Women Research Institute

Promoting women leadership and inclusive,
gender-based, and sustainable natural resource governance

Berdasarkan kesepakatan antara Health Services Program (HSP) dan Women Research Institute (WRI) selama periode pelaksanaan proyek dari 1-30 November, 2007, kedua institusi menyelenggarakan 14 lokakarya di beberapa wilayah yang meliputi: (1) Serang; (2) Tangerang; (3) Malang; (4) Jember; (5) Aceh Barat; (6) Aceh Besar; (7) Banda Aceh; (8) Deli Serdang; (9) Medan; (10) Sumedang; (11) Kota Bandung; (12) Bogor; (13) Aceh Jaya; dan (14) Kediri. HSP dan WRI menyelenggarakan 14 kali lokakarya selama kurun waktu April hingga Agustus 2007. 


Pada awalnya, wilayah Malang tidak tercantum. Wilayah yang tercantum adalah Jakarta Barat. Namun, karena adanya kendala-kendala dalam menentukan waktu yang tepat bagi pengimplementasian lokakarya di Jakarta Barat, maka Malang ditetapkan untuk menjadi lokasi implementasi proyek yang pertama. 

 

Terkait dengan lokakarya di Jakarta Barat, terdapat beberapa aspek penting yang harus dicatat, (1) Persiapan lokakarya di Jakarta Barat mengalami (4) kali penggantian jadwal. Hal ini terkait dengan ketersediaan waktu Walikota untuk menerima para peserta dalam aktivitas pelatihan berlatar nyata. Setelah beberapa kali penundaan, disetujui bahwa lokakarya akan diselenggarakan pada 6-8 November 2007. (2) Para peserta yang hadir hanya terbatas dari perwakilan eksekutif (dari Subdinkes) dan tiga orang dari lembaga swadaya masyarakat di Jakarta Barat. Peserta dari kalangan legislatif tidak bisa hadir karena saat penyelenggaraan lokakarya, mereka sedang mengunjungi Cina. Oleh karena itu, komposisi peserta tidak sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam modul. (3) Para peserta tidak membawa data terkait anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dan angka kematian ibu dan anak di Jakarta Barat sehingga selama diskusi lebih banyak digunakan pemikiran praktis dan MPS.

 

Capaian

 

Program ini adalah program peningkatan kapasitas dalam memperkuat keterampilan advokasi yang ditujukan untuk membantu Kementerian Kesehatan dalam upaya percepatan penurunan angka kematian ibu, bayi, dan anak (MNC) dengan dukungan dari Indonesia Health Services Program (HSP). Salah satu strategi yang ditempuh adalah dengan melakukan advokasi di tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten dengan juga memastikan tersedianya alokasi sumber daya yang cukup bagi penurunan kematian ibu, bayi, dan anak. Terkait dengan peraturan desentralisasi, program ini menggarisbawahi kerja advokasi di tingkat kabupaten dengan memperkuat kapasitas Suku Dinas Kesehatan dalam melakukan advokasi.

 

Meski terdapat beberapa catatan dari implementasi lokakarya di Jakarta Barat, dapat dikatakan bahwa dalam batas tertentu, keterampilan advokasi para peserta meningkat. Peserta yang mewakili pegawai negeri sipil dan lembaga swadaya masyarakat telah memperoleh pengalaman dan pengetahuan dalam melakukan aktivitas advokasi. Meskipun demikian, pada mulanya kalangan eksekutif menunjukkan keengganan yang kemudian hilang setelah munculnya respon-respon dari para pengamat (dari Mercy Corp dan Kementerian Kesehatan) yang membawa pengaruh positif terhadap dinamika diskusi mengenai penurunan angka kematian ibu, bayi, dan anak. Para peserta menjadi sadar akan isu-isu lokal termasuk yang terkait dengan bagaimana penanganan kematian ibu dan anak serta peningkatan anggaran untuk menyelesaikan permasalahan ini.

