuan masih belum dipahami dengan baik oleh masyarakat secara umum. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan keterwakilan perempuan di dalam parlemen, maka dilakukan upaya affirmative action di dalam pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu). Upaya affirmative action ini telah mulai dilaksanakan Indonesia sejak Pemilu Tahun 2004, melalui UU Pemilu-nya yang mengatur kuota pencalonan legislatif perempuan sebanyak 30%. Meski upaya kuota telah dilakukan, namun hasil Pemilu 2004 belum menunjukan angka keberhasilan yang signifikan karena baru mencapai 11,09% keterwakilan perempuan di DPR.

Hampir setiap tahun dalam 18 tahun terakhir terjadi kebakaran hutan di Kota Pekanbaru yang asapnya memenuhi udara di kota dan sudah berstatus ‘sangat berbahaya’ (tingkat Indeks Standard Pencemaran Udara/ISPU lebih besar dari 400) bagi kehidupan manusia, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan/ibu hamil dan anak-anak. Hampir setiap tahun pula tindakan penanganan darurat yang disediakan pemerintah Kota Pekanbaru maupun Pemerintah Pusat masih belum mencukupi untuk dapat melindungi kesehatan masyarakat (perempuan/ibu hamil dan bayi, balita, anak-anak). Selama ini perempuan dan anak-anak terpaksa menghirup kabut asap secara intensif tanpa alat pelindung (masker N95) ataupun rumah pengungsian yang layak apabila terjadi kebakaran hutan. Anak-anak terpaksa tidak berangkat ke sekolah berminggu-minggu lamanya, karena ruangan kelas tidak dilengkapi dengan ruangan ber-AC dan air purifier.

Kebakaran hutan merupakan salah satu permasalahan lingkungan terbesar di Indonesia, terutama dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2014, Provinsi Riau menjadi penyumbang titik api terbanyak dalam peristiwa kebakaran hutan. Sebagai gambaran, empat kabupaten di Provinsi Riau yakni Bengkalis, Rokan Hilir, Pelalawan, dan Siak menyumbang 52% titik api dari keseluruhan titik api di seluruh Indonesia. Sedangkan perkiraan luas hutan yang mengalami deforestasi adalah 373.373 hektar.

Permasalahan kebakaran hutan yang menimbulkan berbagai dampak ekonomi, kesehatan, dan lingkungan terhadap masyarakat setempat ternyata berdampak paling besar terhadap perempuan. Hal ini dikarenakan perempuan dianggap sebagai mengemban tanggung jawab domestik, sehingga segala hal yang berdampak pada keberlangsungan keluarga menjadi tanggung jawab perempuan.

Permasalahan kebakaran hutan yang melanda Indonesia tiap tahun selama dua dekade terakhir tidak hanya menjadi sorotan dunia internasional, namun juga menjadi bencana yang menyebabkan deforestasi dalam skala besar. Peristiwa kebakaran hutan yang terjadi pada Maret 2014 di Provinsi Riau menjadi penyumbang titik api terbanyak, dengan empat kabupaten yakni Bengkalis, Rokan Hilir, Pelalawan, dan Siak sebagai penyumbang 52% titik api dari keseluruhan titik api di Indonesia. Peristiwa kebakaran tersebut tentu berdampak hebat kepada warga setempat yang tinggal di sekitar lokasi konsesi hutan yang mayoritas menjadi titik api. Seringkali dengan alasan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah Indonesia memberikan hak kelola kepada perusahaan-perusahaan besar swasta melalui pemberian izin kelola puluhan tahun (berkisar antara 20-55 tahun),  yang akhirnya justru merusak hutan dan tidak mengindahkan hak warga desa. Namun demikian, selama ini belum ada penelitian mengenai partisipasi publik dalam pengelolaan hutan dan proses konsesi hutan di Indonesia, terutama terkait dengan persoalan gender.

Publikasi Terbaru

  • Panduan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan

    Panduan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan ditulis berdasarkan serangkaian pelatihan peningkatan kapasitas kepemimpinan perempuan yang dilakukan oleh Women Research Institute (WRI) di lima wilayah terpilih, yaitu Padang, Deli Serdang, Mataram, Pekanbaru, dan Jakarta. Hal ini merupakan tindak lanjut dari penelitian yang dilakukan oleh WRI pada 2012 dengan tajuk "Feminist Leaderships Paska Negara Otoritarian Indonesia dalam Mempengaruhi Gerakan Sosial dan Korelasinya dengan Peningkatan...

Lembar Informasi

Press Release

Informasi Terkini