Women Research Institute

Promoting women leadership and inclusive,
gender-based, and sustainable natural resource governance

Partisipasi perempuan dalam penanganan konflik sosial, termasuk konflik dalam konsesi hutan, telah tertuang dalam Peraturan Nomor 37 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Peraturan ini memandatkan bahwa selain melibatkan masyarakat umum, diwajibkan adanya keterlibatan perempuan minimal 30% dalam keanggotaan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik. Hal ini dapat disikapi sebagai peluang untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses pengambilan keputusan dalam resolusi konflik. Ironinya, partisipasi perempuan cenderung tidak terlihat karena dilakukan secara informal.

Fact sheet (lembar fakta) ini berisi hasil survei WRI mengenai isu partisipasi politik perempuan di parlemen. Ada beberapa pertanyaan yang muncul dalam survei, seperti pentingnya partisipasi perempuan dalam politik, kemampuan berpolitik perempuan dibandingkan dengan laki-laki, dan peluang partisipasi perempuan di percaturan politik 2014. Semua digunakan sebagai bukti pentingnya pengesahan Rancangan Undang-undang Kesetaraan dan Keadilan Gender (RUU KKG) dalam kehidupan perempuan khususnya di bidang politik dan pengambilan keputusan.

 

Di Indonesia sejak reformasi, partisipasi politik perempuan khususnya keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan menjadi agenda penting pemerintah dan legislatif. Berbagai kebijakan afirmasi dan penguatan terus diupayakan. Dalam demokrasi inklusif, masyarakat sebagai salah satu pilar penting demokrasi mempunyai peranan yang sangat penting untuk mewujudkan partisipasi politik perempuan yang lebih luas dan bermakna.

Lembar fakta ini memaparkan isu minimnya pengetahuan kesehatan reproduksi di kalangan remaja di Kabupaten Gunungkidul. Hal ini menyebabkan maraknya pernikahan dini di kalangan remaja dan bahkan anak-anak di bawah 16 tahun. Kurangnya pendidikan mengenai kesehatan reproduksi bagi remaja membuat mereka tidak paham akan kesehatan dan organ reproduksi mereka, sehingga mereka rentan terhadap kehamilan tak diinginkan, penyakit kelamin, dan HIV/AIDS. 

Lembar Fakta (Fact Sheet) ini menjelaskan tentang keterwakilan perempuan dalam Pilkada di Indonesia. Apakah keterlibatan perempuan dalam Pilkada dan bagaimana mereka terlibat.

 

Pilkada memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan lembaga eksekutif di tingkat lokal, karena melalui Pilkada ditentukan siapa yang hendak berada di puncak kuasa pemerintahan daerah. Persoalan kemudian adalah bagaimana pelaksanaan Pilkada tersebut melibatkan perempun di dalamnya. Pertanyaan ini penting berkaitan dengan Pilkada sebagai alat demokrasi, dimana demokrasi secara substantif tidak dapat mengabaikan keterlibatan perempuan. Oleh karena itu, sudah seharusnya Pilkada tidak hanya menjadi ajang kontestasi politik bagi laki-laki saja.

Lembar Fakta (Fact Sheet) ini berisi informasi terkait dengan masalah kemiskinan yang menyebabkan angka kematian ibu tinggi di Indonesia. Juga ditunjukkan data tentang kematian ibu di Indonesia, distribusi yang tidak merata, seperti bidan dan penyedia layanan kesehatan dan kondisi pelayanan kesehatan di Indonesia.

 

Penelitian WRI (2009) mencatat, bukan jumlah bidan yang menjadi persoalan utama namun masalah distribusi bidan yang belum dan tidak merata antara wilayah satu dengan wilayah lainnya. Terutama antara wilayah desa dengan wilayah kota.

Publikasi Terbaru

  • Panduan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan

    Panduan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan ditulis berdasarkan serangkaian pelatihan peningkatan kapasitas kepemimpinan perempuan yang dilakukan oleh Women Research Institute (WRI) di lima wilayah terpilih, yaitu Padang, Deli Serdang, Mataram, Pekanbaru, dan Jakarta. Hal ini merupakan tindak lanjut dari penelitian yang dilakukan oleh WRI pada 2012 dengan tajuk "Feminist Leaderships Paska Negara Otoritarian Indonesia dalam Mempengaruhi Gerakan Sosial dan Korelasinya dengan Peningkatan...

Lembar Informasi

Press Release

Informasi Terkini