Jurnal Afirmasi berjudul Gerakan Perempuan Bagian Gerakan Demokrasi di Indonesia merupakan hasil penelitian Women Research Institute (WRI) atas kerjasama dengan Hivos, yang berupaya memaparkan bukan saja mengenai organisasi perempuan dan kerjanya tetapi juga gambaran mengenai kepemimpinan perempuan yang dianggap sesuai dengan organisasi perempuan di Indonesia. WRI memilih lima wilayah penelitian yaitu Jakarta, Lampung, Sumatera Utara, Padang dan Lombok yang mewakili gambaran tentang upaya organisasi perempuan dalam mengatasi berbagai persoalan perempuan di seputar kehidupan mereka. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambaran atas isu dan tantangan persoalan perempuan yang tengah atau akan dihadapi oleh organisasi perempuan.

 

Studi tentang kepemimpinan perempuan, lebih spesifik lagi mengenai aspek “kepemimpinan feminis” di negara pasca otoritarian Indonesia, belum banyak dikaji dalam konteks peran mereka pada proses transformasi sosial yang lebih luas. 

 

Organisasi perempuan non-pemerintah di lima wilayah penelitian menunjukkan adanya peran perempuan yang semakin menguat, meskipun kesetaraan gender secara substansi belum tercapai. Peran organisasi perempuan yang terjadi di lima wilayah penelitian menunjukkan bahwa mereka telah mengafirmasi peran perempuan dalam skala tertentu. Yaitu, secara institusional mereka memiliki kemampuan untuk membangun organisasi berbasis perempuan. Hal ini penting, karena  implementasi kebijakan keadilan dan kesetaraan gender menuntut peran aktif perempuan dalam pengambilan kebijakan. Tingginya keterlibatan perempuan dalam pengambilan kebijakan akan berdampak pada perbaikan kondisi dan posisi perempuan di sektor publik. Akuntabilitas sektor publik dalam hal ini menjadi keniscayaan yang harus dilakukan. Jika dilihat dari studi yang dilakukan di lima wilayah, tampaknya peran perempuan dalam proses pengambilan kebijakan belum terjadi secara meluas. Organisasi perempuan non-pemerintah hanya memiliki akses dan kerjasama dalam penyelenggaraan kegiatan untuk perempuan. Mereka belum terlibat dalam proses penganggaran program pembangunan. Kalaupun mereka terlibat aktif, biasanya hanya dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

 

Dinamika kuasa lokal, termasuk peran kepemimpinan perempuan, perlu dipahami dalam konteks yang luas melibatkan berbagai pihak yang terlibat dalam proses transformasi tersebut sehingga agenda-agenda kuasa dan bentuk-bentuk kuasa yang dijalankannya dapat dipahami secara kontekstual. 

 

Melihat kembali sejarah gerakan perempuan di Indonesia, definisi gender yang mendasari kerja mereka berubah seiring perkembangan waktu dan tuntutan sosial-politik-budaya yang dihadapi perempuan. Karakter organisasi, strategi kerja maupun kepemimpinannya mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan ini tidak saja mengakibatkan perbedaan bentuk organisasi, mulai dari Lembaga Swadaya Masyarakat, perkumpulan sampai pada organisasi massa perempuan, tapi juga pola dan strategi kerja yang dipilih, serta pelibatan aktor-aktor untuk bekerjasama atau berjejaring.  Mengingat definisi gender adalah pertemuan kepentingan begitu banyak pihak, ruang gerak organisasi yang bekerja dalam wilayah ini pun meluas dan menyempit, sesuai kondisi politik.

 

Sejak masa pasca otoritarian Indonesia, pintu partisipasi di lingkup publik lebih terbuka, jumlah perempuan yang berperan di lingkup publik seperti di bidang politik menjadi semakin banyak.  

 

Upaya untuk lebih menghadirkan kesetaraan relasi di lingkup privat agaknya masih perlu dilakukan agar kondisi dan posisi perempuan semakin membaik. Pandangan terhadap apa yang bisa dilakukan oleh perempuan juga tidak lagi dibatasi pada jenis-jenis kerja tertentu di lingkup privat, tetapi contoh-contoh yang berhasil dilakukan perempuan di lingkup publik diharapkan mampu menggeser pandangan tersebut menjadi yang mengacu pada nilai dan prinsip setara dan berkeadilan, baik bagi perempuan maupun laki-laki. 

 

Penelitian ini mencoba melihat dan memahami mengenai bentuk-bentuk kuasa perempuan yang muncul dalam gerakan sosial, dan implikasi sosial, budaya dan politik, baik di tingkat individu, keluarga, kelompok masyarakat sipil maupun masyarakat secara umum di negara pasca otoritarian seperti Indonesia.

 

 

Jakarta, 14 Mei 2013

Women Research Institute