Women Research Institute (WRI) telah melakukan penelitian dengan topik “Akses dan Pemanfaatan Fasilitas dan Pelayanan Kesehatan pada Perempuan Miskin”. Penelitian dengan topik kesehatan ini dilakukan di 7 daerah penelitian, yaitu Kabupaten Indramayu, Kabupaten Sumba Barat, Kota Surakarta, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Jembrana, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Lampung Utara yang dilakukan pada April 2007-April 2008. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode kuantitatif –survei dan kualitatif. 

 

Secara umum penelitian WRI dilaksanakan dengan maksud mengidentifikasi berbagai masalah yang dihadapi oleh perempuan miskin dalam hal mengakses dan memanfaatkan fasilitas kesehatan. Masalah tersebut memiliki kaitan erat dengan fasilitas dan pelayanan kesehatan itu sendiri, keluarga, dan masalah sosial budaya lainnya. Penelitian ini juga dilakukan untuk mencari upaya perbaikan dari fasilitas kesehatan agar perempuan memiliki akses, pemanfaatan, dan kualitas pelayanan dengan baik.

 

Metodologi

Metode Kuantitatif (Survey)

Kabupaten:

1. Dua kabupaten: HDI rendah (Sumba Barat, Lombok Tengah

2. Dua kabupaten: kebijakan bagus (Surakarta, Jembrana)

3. Tiga kabupaten: Gakin, akses sulit, derajat kesehatan rendah (Lebak, Lampung Utara, dan Indramayu)

    

Populasi: kelompok masyarakat miskin, khususnya perempuan (yang memiliki batita) di daerah miskin (indikator SMERU dan indikator Gakin/BPS)

Sampel: 300 per kabupaten (presisi 5%)
Dua kecamatan dan empat desa per kabupaten

 

Metode Kualitatif

1. Wawancara mendalam terhadap 30 informan: perempuan, paraji, tokoh perempuan, tokoh desa, kader posyandu, bidan desa, pustu, puskesmas, NGO, Komisi Transparansi dan Partisipasi (KTP), Dinas Kesehatan, Ikatan Bidan Indonesia (IBI), dan Bappeda.

2. Focus Group Discussion (FGD), melibatkan perempuan, tokoh perempuan, tokoh desa, kader posyandu, bidan desa, pustu, puskesmas, NGO, KTP, Dinas Kesehatan, IBI, dinas KB dan kependudukan, dan Bappeda.

Rangkuman:
Akses dan Pemanfaatan Pelayanan Kesehatan Reproduksi bagi Perempuan Miskin (Hasil Studi WRI di 7 Kabupaten: Lampung Utara, Lebak, Indramayu, Solo, Jembrana, Lombok Tengah, dan Sumba Barat) 2007

Simpulan Sementara Penelitian Kuantitatif

1. Semakin rendah tingkat pendidikan dan pendapatan perempuan, pilihan persalinan semakin banyak ke dukun

2. Semakin banyak anak pilihan persalinan semakin banyak ke dukun.

3. Semakin jauh dan semakin sulit jarak tempuh mengakses fasilitas dan tenaga kesehatan, dukun menjadi alternatif pilihan utama.

4. Walaupun ada jaminan pelayanan kesehatan gratis, tidak serta merta mengurangi pilihan perempuan miskin untuk ke dukun seperti di Lebak, Lampung Utara dan Sumba Barat karena sosialisasi layanan gratis tidak merata, dan dukun mudah diakses.

5. Pilihan masyarakat ke dukun dipengaruhi oleh jarak tempuh, pelayanan perawatan bayi dan ibu paska melahirkan, fleksibilitas pembayaran (in-natura) dan kapercayaan dan tradisi masyarakat yang masih kuat

6. Belum ada kebijakan khusus berkaitan dengan kesehatan reproduksi perempuan khususnya penekanan implementasi bidan tinggal didesa.

7. Biaya bersalin yang dianggap mahal masih menjadi alasan masyarakat untuk melahirkan di dukun.

8. Ada peningkatan pendidikan berkala kesehatan reproduksi bagi bidan agar mampu memberikan layanan persalinan, KB dan pemeriksaan gejala infeksi menular sexual yang memadai dan dipercaya oleh masyarakat.

9. Secara umum alokasi anggaran kesehatan masih rendah berkisar antara 4% – 7% dari total APBD

10. Secara umum Alokasi anggaran Kespro sangat kecil <3% dari total alokasi anggaran langsung dinas kesehatan.

 

Ketersediaan dan Pemanfaatan Layanan Kesehatan Bagi Ibu Melahirkan (Hasil Studi di 7 Kabupaten: Lombok Tengah, Indramayu, Surakarta, Jembrana, Lampung Utara, Sumba Barat, Lebak), 2008.

 

Simpulan Sementara Penelitian Kualitatif

1. Belum ada kebijakan khusus berkaitan dengan kesehatan reproduksi perempuan khususnya penekanan implementasi bidan tinggal di desa, peningkatan kesejahteraan Bidan, jaminan transportasi bagi bidan yang tinggal di daerah terpencil, serta jaminan keamanan terhadap bidan yang tinggal di daerah terpencil.

2. Belum di semua daerah penelitian ada kebijakan kemitraan bidan dengan dukun yang sudah berhasil diterapkan di Indramayu dan Lombok Tengah dengan dampak persalinan dibantu Bidan tinggi dibanding Lampung Utara, Sumba Barat, dan Lebak, bahkan mendekati angka Surakarta dan Jembrana.

3. Perlu ada peningkatan pendidikan kesehatan reproduksi bagi bidan agar mampu memberikan layanan persalinan, KB dan pemeriksaan gejala infeksi menular sexual yang memadai dan dipercaya oleh masyarakat.

4. Belum ada kebijakan tentang implementasi standar polindes yang layak huni dan memenuhi standar kebersihan dasar untuk membantu ibu melahirkan seperti kamar yang terpisah dari keluarga bidan, minimal ada dua ruangan kamar untuk menampung pasien lebih dari satu orang, adanya air bersih, adanya lampu penerangan, adanya kulkas untuk menyimpan obat-obatan.

5. Belum ada kebijakan agar klaim biaya bantuan persalinan oleh bidan harus langsung dibayarkan, sehingga bidan tidak selalu bekerja sukarela tanpa ada kepastian klaim biaya persalinan mereka akan dibayar.

 

Untuk hasil studi yang lebih lengkap, silakan unduh Hasil Studi Kesehatan dan Hasil Studi Kuantitatif WRI.

 

Baca juga

Seminar Hasil Penelitian Pelayanan Kesehatan pada Perempuan Miskin