Policy Paper ini merupakan rumusan hasil penelitian WRI yang dilaksanakan selama 18 bulan. Adanya perdebatan di publik antara mereka yang mendukung pengesahan Rancangan Undang-undang Kesetaraan dan Keadilan Gender (RUU KKG) dengan mereka yang menentangnya, memicu WRI untuk mengadakan penelitian ini dan memberikan rekomendasi-rekomendasi yang dianggap mampu menyamakan persepsi kesetaraan dan keadilan gender.

Indonesia telah mengakui pentingnya kesetaraan dan keadilan gender sejak disahkannya Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan atau yang dikenal dengan CEDAW, pada tahun 1984. Sejak saat itu hingga sekarang beberapa kebijakan telah dibuat oleh pemerintah Indonesia, namun pelaksanaannya tidak dapat dilakukan dengan baik. Hal ini terlihat dari dua indikator Gender Inequality Index (GII) yaitu, Angka Kematian Ibu (AKI) dan persentase keterwakilan perempuan di parlemen nasional yang masih mengkhawatirkan.

Melalui policy paper ini, anggota legislatif, calon legislatif, dan masyarakat diajak untuk mengetahui lebih lanjut mengenai representasi politik perempuan di Indonesia. Policy paper ini berisi tentang latar belakang kebijakan responsif gender di Indonesia, persoalan-persoalan ketidakadilan gender yang dihadapi perempuan Indonesia, representasi politik perempuan dan kebijakan kesetaraan gender, dan rekomendasi kebijakan. Buku ini mengidentifikasi kebijakan-kebijakan responsif gender dan kaitannya dengan representasi politik perempuan serta implementasinya terhadap kehidupan perempuan di Indonesia. Diharapkan melalui penelitian ini dapat mendorong proses legalisasi RUU KKG menjadi UU KKG.

Penulis & Peneliti: Ayu Anastasia, Edriana Noerdin, Frisca Anindhita, Sita Aripurnami & Rahayuningtyas
Penerbit: Women Research Institute, 2014
Tebal: Viii + 55 halaman
ISBN: 978-602-9230-04-8

Download:

Policy Paper: Representasi Politik Perempuan: Rancangan Undang-undang Kesetaraan dan Keadilan Gender