Buku ini berisi tentang analisa teks yang menganalisis peraturan-peraturan daerah yang terbit sejak Otonomi Daerah diberlakukan. Penerbitan buku ini bertujuan agar hasil penelitian dapat diakses oleh banyak orang. Selain itu agar tersedia sebuah dokumentasi analisa kritis dengan metodologi feminis terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Analisa kritis ini dapat mengembangkan wacana tantang hak-hak politik perempuan dalam tata pemerintahan lokal sekaligus menjadi evaluasi sehingga pelaksanaan otonomi daerah membawa dampak yang makin baik dalam mensejahterakan seluruh masyarakat.

 

Kajian tekstual terhadap peraturan daerah di sembilan kabupaten/kota dan satu di tingkat propinsi di Indonesia yang dibuat antara tahun 1999-2003 untuk melihat representasi perempuan dalam pembuatan kebijakan dan atau representasi perempuan dalam peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perempuan. Dalam proses ini akan diuji konsistensi gagasan dan proses legislasi dalam politik daerah. Masing-masing daerah memiliki budaya politiknya sendiri dan prioritas isu yang berbeda berdasarkan kesalingterkaitan ekonomi, politik, berbagai elemen budaya dan agama. Penelitian ini berusaha melihat bagaimana paraturan daerah merepresentasikan dan mengatur ruang partisipasi politik perempuan jika dibandingkan dengan perubahan teks perundang-undangan nasional yang sudah menyatakan perlunya ruang khusus bagi perempuan dalam politik.

 

Selain itu, kajian ini juga melihat bagaimana representasi perempuan tersebut mempengaruhi isi peraturan daerah dan apakah peraturan tersebut berpotensi menjadi diskriminatif terhadap perempuan jika dilihat jabaran lanjutannya. ***

 

Penulis: Edriana Noerdin, Lisabona Rahman, Ratna Laelasari Y, Sita Aripurnami

Penerbit: WRI, 2005

Tebal: xvii+76 halaman

ISBN: 979-99305-0-2

 

Peneliti Lokal:

1. Asep Muslim (Tasikmalaya-Jawa Barat)
2. Nenden Lilis Aisyah (Sukabumi-Jawa Barat)
3. Maria Margaretha (Kupang-NTT)
4. Syarifah Rahmatilah (Banda Aceh-NAD)
5. Wa Ode Deli Yusniati (Kendari-Sulawesi Tenggara)
6. Ni Luh Dian Purniawati (Gianyar-Bali)
7. Yetisma Saini (Solok-Sumatera Barat)
8. Baiq Mulyanah (Mataram-NTB)
9. Brigitta Edna (Samarinda-Kalimantan Timur)

 

Download:

Representasi Perempuan dalam Kebijakan Publik di Era Otonomi Daerah