 

Para peserta sangat serius ketika mempersiapkan materi advokasi untuk Jakarta Barat. Mereka bekerja hingga larut malam dan berlatih d imalam dan di pagi hari. Sayangnya, berbeda dengan lokakarya serupa ditempat lain, di Jakarta harus diubah pada hari terakhir. Awalnya, lokakarya direncanakan berdasarkan ketersediaan waktu Walikota, namun akhirnya Walikota membatalkan kehadirannya sehingga panitia berusaha melobi Kepala Dinas Kesehatan Jakarta Barat. Sayangnya, Kepala Dinas Kesehatan Jakarta Barat juga membatalkan di tempat meski para peserta yang dipimpin oleh fasilitator lokal dan penanggung jawab dari HSP semuanya telah hadir di kantor Dinas Kesehatan. Kami memaknai hal ini sebagai sebuah pengalaman bagi pembelajaran. Kadangkala, sebaik apapun perencanaan kita, pembatalan dari pihak para pengambil kebijakan yang harus melakukan pekerjaan lain mungkin saja terjadi. Meski demikian, Dinas Kesehatan menjanjikan bahwa akan ditetapkan waktu yang lain untuk mengganti acara yang gagal diselenggarakan.

 

Pada wilayah ini, data yang tersedia mengenai angka kematian ibu, bayi, dan anak dan data terkait anggarannya masih kurang. Jakarta Barat bahkan tidak memiliki data terkini mengenai angka kematian ibu, bayi, dan anak, khususnya yang terkait dengan kematian ibu dan bayi. Para peserta yang kemudian membuat tim advokasi ad hoc yang akan melakukan tindak lanjut guna memperoleh data dan juga komitmen dari DPRD di setiap wilayah dan komitmen dari para pemimpin daerah. Beberapa wilayah bahkan belum membuka akses terkait alokasi anggaran untuk tahun fiskal saat ini.

 

Pelajaran yang Diambil

Pengalaman dari lokakarya di Jakarta Barat menunjukkan bahwa terdapat area-area yang harus dikembangkan bagi implementasi lokakarya selanjutnya.

 

Para Peserta

 

Lokakarya ini dirancang untuk mengembangkan keterampilan advokasi para peserta. Oleh karena itu, para peserta lokakarya adalah mereka yang telah memiliki pengetahuan mengenai isu yang terkait dengan kematian ibu dan anak serta pengetahuan mengenai advokasi. Sehubungan dengan aspek ini, kriteria seleksi peserta diperuntukkan bagi mereka yang memiliki pengetahuan di bidang ini dan juga pengalaman advokasi. Jakarta Barat tidak terlalu sukses dalam mendapatkan peserta dari beragam latar belakang. Perwakilan dari DPRD juga tidak ikut terlibat. Hubungan baik antara panitia penyelenggara dan para pembuat kebijakan lokal masih harus ditingkatkan.

 

Lokakarya direncanakan untuk diimplementasikan dalam kurun waktu 6 bulan, namun sebagian besar penanggung jawab hanya memiliki waktu terbatas untuk menyiapkan lokakarya. Lokakarya Jakarta Barat sebenarnya dapat dilihat sebagai sebuah kasus khusus karena waktu penyelenggaraannya telah diubah sebanyak empat kali sehingga persiapannya seharusnya dapat lebih matang jika dibandingkan wilayah-wilayah lain. Meski demikian, tetap saja para peserta tidak membawa data terkait angka kematian ibu dan anak serta alokasi anggaran daerah.

 

Berdasarkan kegiatan berbagi pengalaman selama lokakarya, para peserta menyadari bahwa jaringan antar komunitas untuk bertukar informasi mengenai kerja dan pengalaman masing-masing dan peningkatan kapasitas sangat penting. Penting untuk berbagi informasi mengenai kesuksesan beberapa kelompok yang membentuk aliansi diantara pemangku kebijakan. Sama pentingnya adalah untuk berbagi informasi terkait upaya-upaya para pemangku kebijakan dalam mengedukasi anggota-anggota komunitas untuk mengadopsi cara berpikir kritis dalam menganalisis permasalahan kematian ibu dan anak. Cara yang ditempuh para pemangku kepentingan dalam mengedukasi komunitas berdasarkan data yang dapat diandalkan juga dapat dibagi sebagai sebuah pengalaman yang berharga.

