Women Research Institute

Promoting women leadership and inclusive,
gender-based, and sustainable natural resource governance

Buku ini bisa menjawab beberapa hal, antara lain bagaimana nasionalisme Aceh dikonstruksi dan didekonstruksi secara historis. Bagaimana perempuan Aceh disertakan dan disingkirkan dari konstruksi nasionalisme Aceh, bagaimana bentuk-bentuk perlawanan yang ditunjukkan perempuan Aceh terhadap praktik penaklukan para ulama, GAM dan Pemerintah Indonesia.

 

Aceh dikenal juga sebagai daerah yang patriarkal dan juga sangat menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional Islam, walaupun begitu Aceh juga dikenal dengan sejarah perempuannya yang tangguh, memimpin perang, memimpin kerajaan, serta memimpin angkatan laut, yang tiada duanya di dunia.

 

Buku ini merupakan hasil tesis yang berisi tentang konsep wacana nasionalisme, Islam, relasi gender dan hak-hak perempuan sebagai hak asasi manusia. Juga melihat bagaimana wacana akan nasionalisme bekerja pada tingkat bahasa, sekaligus juga bagaimana tradisi lisan telah menjadi area perebutan untuk perempuan Aceh dalam menggapai kesetaraan gender.

 

Penulis juga mengajak kita untuk memperbincangkan tiga hal mendasar, yaitu relasi gender, agama dan nasionalisme. Topik yang selama ini seakan terlupakan dalam memahami masalah yang ada di Aceh.

 

Budaya patriarki di dalam ranah politik-lah yang menyebabkan perempuan tersingkir dari ruang-ruang publik. Penyingkiran ini terjadi dalam memperebutkan legitimasi pemerintah (militer) dengan ulama dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

 

Penulis juga mengulas tentang upaya-upaya pemerintah untuk mendomestifikasikan perempuan dengan cara mengenalkan peraturan peraturan dan institusi yang mendiskriminasi perempuan.

 

Ketika syariat Islam pertama kali diterapkan di Aceh, yang menjadi korban adalah perempuan. Dilarang keluar rumah dengan rambut terbuka, diatur cara bersikap sampai cara berpakaian. Dari praktik-praktik ini, wacana syariat bukan saja soal akidah, akan tetapi lebih jauh adalah wacana politik yang sedang dimainkan dan diperebutkan pemaknaannya oleh para elit politik.

 

Penyingkiran dan penyertaan perempuan dalam ranah politik bukanlah hal yang datang dari norma agama dan alamiah, melainkan hal yang dikonstruksikan dalam ruang dan waktu tertentu, untuk kepentingan tertentu pula. Penyingkiran bisa terjadi secara konstitusi dan praktis, secara konstitusi misalnya secara konseptual perempuan tidak dilibatkan, sedangkan secara praktis maksudnya perempuan di batasi aksesnya baik dalam ekonomi, sosial maupun budaya dengan hambatan tertentu dan situasi tertentu.

 

Buku ini juga mengajukan beberapa analisis dan temuan-temuan yang sangat menarik. Diantaranya, pertama sejak diberlakukannya daerah operasi militer (DOM) sampai tsunami, laki-laki Aceh mengalami kemandulan politik, karena tertindas.

 

Kedua, tubuh perempuan adalah arena pertarungan memperebutkan dominasi politik antara, pemerintah Indonesia, GAM dan ulama. Bagi pemerintah perempuan Aceh adalah sasaran utama kekerasan dan penundukan, karena perempuan adalah symbol dari harga diri dan identitas Aceh. Penundukan terhadap perempuan Aceh bagi militer berarti penundukan terhadap perlawanan rakyat Aceh.

 

Syariat Islam di Aceh dilihat oleh penulis sebagai sebuah wacana politik, bukan semata-mata sebagai hasrat untuk menegakkan nilai-nilai agama. Dalam pertarungan wacana poltik penerapan syariat islam di Aceh juga dilihat sebagai wadah bagi bertemunya maskulinitas TNI, GAM dan ulama di ranah publik Aceh. Perempuan tidak pernah dianggap ada dalam seluruh proses politik di Aceh, dari masa orde baru sampai otonomi khusus yang diberikan pusat kepada Aceh.

