Women Research Institute (WRI) telah menyelesaian program penelitian mengenai Gender dan Konsesi Hutan atas dukungan World Resource Institute. Program penelitian ini juga bekerjasama dengan organisasi di Riau seperti Perkumpulan Bunga Bangsa, Riau Women Working Group, Jikalahari, dan Scale Up.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh persoalan kehutanan di Provinsi Riau yang telah menjadi salah satu masalah lingkungan serius di Indonesia. Penelitian ini melihat sejauh mana masyarakat sebagai penerima manfaat dilibatkan secara aktif dalam proses pemberian izin konsesi hutan dan melihat bagaimana bentuk-bentuk partisipasi formal dan informal masyarakat dalam konsesi dan pengelolaan hutan di Kabupaten Siak dan Pelalawan, Riau. WRI melakukan analisis gender terhadap kebijakan pengelolaan hutan dan partisipasi masyarakat terkait konsesi hutan.

Penelitian ini bertujuan memetakan bentuk dan peluang partisipasi publik dalam proses pengelolaan hutan, secara spesifik pada bidang konsesi hutan, Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), rencana tata ruang, ketahanan pangan, dan penyelesaian konflik yang dianalisis dengan perspektif gender karena data-data statistik yang andal terkait demografi tenaga kerja kehutanan masih sulit untuk didapatkan dan dalam kaitannya dengan partisipasi perempuan, data hampir tidak ada.

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif yakni melalui kajian literatur, kajian kebijakan, wawancara setengah terstruktur dan diskusi kelompok terfokus atau Focus Group Discussion (FGD). Wawancara dan FGD dilakukan terhadap subyek penelitian yang mewakili komponen Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), masyarakat dan institusi pemerintahan yang terkait. Sebagai kajian awal, penelitian ini dilakukan di dua wilayah di Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan yang dipilih berdasarkan pertimbangan banyaknya peringatan titik api dan tingginya konflik akibat konsesi hutan di dua kabupaten tersebut.

Temuan penelitian Women Research Institute menunjukkan bahwa struktur pembagian kerja gender di dua lokasi penelitian tersebut telah membuat banyak pihak tidak mengenali partisipasi perempuan dalam pengelolaan hutan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa warga perempuan berpartisipasi dalam pengelolaan hutan dan juga dalam mengatasi masalah yang muncul akibat sengketa pengelolaan hutan dan lahan di desa tempat tinggal mereka.

Kurangnya kesadaran akan keterlibatan perempuan dalam pengelolaan hutan dan lahan meniadakan kesempatan perempuan untuk diikutsertakan dalam berbagai pelatihan dan pertemuan mengenai pengelolaan hutan dan lahan.

Temuan ini juga menunjukkan pentingnya upaya peningkatan kapasitas perempuan desa dalam hal penguatan pengetahuan mengenai peraturan dan keterampilan advokasi mengenai pengelolaan hutan di Desa Sungai Berbari, Kabupaten Siak dan Teluk Binjai, Kabupaten Pelalawan. Dengan demikian, diharapkan akan terwujud akses keadilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan, terutama kaum perempuan, dan organisasi-organisasi masyarakat sipil yang mendukung mereka agar dapat melakukan advokasi serta memahami mekanisme partisipasi warga dalam pengelolaan sumber daya alam, dalam hal ini pengelolaan hutan.