 

Pengalaman dari ke empat lokakarya yang telah disebutkan menunjukkan pentingnya mendapatkan data yang dapat diandalkan. Ini adalah syarat kerja advokasi yang baik. Meski demikian, meski data yang tersedia terbatas dan hanya mencakup data kualitatif yang didukung bantuan dari para fasilitator (WRI dan Pattiro), esensi pesan advokasi dapat dicapai.

 

Panitia Pelaksana

 

Pada sesi pembukaan masing-masing lokakarya, selalu ditekankan pentingnya data dan bahwa advokasi harus menjadi sebuah aktivitas berdasarkan data. Oleh karena itu, data pendukung sangatlah penting. Lokakarya sebelumnya yang diselenggarakan di Jakarta Barat tidak didukung oleh data yang kuat.  Data dan advokasi berbasis data sangat penting, maka implementasi proyek berikutnya di wilayah-wilayah lain harus didukung oleh data pendukung yang kuat yang disediakan oleh para penanggung jawab.

 

Poin utama lokakarya adalah untuk meningkatkan keterampilan advokasi para peserta. Lokakarya sendiri dirancang untuk membantu para peserta mendapatkan pengetahuan dan pengalaman advokasi dalam latar yang nyata baik dalam dengar pendapat dengan parlemen atau berurusan dengan masyarakat melalui talkshow dan program radio atau televisi. Untuk tujuan menyelenggarakan lokakarya advokasi di masa mendatang, alokasi waktu untuk persiapan harus lebih panjang. Supaya para penanggung jawab akan memiliki waktu yang cukup untuk membangun hubungan baik dengan para anggota parlemen, pembuat kebijakan di tingkat eksekutif, dan lembaga swadaya masyarakat serta organisasi perempuan yang memiliki pengalaman dalam menyelenggarakan advokasi terkait kematian ibu dan anak. Dengan melakukan ini semua, diharapkan bahwa persiapan, i.e. mengundang para peserta, mempersiapkan dengar pendapat dan lobi parlemen, mengundang narasumber berpengalaman dalam isu kematian ibu dan anak serta persiapan kebijakan dan data pendukung di setiap wilayah, dapat dilakukan dengan terencana dan mampu mendorong tercapainya tujuan yang direncanakan.

 

Lokakarya di Jakarta Barat memberikan pengalaman dan pengetahuan bagi para peserta. Hasilnya sangat positif mengingat para peserta dapat diyakinkan bahwa terdapat kebutuhan untuk menangani dan menurunkan angka kematian ibu dan anak di Jakarta Barat. Lokakarya tidak diakhiri dengan latar nyata, namun janji dari Dinas Kesehatan untuk segera mengalokasikan waktu lain bagi advokasi atau lobi. Oleh karena itu, inisiatif untuk menindaklanjuti janji ini berada di tangan tim advokasi untuk membuatnya menjadi sebuah upaya nyata dalam menurunkan angka kematian ibu dan anak.

 

Catatan Akhir Lokakarya

 

Pada 16 November 2007, diinformasikan bahwa pihak Dinas Kesehatan bersedia menerima tim advokasi ad hoc setelah waktu makan siang. Menurut Noor Alam, meski tim advokasi ad hoc bukanlah tim penuh, namun akhirnya menyetujui untuk mendorong peningkatan alokasi anggaran bagi penurunan angka kematian ibu dan anak setidaknya sebesar 10% lebih tinggi dari anggaran tahun lalu.