 

Buku ini bisa menjawab beberapa hal, antara lain bagaimana nasionalisme Aceh dikonstruksi dan didekonstruksi secara historis. Bagaimana perempuan Aceh disertakan dan disingkirkan dari konstruksi nasionalisme Aceh, bagaimana bentuk-bentuk perlawanan yang ditunjukkan perempuan Aceh terhadap praktik penaklukan para ulama, GAM dan Pemerintah Indonesia. Dan juga pengembangan wacana seperti apa yang akan membantu perempuan perempuan Aceh untuk menggapai cita-citanya.

 

Selain itu penulis juga mengulas tentang domestifikasi perempuan Indonesia sebagai praktik penyingkiran yang pada tingkat institusi sosial. Dimana program-program yang dilakukan dibawah pemerintahan Sukarno dan Soeharto dengan Orde Barunya yang diarahkan pada pengembangan lembaga yang mendomestifikasikan perempuan.

 

Pasca kemerdekaan para pemimpin Indonesia mengembangkan pola yang kemudian menempatkan perempuan kembali ke urusan-urusan domestik, sehingga mereka tidak bersaing dengan laki-laki untuk urusan-urusan politik di ranah publik. Orde baru juga melanjutkan praktek penyingkiran perempuan dengan melembagakan domestifikasi perempuan Indonesia yang juga telah dimulai pada era pemerintahan Sukarno. Bahkan Agenda Domestifikasi perempuan di masa Orde Baru telah direncanakan dengan teliti, didukung oleh struktur organisasi nasional, pendanaan, serta ideologi Negara tentang peran perempuan dalam masyarakat. Dan pemerintah menyediakan tiga jenis dukungan, yaitu pertama: struktur organisasi feodal yang dimulai dari presiden hingga ke istri kepala desa, yang dikenal dengan PKK, kedua, program domestifikasi yang dijalankan secara nasional seperti Dharma Wanita, dan ketiga domestifikasi yang didukung oleh sosialisasi ideology ibu rumah tangga, yaitu KOWANI.

 

Proses domestifikasi ini yang kemudian menyebabkan perempuan Indonesia dan Aceh sangat sulit untuk diorganisir agar mampu mendekonstruksi institusi sosial yang mendiskriminasi perempuan.

 

Akhirnya perempuan harus mampu merebut dan memenangi perang wacana sebagai jalan untuk masuk ke tengah arena politik untuk mengkontruksi Aceh masa depan. Wacana bahwa hak-hak perempuan adalah hak azasi manusia harus terus dikumandangkan, sehingga upaya penyingkiran terhadap perempuan di ranah publik bisa ditentang. Dalam perang wacana itu ruang untuk menyatakan dan membangun identitas politik perempuan dibuka dan dipertahankan. Selain itu dengan perspektif hak perempuan sebagai hak asasi manusia, seluruh wacana dominasi patriarki bisa didekonstruksi ulang. Dengan demikian seluruh wacana agama dan nasionalisme Aceh yang menyingkirkan perempuan bisa digugat ulang dan terbuka untuk didiskusikan secara terus-menerus.[Erdi]

 

Beujroh, 22 Juni 2009

Oleh: Erdi

Judul: Politik Identitas Perempuan Aceh
Penulis: Edriana Noerdin
Penerbit: Women Research Institute 2005
Tebal: 68 Halaman

Publikasi Terbaru

  • Panduan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan

    Panduan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan ditulis berdasarkan serangkaian pelatihan peningkatan kapasitas kepemimpinan perempuan yang dilakukan oleh Women Research Institute (WRI) di lima wilayah terpilih, yaitu Padang, Deli Serdang, Mataram, Pekanbaru, dan Jakarta. Hal ini merupakan tindak lanjut dari penelitian yang dilakukan oleh WRI pada 2012 dengan tajuk "Feminist Leaderships Paska Negara Otoritarian Indonesia dalam Mempengaruhi Gerakan Sosial dan Korelasinya dengan Peningkatan...

Lembar Informasi

Press Release

Informasi Terkini