 

Pengembangan Rancangan Modul

 

Pada 15 November 2007, HSP dan WRI bertemu di kantor WRI untuk mempersiapkan pertemuan umpan balik untuk merevisi modul (rancangan 4) dengan Kementerian Kesehatan yang akan dilaksanakan pada 27 November 2007. Pada tahap ini, WRI dan HSP menyetujui untuk menggunakan masukan dari Noor Alam, Laurel Maclaren, Jennifer Bowman, dan hasil dari pertemuan terkait modul DTPS yang dikompilasi sebagai dasar revisi rancangan keempat modul.

 

Pada 27 November 2007, komentar-komentar yang diterima saat pertemuan umpan balik dilaksanakan bersifat positif dan perwakilan dari Kementerian Kesehatan menyampaikan bahwa pengembangan modul sangat bermanfaat bagi mereka. Hal ini khususnya yang terkait dengan topik Analisis Anggaran dan Pengidentifikasian Permasalahan Lokal yang terkait dengan kematian ibu dan anak. Perwakilan Kementerian Kesehatan juga berpendapat bahwa alat advokasi, i.e. presentasi yang disampaikan oleh para peserta sebagai isi pokok advokasi mereka, sangat baik dan kuat. Kementerian Kesehatan juga menyebutkan bahwa lokakarya ini telah membekali mereka untuk melakukan lobi dan advokasi untuk menurunkan angka kematian ibu dan anak.

 

Pertemuan diakhiri dengan menetapkan tanggal pelaksanaan proyek selanjutnya untuk mendukung HSP dan Kementerian Kesehatan melalui bantuan WRI dalam memfasilitasi Lokakarya untuk Para Pelatih Nasional yang akan dilaksanakan pada 21-24 Januari 2008 dan Lokakarya untuk Para Pelatih Lokal pada 4-7 Februari, 2008.

 

Fasilitator Pendukung

 

Berdasarkan masukan dari Kementerian Kesehatan, implementasi lokakarya harus mendukung peran para fasilitator pendukung−istilah ini merujuk ke para fasilitator lokal. Keterlibatan para fasilitator lokal dilihat  sebagai suatu hal yang penting dalam mendukung kerja tim advokasi ad hoc yang merupakan hasil dari lokakarya.

 

Di Jakarta Barat, fasilitator lokal menunjukkan bahwa mereka memiliki pengetahuan yang luas mengenai advokasi khususnya yang terkait dengan pelacakan anggaran. Keterampilan salah satu fasilitator (Pattiro Tangerang) dalam melibatkan peserta dari berbagai latar belakang (para pemangku kebijakan) dinilai sangat baik. Meski demikian, fasilitator tersebut berasal dari Tangerang dan bukan Jakarta. Oleh karena itu, ketua tim advokasi ad hoc harus juga difasilitasi untuk mencapai tujuan rencana kerja. Setidaknya, untuk beberapa waktu ketua tim advokasi ad hoc dapat difasilitasi oleh seorang fasilitator yang ahli dan fasilitator dari Tangerang dapat dipertimbangkan sebagai pilihan fasilitator yang akan memfasilitasi ketua tim advokasi ad hoc. Diharapkan di masa yang akan datang, peranan dan kapasitas para fasilitator lokal dapat dijadikan aspek penting untuk dipertimbangkan oleh para penanggungjawab di masing-masing wilayah. ***

 

Publikasi Terbaru

  • Panduan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan

    Panduan Pelatihan Kepemimpinan Perempuan ditulis berdasarkan serangkaian pelatihan peningkatan kapasitas kepemimpinan perempuan yang dilakukan oleh Women Research Institute (WRI) di lima wilayah terpilih, yaitu Padang, Deli Serdang, Mataram, Pekanbaru, dan Jakarta. Hal ini merupakan tindak lanjut dari penelitian yang dilakukan oleh WRI pada 2012 dengan tajuk "Feminist Leaderships Paska Negara Otoritarian Indonesia dalam Mempengaruhi Gerakan Sosial dan Korelasinya dengan Peningkatan...

Lembar Informasi

Press Release

Informasi Terkini